Sumatera Selatan _ Jempolindo.id _ Pengurus DPP Pusat melantik DPD IPSPI (Ikatan Pekerja Ssosial Profesional) Sumatera Selatan periode ke-II 2023 – 2028. Kamis (15/06/2023).
Pelantikan dihadiri Kepala Balai Sentra Budi Perkasa Kementerian Sosial RI Bapak Wahyu Dewanto dan kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Serta dihadiri oleh Dinas Sosial kabupaten Banyuasin, Dinas Sosial Kota Palembang, serta para Akademisi dari STISIPOL Candradimuka Palembang prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Dr Puji Pujiono, MSW selaku ketua umum DPP Pusat memerintahkan Aisyah Arifin, selaku ketua otonomi dan organisasi DPP IPSPI Pusat, untuk mengukuhkan kepengurusan, yang dinahkondai oleh Wahidin MSi dalam kepengurusan DPD IPSPI Sumatera selatan kedepan lebih baik.
Menurut Ketua DPD IPSPI Sumatera Selatan Wahidin MSi, berakhirnya kepengurusan periode pertama, menjadi impian bersama bagi kepengurusan baru, untuk membangun kembali organisasi ini.
“Semoga menjadi sebuah wadah aktualisasi dan sumber fasilitas terbaik, bagi alumni ilmu kesejahteraan sosial dan pekerja sosial di daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan karir dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial,” jelasnya.
Wahidin menjelaskan, sebagai oraganisasi independen, Pekerja Sosial Professional Indonesia tentu mengutamakan lulusan Ilmu kesejahteraan sosial di daerah, terutama bagi lulusan STISIPOL Candardimuka, maupun lulusan perguruan tinggi lainnya.
“Semua bisa bergabung bersama-sama membangun dan membesarkan organisasi ini kedepannya lebih baik dan berintergeritas tinggi serta memiliki loyalitas dalam berogranisasi di DPD IPSPI Sumatera Selatan,” ujarnya.
Saat ini semua anggota DPD IPSPI Sumatera selatan yang berjumlah 124 orang, kata Wahidin terdiri dari pekerja sosial ASN dan non ASN.
“Dari data tersebut disadari semua bahwa para alumni kesejahteraan sosial dan pekerja sosial belum terfasilitasi dengan baik untuk bergabung di oragnisasi,” katanya.
Kesempatan ini menjadi kesempatan besar bagi kepengurusan berikutnya, kata Wahidin untuk bisa mendata berapa alumni ilmu kesejahteraan sosial yang memiliki integeritas dan loyalitas tinggi yang bisa bergabung di DPD IPSPI Sumatera selatan.
“Dan para praktisi serta organisasi pemuda liannya. Hadirinya mereka merupakan bentuk dukungan agar DPD IPSPI bisa berkembang dan dapat memberikan layanan fasilitas bagi anggota profesi pekerja sosial terutama di wilayah sumatera selatan,” ujarnya.
“Setiap organisasi memiliki pola dan mikanismenya masing-masing dalam merancang pergantian pengurus, begitu pun orgnisasi independen Pekerja Sosial Profosional Indonesia yang ada di Sumatera Selatan ini,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Aisyah Arifin, berpesan kepada pengurus baru saja dilantik. Berdasarkan sumpah yang diucapkan,
Pertama adalah memenuhi kewajiban sebaik-baiknya untuk melayani anggota profesi, artinya disini kita selaku pengurus mengedpankan layanan yang professional mengutamakan anggota diatas segala-galanya non diskriminasi.
Kedua, menerapkan integritas profesi, dan menghargai keberagaman, yang dimaksudkan kurang lebih bahwa keterbukaan dalam membangun dan berkolaborasi dalam menjalankan roda orangisasi penting.
“Susah senang harus dipikul bersama dan selebihnya suasana keterbukaan saling memahami antar teman sejawat penting bukan saling menjatuhkan diantara sesama,” kata Aisyah.
Ketiga, memegang teguh dan menjalankan anggaran dasar dan aturan rumah tangga, disini yang dimaksudkan dalam menjalakan roda organisasi haruslah berpedoman pada anggraan dasar dan anggaran rumah tangga.
“Agar tidak jauh melampui hal-hal yang sudah diatur dalam aturan rumah tangga orangisasi profesi,” ujarnya.
Keempat, adalah tidak melakukan penyimpangan.Semua organisasi memiliki anggaran termasuk organisasi non profit seperti organisasi Independen pekerja sosiaql profosinal Indonesia. Setiap penyelenggaraan kegiatan sebaiknya diupayakan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan harus transparan antar sesama anggota dan memiliki keterbukaan untuk saling mengingatkan.
“Agar dalam menjalankan roda organisasi jika terdapat program kegiatan kecil dan besar untuk tetap berpedoman pada aturan rumah tangga dan ssuai dengan penggunaan anggaran agar tidak memiliki potensi menyimpang,” tandasnya.
*) Sumber tulisan : Wahidin, M.Si Ketua DPD IPSPI Sumsel
