Jember, Jempolido.id – Fraksi Partai Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember, menyoroti tiga poin penting, saat Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Jember Tahun 2025, di Gedung DPRD Kabupaten Jember, pada Sabtu (02/08/2025).
Fraksi Partai Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember, melalui juru bicaranya, Suciati mengapresiasi atas upaya Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD tahun 2025 yang responsif terhadap dinamika kebijakan fiskal terkini.
“Rancangan Perubahan APBD 2025 ini telah mengakomodasi kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden dan Surat Edaran Mendagri, serta menunjukkan komitmen untuk menjaga momentum pembangunan infrastruktur melalui relokasi anggaran sebesar Rp 57,9 miliar dari belanja operasional,” paparnya.
Fraksi Golkar Amanah juga mendukung langkah strategis peluncuran Universal Health Coverage (UHC) per 1 April 2025.
“Kebijakan ini merupakan terobosan dalam memperluas akses kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Namun, Fraksi Partai Golkar Amanah juga memberikan tiga catatan, diantaranya:
- Defisit fiskal sebesar Rp556 miliar merupakan kondisi yang mengkhawatirkan. Meskipun upaya penutupan defisit melalui pemanfaatan SiLPA dan rasionalisasi belanja telah dijelaskan, transparansi mengenai dampak riil terhadap pelayanan publik masih kurang terurai.
- Alokasi belanja infrastruktur (31,13%) dan pendidikan (31,81%) yang memenuhi mandat undang-undang patut diapresiasi, namun juga perlu dipastikan bahwa pengurangan belanja operasional tidak menggerus partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- Meskipun Program UHC menjadi poin progresif, namun tidak dijelaskan mekanisme pengawasan dan keberlanjutan pendanaannya pasca-2025, terutama mengingat tekanan defisit yang signifikan.
Sebagai solusi, Partai Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember merekomendasikan tiga usulan, diantaranya :
Pertama, perlunya review
mendalam terhadap proyeksi pendapatan daerah dan opsi pembiayaan alternatif (misalnya optimalisasi PAD nonkonvensional) untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Kedua, meskipun efisiensi belanja operasional diperlukan, ruang dialog publik melalui Musrenbang dan konsultasi dengan organisasi masyarakat harus dilindungi sebagai check and balance agar kebijakan tetap menyentuh akar persoalan rakyat.
Ketiga, pembentukan tim pemantau independen untuk memastikan program UHC berjalan tepat sasaran tanpa mengorbankan sektor prioritas lain seperti pendidikan dan pengurangan kemiskinan.
“Kami menegaskan bahwa Perubahan APBD 2025 ini harus benar-benar bernuansa kerakyatan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Setiap rupiah anggaran wajib mencerminkan suara rakyat termasuk pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil Musrenbang, bukan hanya sekedar mengejar target fiskal teknis.
“Prioritas harus diberikan pada program yang langsung menyasar peningkatan kesejahteraan dasar, seperti penguatan infrastruktur perdesaan, penjaminan kualitas pendidikan inklusif, dan perlindungan kesehatan kelompok rentan,” ujarnya.
Tak lupa, Fraksi Partai Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember, mengapresiasi kebijakan Bupati Jember dalam komitmennya membayar THR guru senilai Rp 39,84 miliar yang tertunda.
“Ini adalah contoh konkrit keadilan yang perlu dipertahankan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar Amanah juga mendorong kolaborasi lebih erat antara eksekutif dan legislatif, dalam mengawal implementasi perubahan
anggaran ini.
“Transparansi realisasi belanja, pelaporan berkala, dan evaluasi dampak program menjadi kunci agar APBD tidak hanya “pro-rakyat” dalam naskah, tetapi juga dalam praktik nyata di lapangan,” tandasnya.
“Dengan sinergi ini, kita dapat memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak mengalihkan fokus dari cita-cita kita bersama Jember baru Jember Maju,” imbuhnya.
Fraksi Golkar Amanah DPRD Kabupaten Jember, menerima Nota Pengantar Keuangan PAPBD Kabupaten Jember 2025, untuk dilanjutkan pembahasannya. (MR)
