Jember_Jempol. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan akan membawa kasus ketidakharmonisan hubungan antara DPDR Jember dengan Pemerintah Kabupaten Jember ke Presiden RI Joko Widodo.
Apalagi Kemendagri sudah menyampaikan tentang kebijakan yang salah akibat ketidak harmonisan hubungan Bupati Jember dan DPRD Jember kepada Gubernur Jawa Timur agar mendapat perhatian.
“Tidak sehat jika situasi seperti ini berlarut. Terutama di tengah penanganan wabah Covid-19. Karena yang rugi pasti rakyat. Apalagi sampai jadi kegaduhan, karena DPRD sama sekali tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Padahal salah satu fungsi DPRD juga pengawasan agar proses penanganan Covid, khususnya bantuan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ungkap LaNyalla di Gedung DPRD Jember, Kamis (4/6/2020).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyampaikan beberapa kebijakan Bupati Jember yang dinilai melanggar aturan dan sama sekali tidak melibatkan dewan dalam membuat keputusan.
“Dalam penyaluran bantuan, bupati membuat satgas sendiri tanpa dasar hukum. Satgas tersebut diisi relawan bupati yang bekerja untuk kepentingan pilkada,” beber Syauqi.
Itqon juga mengungkap, bupati tidak melibatkan RT/RW dan pondok pesantren dalam proses penyaluran bantuan dan penanganan Covid-19. Padahal Jember memiliki sekitar 700 ponpes.
“Ini kan arogan. Karena itu kami mendukung penuh keputusan mayoritas Senator di Senayan, agar Pilkada 2020 ditunda dulu,” bebernya. (*)
Sumber Berita :
SIARAN PERS
Ketua DPD RI
Kamis, 4 Juni 2020
———————-