Ketua BNPT : Cegah Radikalisme Gunakan Kearifan Lokal

Loading

JAKARTA _ Jempol.  Badan Nasional Pencegahan Teroris (BNPT) secara resmi melantik   sekaligus mengukuhkan  pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Teroris di 32 Provinsi se-Indonesia.

Prosesi pelantikan itu dilakukan secara langsung  Ketua BNPT Komisaris Jendral (Pol) Suhardi Alius sekaligus membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT ke-7 yang berlangsung 17-20 Februari 2020 di Mercure Hotel, Ancol Jakarta.  Senin Malam (17/2/2020).

Ketua BNPT Suhardi Alius mengharapkan FKPT se-Indonesia yang kini berjumlah 32 FKPT itu dapat berfungsi maksimal mencegah tumbuh dan berkembangnya gerakan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme.

“Kita mengharapkan FKPT ini dapat berfungsi dengan baik,” kata Suhardi yang disampaikan dalam pidato pembukaan Rakernas FKPT ke-7 tersebut.

Lebih jauh Suhardi mengharapkan FKPT dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi program pencegahan dpenanggulangan terorisme.

“Coba kita inventarisir kembali kearifan lokal kita. Kearifan lokal, sering kita ucapkan jarang dimunculkan,” tegasnya.

Padahal kearifan lokal, sebut dia, tidak hanya sekadar budaya. Melainkan juga mengandung nilai yang harus dikembangkan. Nilai-nilai tersebut, katanya, bila diinventarisasi dengan baik maka akan menjadi kekayaan.

“Sebab itu mari kita bersama-sama, FKPT, Kesbangpol ini bisa menjadi ujung tombak mengidentifikasi masalah sekaligus kearifan lokal yang dimiliki,” ujarnya.

Suhardi juga meminta kepada FKPT untuk meningkatkan peran serta masyarakat mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh FKPT di daerah dalam mencegah radikalisme yakni, melalui pendekatan nilai-nilai budaya.

Sebanyak 288 peserta dari 32 provinsi di Indonesia terdiri delapan pengurus dan satu tenaga informasi teknologi FKPT hadir dalam Rakernas FKPT yang digelar BNPT. Ratusan pengurus FKPT periode 2020 – 2022 dilantik oleh Komisaris Jenderal Polisi Suhari Alius, berdasarkan Keputusan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengurus FKPT, ditetapkan di Bogor 8 Januari 2020.

Hadir juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Drs Hadi Prabowo MM yang ikut memaparkan ancaman, bahaya dan metode penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Kegiatan Rakernas akan berlanjut, pada Selasa – Kamis (18-20/2) terkait pembahasan beberapa materi pencegahan dan penanganan terorisme dan radikalisme.

Sesuai rencana kegiatan ini akan berlangsung hingga, Kamis (20/2). Selanjutnya seluruh pengurus FKPT di daerah diharapkan bisa menjabarkan ke provinsi masing-masing.

Kepengurusan FKPT Provinsi Jawa Timur Periode 2020-2022  :

Ketua   :  Dr. Hj. Hesti Armiwulan SH., M. Hum,
Sekretaris :  Dra. Faridatul Hanum M. Kom.
Bendahara :  Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Sainiyati, MA
Ketua Bidang Agama, Sosial dan Budaya :  Mohammad Arifin

Ketua Bid. Pemuda dan Pendidikan : Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd
Ketua Bid. Media Massa, Hukum dan Humas : Yuristiarso Hidayat, S. Sos., M.H

Ketua Bid. Pemberdayaan Perempuan dan Anak :  Dr. Nurul Barizah
Ketua Bid. Pengkajian dan Penelitian ; Ucu Martanto, S. IP., MA

Secara Khusus Ketua FKPT Jawa Timur, Hesti Armiwulan menyatakan pihaknya sangat mendukung penuh pernyataan Ketua BNPT terkait perlunya upaya penggunaan budaya dan kearifan lokal dalam kontek upaya deradikalisasi termasik pencegahan dan penanggulangan radikalisme khususnya terorisme.

“Pak Suhadi secara khusus tadi dipidatonya menyebut Jatim termasuk salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan tindak radikalisme secara nasional.  Karena ini hasil pemetaan BNPT maka FKPT Jatim berupaya berkoordinasi serta mencoba secara cerdas melakukan kerjasama dengan semua stageholder terkait dalam upaya menurunkan termasuk mengantisipasi tingkat kerawanan radikalisme diantaranya dengan mendorong penggunaan cara-cara yang berkaitan dengan local wisdom [kearifan lokal] serta tradisi dan budaya lokal di Jatim,” kata Hesti pada kesempatan berbeda.

Pelibatan sejumlah pihak, lanjut Hesti, di Jatim terkait upaya pencegahan teroris akan semakin digalakkan termasuk dengan para tokoh, alim ulama, pesantren, perguruan tinggi dan tentunya dengan pemerintah daerah.

“Dukungan Pemprov dan Pemkab dan Pemkot di Jatim tentunya sangat diharapkan guna bersama-sama dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme,” tegasnya.(*)

Table of Contents