Jember – Jempolindo.id – Fraksi PDIP DPRD Jember menolak keras, rencana pemindahan kantor Pemerintahan Kabupaten Jember. Hal itu disampaikan saat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan acara Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda RPJMD Kabupaten Jembertahun 2021-2026, pada (31/8/2021).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember Firjaun Barlaman (Gus Firjaun).
Pemandangan Umum (PU) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti terkait strategi Penataan Pusat perkantoran.
“Jika yang di maksud adalah termasuk pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan Kantor DPRD Kabupaten Jember. Fraksi PDI Perjuangan Menolak dengan sungguh sungguh,” tutur Alfan Yusfi, pada saat membacakan PU fraksi PDIP.
Karena menurutnya, akan menyedot anggaran yang besar dan di tengah keterbatasan fiskal dalam masa pandemi saat ini tentu akan melukai hati rakyat. “Anggaran tersebut lebih dibutuhkan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto, usai gelaran rapat RPJMD mengungkapkan terkait pemindahan gedung, memang harus dijelaskan secara detail dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
Menurutnya, walaupun fraksi-fraksi menyetujui, tetap saja masyarakat secara langsung juga harus menyetujui.
“Akan kita jelaskan semua, itulah gunanya berkolaborasi apapun kebijakan kedepannya harus bijak dan mengikutsertakan keseluruhan, sehingga jalannya lebih cepat,” ungkapnya.
Hendy menjelaskan, untuk penataan pusat perkotaan, keuangannya bertahap, karena saat ini sedang dihadapkan dengan proyek multi years.
“Bertahap, tugas kita tahun ini proyek multi years, tentunya kita mengukur kekuatan kita juga, yang penting jangan sampai sudah waktunya gajian tidak gajian,” katanya.
“Sisanya untuk pembangun ya monggo,” sambungnya.
Ia juga menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya akan memperkuat pendapatan pajak. Karena, dengan adanya covid-19 ini membuat berat ia tidak akan mendesak.
“Tapi kita akan berusaha keras bagaimana Pendapatan Asli daerah (PAD) kita mengingat,” pungkasnya. (*)
