Jempolindo.id – Jember. Jagongan bertajuk “3 tahun kepemimpinan Faida” yang dilaksanakan di Yayasan Roudlotul Muataalmin Gumuk Sanggar Baratan Jember, selasa (19/02/19) sedianya mendatangkan Mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Gus Dur , Ir Bondan Gunawan, mendadak yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Diskusi mengerucut pada kesimpulan bahwa Jember dibawah kepemimpinan Faida telah mengalami situasi yang Absolut, Absurd dan Abstrak.
Meski gagal dihadiri Bondan Gunawan diskusi terus berlangsung, dipandu Ketua LSM Format Kustiono Musri, sekaligus bertindak selaku tuan rumah. Tampak beberapa tokoh turut hadir, diantaranya KH Syaiful Rijal (Gus Syef), LSM dan aktivis mahasiswa.
Kustiono Musri membuka diskusi dengan membangun narasi bahwa Pemerintahan Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan dr Faida MMR mengalami kondisi yang memperihatinkan. Gaya kepemimpinan Faida yang mengabaikan peranan pimpinan daerah lainnya telah membangun anggapan pemerintahan Kabupaten Jember yang otoriter.
Sejak tiga tahun kepemimpinan Faida, menurut Kustiono terdapat banyak permasalagan kebijakan yang terbuka untuk dikritisi. Kustiono menyebut banyaknya status Jabatan PLT, yang terkesan sengaja digantung agar tak memiliki peranan apapun.
“Contohnya soal pengangkatan PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sejak terjeratnya Sri Wahyuni dalam kasus OTT DisPenduk Capil, Faida telah mengangkat Sartini sebagai PLT Kepala Dinas, dan pengangkatannya melanggar aturan,” kata Kustiono.
Lebih lanjut, Kustiono membeberkan adanya surat teguran Menteri Dalam Negeri atas pengangkatan Sartini yang melanggar aturan. Surat teguran yang mengandung ancaman sangsi pemberhentian tetap sebagai Bupati itupun diacuhkan Faida.
“Atas surat teguran menteri itu, kami menjadi punya pegangan untuk segera mengambil hukum. Insyaallah kami akan mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jember,” tegas Kustiono.
Kustiono juga menyayangkan sikap DPRD Jember yang mendiamkan banyak masalah yang bertaburan dihadapan mata tanpa sedikitpun menyoalnya.
Sementara Adil Satria yang mengaku mewakili FKNSDA, menilai bahwa kinerja Pemerintahan Kabupaten Jember tidak terukur. Adil mencontohkan penanganan isu tolak tambang, menurut Adil terdapat indikasi adanya operasi senyap yang clean and clear.
“Fakta itu telihat dari terbitnya SK Menteri ESDM tentang Blok Silo sekitar bulan April tahun 2018, tetapi baru mencuat kepermukaan sekitar bulan september 2018,” kata Adil.
Belum lagi soal ijin lokasi Tambak Udang Sumberejo Ambulu, Adil menilai bahwa terbitnya ijin lokasi itu cacat administratif dan seharusnya demi hukum dapat dibatalkan.
“Pengajuan ijin lokasi tambak udang itu modusnya pengurusan BPJS, ini kan tidak fair,” sergah Adil.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unej, Robbi mengaku mendapat banyak keluhan dari warga di desa yang pernah didatanginya, yang sebagian besar mengeluh atas keadaan di masa pemerintahan Faida.
“Saya berkesimpulan bahwa pemerintahan Faida ini absolut, absurd dan abstrak,” kata Robi.
Robi mengakui, Faida merupakan Bupati Perempuan pertama di kabupaten Jember yang mampu membungkam daya kritis Anggota DPRD Kabupaten Jember, sehingga menyebabkan fungsi kontrol dewan terhadap eksekutif menjadi tidak jalan.
“Pertanyaannya, harus ada upaya rekonstruksi gerakan untuk menanggulangi permasalahan ini,” kata Robi.
Menanggapi lumpuhnya daya kritis DPRD Jember, Didit Marhaen menganggap perlu ada gerakan yang masive u ntuk merekomendasikan pada pemillu 2019 untuk pilih calon anggotan DPRD Jember yang pantas.
“Kita buat tagar tahun 2019 ganti legislator baru,” tegasnya.
Mantan aktivis Partai Golkar Jember, Hafidi bersepakat dengan perlunya ada gerakan tagar tahun 2019 ganti anggota dewan baru. Tetapi Hafidi masih memberikan masukan agar tidak dipukul rata kepada semua anggota Dewan.
“Tidak semua anggota dewan buruk, menurut saya mereka memang ada yang tak berani bersuara menyikapi situasi, bukan karena mereka buruk, melainkan hanya menjaga ketentraman. Apalagi memang ada ancaman hukuman bagi anggota dewan yang kritis. Jadi tagarnya diganti saja menjadi Jangan pilih dewan yang korup” usul Hafidi.
Mengenai kepemimpinan Faida, hafidi masih menilai tidak semua kebijakan Faida buruk, ada juga kebijakan Faida yang baik dan bermanfaat bagi warga Jember.
“Misalnya, pengadaan Ambulan yang merata di seluruh desa, sudah sangat dirasakan manfaatnya bagi warga Jember, “ kata Hafidi.
Menanggapi diskusi yang mulai menghangat, KH Syaiful Rijal mengakui bahwa dirinya juga turut mendukung pencalonan Faida sebagai Bupati Jember. Itupun dilakukannya karena ketika itu dirinya berada di gerbong Partai Nasdem.
“Tetapi masih lebih untung mendukung Faida daripada mendukung Pak Gik. Lah kalo pak gik jadi bupati jember lantas terjerat hukum malah kurang bagus jadinya,” kata Gus Syef.
Usai Pelantikan Faida sebagai Bupati Jember, Gus Syef mengambil langkah mundur dari barisan Faida. Lantas, selama tiga tahun pemerintahan Faida, Gus Syef juga melihat terdapat banyak persoalan yang terkuak.
Untuk itu, Gus Syef memandang perlu dilakukan rekapitulasi seluruh kebijakan Faida sejak menjabat sebagai Bupati Jember, untuk kemudian dibukukan dan disebarkan merata kepada warga Jember.
“Sudah jangan ragu – ragu, jangan mundur karena duit. Saya siap memfasilitasi apapun yang dibutuhkan,” pungkasnya. (*)
