JEMBER, JENPOLINDO.ID – Sebagai wujud kepedulian terhadap program prioritas nasional, Lembaga Transparansi Akuntansi dan Partisipasi Publik (TrAPP) Kabupaten Jember, mendesak transparansi Badan Gizi Nasional (BGN).
Menyusul adanya peristiwa keracunan menu MBG di SMP Negeri 1 Umbulsari, dan beberapa kejadian keracunan sebelumnya.
Seperti disampaikan Koordinator Bidang Hukum TrAPP Jember Sundari Rianto SH, terdapat indikasi beberapa penyimpangan pelaksanaan MBG, diantaranya pengelolaan menu yang berpotensi merugikan siswa dan tata kelola mekanisme pendirian MBG.
Banyak pihak menengara, Bahwa pasca penutupan portal pendaftaran Mitra Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat indikasi praktek yang tidak sehat.
“Kami akan berkirim surat kepada Kepala BGN, dan Satgas MBG Jember, terkait dugaan yang kami temukan dilapangan,” ujarnya, pada Minggu (08/02/2026).
TrAPP, kata Sundari akan mengklarifikasi beberapa masalah krusial, yang dianggap mengancam efektivitas program prestisius ini.
“Jika masalah ini tidak segera ditanggulangi, maka kami yakini akan mengancam suksesnya program ini,” ujarnya.
Dugaan Praktik Tidak Sah: “Jalur Khusus” Berbayar
Investigasi sementara, yang telah dilakukan TrAPP Jember, mengindikasikan adanya praktik tidak sehat.
Praktik itu berbarengan dengan penutupan portal pendaftaran.
“Beredar informasi adanya jalur khusus yang mengatasnamakan oknum BGN,” ujarnya.
Informasi sementara, terdapat indikasi, adanya oknum yang menawarkan ‘bantuan’ membuka titik dapur MBG dengan mekanisme pembayaran.
“Kabarnya, untuk satu titik MBG, harus membayar sebesar 100 hingga 250 juta,” ujarnya.
Selain berbayar, juga ada mekanisme bagi hasil sebesar Rp 500 per porsi dari calon mitra.
“Jika informasi ini benar, maka merupakan bentuk pelanggaran, yang harus diluruskan,” ujarnya.
Melalui mekanisme tidak sehat itu, bisa berdampak pada pengurangan menu MBG.
“Anggaran MBG yang seharusnya sebesar Rp 10 ribu perporsi, bukan tidak mungkin hanya akan tersisa 6 hingga 7 ribu saja,” ungkapnya.
Portal Ditutup, Mitra Terverifikasi Mengalami Kendala
Penutupan portal pendaftaran Mitra Mandiri, baik daring maupun luring, kata Sundari justru membuka celah permainan oknum.
“Kebijakan ini dikhawatirkan membuat puluhan yayasan mitra BGN yang telah terverifikasi dan memiliki titik dapur menjadi tidak dapat beroperasi,” ujarnya.
Adanya praktik tidak sehat itu, maka berpotensi menjadikan Program strategis nasional ini berisiko mandek di tingkat pelaksana.
“Dengan begitu, maka masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat justru berpotensi dirugikan,” ujarnya.
Audiensi untuk Mendorong Kejelasan
Rencananya, TrAPP Jember, akan mengajukan surat permohonan audiensi, baik bersama Satgas MBG Jember, dan DPRD Kabupaten Jember.
“Kami mendesak Satgas MBG Jember, dan DPRD Jember, mengevaluasi pelaksanaan MBG, guna memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan,” tegasnya.
Sundari menegaskan, dukungan terhadap program pemerintah harus disertai dengan pengawasan. Karenanya, TrAPP Jember mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendorong akuntabilitas BGN.
“Demi kepentingan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, kami mendesak BGN, melalui Stagas MBG Jember, memberikan kejelasan, mengklarifikasi masalah ini,” tandasnya. (#)
 Kabupaten Jember, mendesak transparansi BGN){kind=link}