JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Siang itu, rombongan petani Desa Silo Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, didampingi Mahasiswa berbaju almamater, memecah kesunyian, di depan Gedung DPRD Jember, Rabu (17/6/2026).
Mereka datang bukan dengan kekosongan tangan, melainkan membawa cangkul, sabit, dan arit—perkakas kerja yang kali ini disulap menjadi spanduk-spanduk protes berisi tuntutan penolakan terhadap rencana pendirian Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) di kawasan hutan Silo.
Suasana gedung dewan yang biasa dingin mendadak memanas.
Ratusan massa dari desa-desa hutan itu duduk lesehan di pelataran, sementara perwakilan mereka bersiap masuk ruang hearing.
Di balik poster-poster yang ditempelkan pada alat pertanian, tersirat kegelisahan yang tak terbendung.
“Kami menolak Batalyon TP karena akan menggusur lahan garap yang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa hutan Silo dan keluarganya,” tegas Taufiqur Rahman, Ketua PMII Cabang Jember yang bertindak sebagai juru bicara massa, dengan suara lantang menggema di lorong gedung.
Bagi warga Silo, tanah bukan sekadar komoditas. Ia adalah nafas.
Sejak 2019, Masis—Ketua Gapoktan Tani Jaya Silo—beserta 974 kepala keluarga (KK) lainnya telah menggantungkan hidup di atas lahan seluas 1.700 hektar.
Mereka bukan penggarap liar. Payung hukum berupa SK KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mereka genggam erat, bahkan diperkuat dengan transformasi keputusan Menteri LHK pada 2024.
Di antara ribuan jiwa itu, ada 60 janda yang menjadi tulang punggung tunggal keluarga, turut mengais rezeki dari pepohonan dan humus tanah Silo.
Namun, pada Mei 2024, kabar buruk berhembus seperti angin kering.
Tiba-tiba muncul wacana pendirian markas Batalyon TP dengan klaim lahan seluas 55 hektar—yang ternyata berada tepat di tengah-tengah ladang garapan mereka.
“Kami tidak menyangka lahan yang mau diambil itu adalah garapan petani. Kami berharap Batalyon TP ditempatkan di lokasi lain yang tidak berkonflik dengan masyarakat,” ujar Masis dengan nada getir, matanya menerawang membayangi masa depan 974 keluarga yang mulai retak.
Di sisi lain, aparat militer pun tampak tersandung kebijakan yang tak terduga.
Komandan Kodim 0824, Letnan Kolonel Infanteri Rifqi Muhammad Syuhada, berbicara panjang lebar dengan nada gamang.
Ia mengaku awalnya hanya mempercayai tiga pilihan lokasi yang disodorkan Perhutani KPH Jember.
Hingga akhirnya Kementerian Pertahanan (Kemhan) memilih lahan di Silo.
“Ternyata ada pihak yang belum terselesaikan. Seharusnya kami dapat prestasi, tapi tidak jadi. Sejak 23 Mei, kami dapat evaluasi. Untuk Jember dihentikan, belum bisa membangun Batalyon TP,” ungkapnya, mencoba menjelaskan kekecewaan yang membayangi institusinya.
Kekecewaan publik justru meluap lebih deras dari ruang rapat.
Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Siswono, sampai naik pitam. Ia menuding Perhutani sebagai biang keladi yang ceroboh dan “menjerumuskan” TNI.
“Menurut saya sudah tidak bisa lagi di sana. Saya menyesalkan Perhutani yang tidak selektif, sembarangan menawarkan lahan. TNI tidak tahu itu ada petani yang menggarap. Konkret ini harus dievaluasi. TNI ketiban racun!,” serunya dengan nada tinggi yang memecah kebekuan ruang sidang.
Sekretaris Komisi B, Nur Huda Candra Hidayat, turut mengingatkan bahwa alasan pertahanan sekalipun tak bisa membenarkan perampasan hajat hidup orang banyak.
“Setiap pembangunan selalu membawa-bawa nama negara. Ketika rakyat menolak, dikonotasikan melawan negara. Padahal, di sini institusi pemerintah yang coba membenturkan dengan masyarakat,” tuturnya tajam.
Menghadapi badai kecaman, Administratur Perhutani KPH Jember, Eko Teguh Prasetyo, berupaya membela diri.
Ia menyebut bahwa pilihan lahan tidak tunggal di Silo, melainkan juga di Mumbulsari dan Panti.
Namun, dalihnya justru memicu gelak sinis.
“Kalau kami cari yang benar-benar bebas tanpa masyarakat nyaris tidak ada. Mungkin ada di Gunung Raung, lokasinya jauh berbukit-bukit,” kilahnya, seakan menyudutkan petani pada pilihan antara kehilangan ladang atau tinggal di pinggir kawah.
Hingga akhirnya, Kemhan angkat tangan. Rencana pembangunan konstruksi Batalyon TP di Silo resmi ditangguhkan, dan evaluasi kinerja Kodim 0824 mulai digulirkan.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, yang memimpin jalannya hearing, berjanji akan merangkum seluruh aspirasi untuk dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan final.
Namun, di balik redanya hiruk-pikuk ruang rapat, pertanyaan besar masih mengudara.
Bagi para petani yang pulang dengan cangkul di pundak dan poster lusuh di tangan, penundaan ini bukanlah kemenangan, melainkan jeda dalam ketidakpastian.
Akankah pencari nafkah di Silo ini benar-benar bisa bernapas lega, ataukah mereka hanya sedang menunggu putaran roda konflik berikutnya?.
Di perbatasan antara kebutuhan pangan dan pertahanan negara, nasib 974 keluarga itu kini menggantung di ujung pisau kebijakan. (#)
