Jempolindo.id – Jember. Merespon berita somasi Agus MM yang telah ditulis media massa tentang Rekruetmen Tenaga Satgas Dhuafa, Satgas IKM, Satgas Rumah Sehat, Satgas Sanitasi yang tahapan wawancaranya sudah dimulai sejak Rabu (3/10/19) Hingga Jumat (4/10/19) Pemerhati Sosial Budaya Jember Merry Salahudin menyatakan turut mendukung upaya Agus.

“Ya, memang harus dilaporkan ke kejari, setidaknya utk menghentikan kecerobohan FAIDA dan menyelamatkan uang negara yg jumlahnya bisa mencapai milyaran,” tegas Merry.
Senada dengan Agus, Aktivis Perempuan itu menilai pembentukan 1300 satgas itu sama sekali tidak ada payung hukumnya (perbup) yang seharusnya dibuat sebelum pengumuman rekrutmen
infonya anggaran meski sudah disiapkan tapi tidak berbunyi honor satgas artinya belum dianggarkan.
“Selamat Cak Agus MM atas tindakan penyelamatan uang negara itu,” kata Merry seraya memberi dukungan semangat.
Merry mengaku sempat bertemu dengan calon Satgas yang sudah diwawancarai pada hari Rabu (2/10/19). Kata Merry, jika sampai terjadi satgas yang sudah terrekrut ternyata tidak bisa bekerja dengan harapan dapat honor 3 juta per bulan, maka akan menyebabkan masalah baru.
“Saya bertemu dengan beberapa Satgas dan dari pembicaraan diantara mereka, jika ternyata mereka tidak bisa bekerja sesuai harapan, jelasnya CEK KECEWANYA PADA FAIDA yang dinilai akan menjerumuskan ke lembah hukum, jelas mereka MESUH-MESUH ketika juga menyadari akan dijadikan mesin politik FAIDA pada kontestasi PILBUP 2020 mendatang,” cemas Merry.
Agus Lapor Kejaksaan Negeri Jember
Tak puas mensomasi Bapeda Jember, atas kegiatan Rekruetmen Satgas itu, Agus ahirnya melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Jember.


Sebagai bentuk konkrit dari partisipasi kami dalam kepedulian melakukan
pemantauan atas penggunaan APBD Kabupaten Jember Tahun 2019 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember khususnya pada rekrutmen tenaga Satgas, dengan berpedoman pada norma KEPATUTAN dan KEADILAN serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku berpotensi kuat menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Agus dalam Surat Somasinya.
Tambahan pula, Agus mencurigai adanya dugaan Tenaga Satgas akan dimanfaatkan untuk komoditas kepentingan politik terselubung.
“Berdasar pada kajian dan analisa pertimbangan hukum yang menjadi dasar somasi, kami mendesak agar kegiatan tersebut tidak dilanjutkan,” seperti ditulis Agus MM dalam Surat Somasinya. (*)