Jempolindo.id – Jember. Sebut saja namanya Eko Budi Yono, pandangannya menerawang saat ditanya Kebijakan Bupati Jember tentang rekruetmen Satuan Tugas (Satgas) Dhuafa, IKM, PKL, Rumah Sehat dan Kader Sanitasi.
“Kok bisa ya mas ?,” Jawabnya seraya bertanya.
Eko yang sudah 22 tahun 22 hari mengabdi sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) merasa bingung memahami kebijakan Bupati Jember dr Faida MMR yang acapkali susah dinalar.
Kabarnya, Satgas bentukan Faida itu bakal digaji diatas 1,5 juta ditambah insentif 500 ribu, sementara GTT yang sudah mengabdi puluhan tahun harus iklas dengan honor 600 ribu per bulan ditambah tunjangan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebesar 200 ribu.
“Itupun gaji kami bisa dicairkan tiap tiga bulan sekali,” keluh Eko.
Jika GTT dikatagorikan sebagai buruh, honor yang diterimanya masih jauh dari standar UMR Jember Rp 2.170.000.
Eko menyayangkan kebijakan Bupati Jember yang terkesan semau – maunya. Melakukan Rekruetmen Satgas yang tak jelas dasar regulasi dan anggarannya, bisa diputuskan bupati dengan mudah, sementara GTT yang jumlah mencapai 4070 orang, nasibnya rasanya sebegitu sulitnya diperjuangkan.
“segala daya upaya sudah dilakukan Kawan – kawan GTT, bahkan kami sudah beberapa kali menggelar aksi demo besar besaran, tapi tak kunjung ada perbaikan,” tandasnya.
Eko sudah merasa tak mungkin melanjutkan pengabdiannya sebagai Guru, tuntutan biaya hidup yang sudah semakin tinggi tak mungkin dipenuhi hanya dari honor GTT.
“Rencananya saya mau mengajukan pengunduran diri saja,” pungkas Eko. (*)
