JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pernyataan Widarto menyusul keracunan massal, ratusan siswa TK, SD dan Warga di Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari, baru lalu.
Ia meminta sanksi tegas bagi penyelenggara lalai dan menekankan pengawasan rutin oleh Satuan Tugas (Satgas) MBG, guna mencegah kasus serupa yang membahayakan masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember itu menyatakan pemerintah daerah berwenang memberikan rekomendasi kepada BGN, jika ditemukan pelanggaran operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, apabila pelanggaran terjadi berulang tanpa perbaikan, Satgas MBG Kabupaten Jember patut merekomendasikan penghentian permanen.
“Jika pelanggaran berulang dan tidak ada perbaikan, apalagi menyangkut keselamatan jiwa, Satgas MBG harus tegas memberi rekomendasi termasuk usulan penonaktifan permanen. Namun keputusan tetap di tangan Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Mengenai penanganan korban, Widarto mengapresiasi skema Universal Health Coverage (UHC). Ia menegaskan seluruh warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan setara tanpa membedakan kelas BPJS.
“Dalam pelayanan kesehatan tak boleh ada perbedaan perlakuan antarpeserta kelas 1, 2, maupun 3. Yang terpenting, masyarakat mendapat penanganan medis maksimal,” ujarnya.
“Apalagi Bupati Jember juga sudah menjalankan program Homer Care ya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Widarto menilai Satgas MBG perlu mengubah pola pengawasan yang selama ini reaktif.
Pengawasan harus dilakukan berkala melalui inspeksi rutin ke seluruh dapur MBG, tanpa menunggu muncul kasus keracunan.
Ia menjelaskan pemeriksaan rutin bisa melibatkan unsur kecamatan seperti puskesmas, pemerintah kecamatan, hingga Polsek untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP), sanitasi, keamanan pangan, dan proses pengolahan makanan berjalan baik.
“Pengawasan harus periodik, misalnya setiap minggu atau bulan. Jangan tunggu kejadian baru turun ke lapangan. Sebelum kasus muncul, ada kemungkinan SOP tidak dijalankan,” tandasnya.
Widarto berharap penguatan pengawasan dan evaluasi berkala dapat meningkatkan kualitas MBG di Jember sekaligus menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. (#)
- Pewarta: Selamet Hariyadi
- Editor: Gilang Gibran Al Fikri
