http://Jempolindo.id – jember. Tulisan ini dikutip dari status Pemilik akun Facebook Donny Tri Istiqomah SH MH. Sebuah tulisan cukup menggelitik tentang Keberadaan Ambulance Desa program Unggulan Bupati Jember dr Faida MMR yang diujung percakapan, meski tak gamblang tetapi cukup mengarah pada kepentingan bisnis Rumah Sakit Bina Sehat.
“Nongkrong di warung kopi di suatu desa di pelosok jember ada diskusi menarik dengan beberapa kawan aktivis jember, mereka sangat bangga dengan ambulance desa mereka yang macho, tinggi besar 4 X 4WD pemberian Bupati. Ambulance tersebut cocok dengan kondisi desa mereka yang berada di ketinggian dengan medan sebagian besar jalanan berbatu karena Dana Desa (DD) hanya cukup mengaspal jalan sepanjang 2 Km pertahunnya. Dana Desa harus berbagi dengan program air bersih dan irigasi,” Donny mengawali setting Ceritanya di Sebuah warung kopi.
Nalarnya, Ambulan Desa yang sudah terbagi untuk 226 desa dan 22 Kelurahan se Kabupaten Jember Itu mestinya berdampak positip bagi pelayanan kesehatan masyarakat yang diikuti dengan tersedianya Fasilitasi pelayanan kesehatan di 49 puskesmas. Berikut peningkatan status puskesmas, minimal setara Rumah Sakit Kelas C, lengkap dengan IGD dan Ruang Rawat Inap, serta tiga dokter, masing masing dokter kepala, dokter IGD, dan dokter rawat inap.
Faktanya, puskesmas digarap belakangan. Rehabilitasi berat dan ringan sejumlah puskesmas dan puskesmas pembantu baru digarap dari APBD tahun 2018, itupun menyisakan masalah keuangan. Hak 73 rekanan sekitar Rp 6 milyar belum terbayar karena kelalaian Dinas Kesehatan. (baca : https://jempolindo.id/2019/01/07/hak-78-rekanan-dinkes-belum-terbayar-fmjk-jember-mohon-belas-kasih-bupati-jember/)
Disamping itu, hampir semua Puskesmas hanya punya 1 dokter yang tugasnya merangkap sebagai Kepala Puskesmas. Sebagian besar Puskesmas belum tersedia fasilitas IGD dan rawat inap, kecuali Puskesmas Balung peninggalan Bupati lama.
Belum soal pengadaan ambulan desa itu yang diduga bermasalah, sempat diperiksa Polda Jatim. Sayangnya publik tak mendapat jawaban sebab berhentinya proses penyelidikan polisi itu.
“lalu apa gunanya ambuldes kalo gitu ?,” kata Donny seraya bertanya.
Manfaatnya, sudah pasti pengadaan Ambulan Desa setidaknya merekrut ratusan Tenaga Sopir sejumlah ambulan yang diberi honor, berikut biaya operasional dari APBD Kabupaten Jember.
Publik terkecoh dengan opini yang terbangun bahwa ambulan desa itu diutamakan bagi masyarskat miskin dan layanan gratis. Problem layanan kesehatan bukan hanya soal gratis, tetapi kecepatan layanan, terutama bagi.pasien yang mendesak harus segera ditangani.
“Masalahnya bukan jauh deket atau gratis apa bayar. Jarak tempuh dari desa ke RSUD Soebandi kan skitar 50km, kalo misalnya ada kasus pendarahan saat proses persalinan atau kecelakaan atau carok rebutan air, kira- kira masih tertolong gak dengan jarak tempuh sejauh itu???,” sergah Donny.
Belum lagi soal kapasitas ruangan RSUD dr Soebandi, kata Donny, jika 95 persen pasien yang berasal dari keluarga miskin harus dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah daerah, maka dipastikan pasien tak akan terlayani dengan baik. Apalagi jika penambahsm kamar hanya kamar VVIP, VIP, kelas 1 dan kelas 2.
” itu kan kamar buat orang kaya, bukan buat orang miskn. Berarti kacau nih, . gak adil, tiap hari yang berobat ke RSUD kan mayoritas orang miskin, bukan orang kaya, kok yang dibangun kamar orang kaya melulu???,” tanya Donny.
RSUD dr Soebandi sebagai milik pemerintah daerah memang juga sudah pasti mencari keuntungan bagi pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tetapi melayani pasien miskin juga bukan berarti Gratisan. Negara telah membayarkan mereka dengan menggunakan KIS (Kartu Indonesia Sehat ) dan BPJS.
“Jadi mayoritas yang nyumbang RUSD itu orang miskin bukan orang kaya! Masak duitnya dipake buat bangun kamar orang kaya doank???,” kritik Donny Tajam.
Artinya kamar RSUD dr Soebandi dipastikan over kapasitas dan akan banyak pasien keluarga miskin yang tak tertanggulangi, maka lamgsung atau tidak, pasien dengan sendirinya akan mengarah ke Rumah Sakit Bina Sehat yang milik Bupati Faida.
Terlalu dini memang menduga bahwa pengadaan Ambulan Desa ada indikasi agar pasien berbondong – bondong berobat ke RS milik Faida, tetapi dampak dari kebijakan itu sedikit banyak mengarah pada kepentingan bisnis rumah sakit.
” Itu bukan baik hatiiiiiii duuuuuul…!!! Itu artinya RS milik Bupatinya pengen nyari untung, ada tambahan pasien baru…!!! Karena org miskin yang berobat tetep bayar, kebetulan yang bayarin negara!!!!,” pungkas Donny. (#)
