JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto dan Bupati Jember Muhammad Fawait, memberikan keteladanan dalam menyikapi perbedaan gagasan.
Sikap itu ditunjukkannya saat Pemkab Jember menggelar Kegiatan Kupatan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, di Pendopo Wahyawibawagraha, pada Rabu (25/03/201/26).
Tampak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto dan Bupati Jember Muhammad Fawait, saling berangkulan, diantara menghangatnya perdebatan tentang Program Bunga Desaku.
“Para pendiri bangsa mencontohkan sengit dalam adu gagasan, tetapi sangat saling menghargai sebagai pribadi dan posisi masing-masing. Karena, politik hari ini minim gagasan dan keteladanan”
Kalimat itu ditulis Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto, sebagai caption foto bersama Bupati Jember Muhammad Fawait.
Widarto mencoba menggambarkan hubungan pribadinya dengan Muhammad Fawait, dan posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dengan Bupati Jember.
Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jember, Widarto acapkali berbeda pandangan dengan Bupati Jember, diantaranya tentang program “Bunga Desaku”, yang menghangat diruang publik.
Ditengah suasana pemerintah harus melakukan kebijakan efisiensi anggaran, Widarto menyarankan agar mengevaluasi program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku).
Karena, dengan meniadakan Kegiatan Bunga Desaku, maka pemerintah daerah akan menghemat miliaran rupiah.
Sementara, Widarto justru mendukung memberdayakan kanal Wadul Gus’e, serta kanal media sosial lainnya, yang menjadi andalan Bupati Jember, dalam menampung keluhan publik.
Melalui kanal Wadul Gus’e, telah terbukti efektif dan lebih efisien, dalam menyelesaikan keluhan masyarakat.
“Sebetulnya tujuan kita kan sama, ditengah situasi geopolitik global yang kian memanas, yang mempengaruhi situasi nasional, kita kan ingin agar anggaran lebih efektif,” ujarnya.
Efektif, artinya anggaran yang ada dapat lebih berdayaguna untuk kepentingan masyarakat.
“Kami memahaminya, kedepan itu masyarakat membutuhkan jaring pengaman sosial,” ujarnya.
Karena, kemungkinannya dapat terjadi lonjakan harga atau inflasi, maka masyarakat membutuhkan bantalan ekonomi, yang dapat disediakan APBD.
“Maka, program yang membutuhkan anggaran besar dapat diefisien sementara, nanti kalau sudah kembali normal ya monggo saja,” tegasnya.
Ruang gagasan ini, kata Widarto justru harus tumbuh dalam perannya masing-masing. Sebagai contoh kepada rakyat.
“Bukan justru sebaliknya, menampilkan sikap berseberangan terapi secara gagasan minim, nah itu yang tidak boleh terjadi,” tandasnya.
PDI Perjuangan, kata Widarto berharap di Jember ini, harus banyak pergulatan ide dan gagasan. Tetapi, tetap memberikan tauladan kepada rakyat, bahwa sejatinya pergulatan itu adalah ruang gagasan, sebagaimana dicontohkan oleh para pendiri bangsa ini.
“Tetapi dalam kehidupan sehari hari, pada posisinya masing masing, ya saling menghormati, tidak ada masalah, guyub rukun, damai, itu yang harus kita lakukan,” jelasnya.
Bupati Jember Muhammad Fawait: Perbedaan Pendapat Mekanisme Demokrasi Sehat
Bupati Jember, Muhammad Fawait, memilih tetap santai meskipun program Bunga Desaku—atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan—terus memanas di ruang publik.
Ia tidak ikut larut dalam pro dan kontra yang dilontarkan sejumlah partai politik di daerah.
Setelah menghadiri acara Kupatan di Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (25/3/2026), Fawait mengaku tidak perlu menanggapi setiap pernyataan yang muncul, termasuk usulan dari PDI Perjuangan yang meminta program tersebut dihentikan.
“Tidak semua komentar harus saya komentari,” ujarnya singkat.
Fawait menjelaskan, para ketua partai politik sudah menyampaikan beragam tanggapan, baik yang mendukung maupun mengkritik.
Menurutnya, perbedaan pendapat seperti ini justru memperkaya dinamika pemerintahan dan politik daerah.
“Sudah ada pernyataan dan testimoni dari ketua partai-ketua partai. Saya pikir, ya, kalau di pondok pesantren, kalau musyawarah itu yang biasanya diikuti yang jumhur, yang mayoritas, termasuk pendapat ulama, jumhur ulama,” katanya.
Ia pun mengisyaratkan bahwa dukungan mayoritas terhadap program tersebut menunjukkan kebijakannya masih berada pada jalur yang tepat. Oleh karena itu, ia tidak merasa perlu memperpanjang polemik.
“Nah, berhubung sudah seperti itu, ya berarti bagus. Saya enggak perlu tanggapi terlalu dalam,” ucapnya.
Fawait juga menilai kritik dan saran dari DPRD serta partai politik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
Sebab, fungsi pengawasan dan pemberian masukan memang menjadi tugas legislatif.
“Dan itu biasa. Kan tugas DPRD, tugasnya memberi saran, mengawasi. Itu hal yang wajar,” tuturnya.
Sikap tenang bupati ini muncul di tengah hangatnya perdebatan publik soal keberlanjutan Bunga Desaku.
Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Jember mengusulkan agar program ini ditiadakan dengan alasan efisiensi anggaran, lalu menggantinya dengan kanal komunikasi digital.
Akan tetapi, PAN, PPP, dan PKB justru menyatakan dukungan tegas terhadap program tersebut.
Mereka menilai Bunga Desaku efektif mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat sekaligus mempercepat penyerapan aspirasi di tingkat desa.
Di tengah dinamika itu, Fawait menegaskan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, ia juga membuka lebar ruang kritik dan masukan dari berbagai pihak. (#)
