BerandaBeritaAnggaran Untuk Masyarakat Desa Bukan Untuk Kades, Bupati Hendy : Jangan...

Anggaran Untuk Masyarakat Desa Bukan Untuk Kades, Bupati Hendy : Jangan Kong Kalikong

Kulit Tebu Elok Dibuang, Tebu Dipotong SIngkat singkat Hati hatilah memakai uang apalagi uangnya rakyat (Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST IPU)

- Advertisement -spot_img

Jember –  Anggaran untuk masyarakat desa bukan untuk Kepala Desa, peringatan keras disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto ST IPU saat dilakukan sosialisasi Permendes No 15 Tahun 2021, tentang peralihan eks PNPM menjadi BUMDes Bersama di Gedung Serba Guna Pemkab Jember. Kamis (16/12/2021) siang.

“Ingat ya, anggaran yang dikelola eks PNPM yang kini dikelola BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) itu untuk saudara kita di desa yang masih miskin, bukan untuk kepala desa, jangan kong kalikong,” tandas Bupati Hendy.

Anggaran Eks PNPM sebesar Rp 150 Milyar lebih, yang kini dikelola BKAD Jember, menurut Bupati Hendy akan beralih pengelolaannya kepada BUMDes Bersama, yakni BUMDes yang berada di tingkat kecamatan.

“Karena sudah tidak ada lagi lembaga diatasnya BKAD, maka kemudian beralih menjadi BUMDes bersama, agar dapat termonitor oleh pusat,” ujarnya.

Karenanya dalam tata kelolanya, kata Bupati Hendy sudah ada permendesnya sebagai payung hukum, yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan membentuk peraturan bupati Jember.

“Namun dalam penyusunannya diperlukan keterlibatan para ahli, agar tidak salah langkah,” tegasnya.

Disamping itu, Bupati Hendy juga mengingatkan, dalam pengelolaannya perlu kebersamaan, sehingga asset yang ada dapat terkelola dengan baik. Terlebih pengelolaan keuangan mengandung resiko tinggi, sehingga diperlukan aturan yang kuat dan tegas.

“Jangan sampai tujuan BKAD yang baik, menjadikan warga miskin hanya menjadi peminta saja, saya tidak bisa terima itu,” tegasnya.

Kolaborasi antara BKAD dan BUMDes, kata Bupati Hendy bukan persoalan sederhana, sehingga jangan sampai terjadi konflik. Keduanya memiliki aset yang berbeda.

“Karena tujuan utamanya untuk masyarakat desa, bukan untuk kepala desa, BUMDes bukan milik kepala desa, bukan memiliki asset, BUMDes milik masyarakat,” tandasnya.

Bupati Hendy juga mengingatkan, agar peranan BKAD dan BUMDes dapat mengangkat masyarakat yang miskin menjadi lebih berdaya dan tidak terus menerus menjadi peminta-minta saja.

“Jangan malah bekerjasama untuk kong kalikong saja, jadi bagaimana mengajarkan bagaimana agar warga dapat terentas dari kemiskinan,” sergahnya.

Lebih lanjut, Bupati Hendy menegaskan siap berkolaborasi dengan BKAD, untuk membantu menyiapkan peraturan pendukung, serta fasilitasi lainnya, sehingga BKAD dan BUMDes dapat menjadi lembaga yang dapat mengajarkan kepada masyarakat agar lebih berdaya.

“Kami akan siapkan programnya,” ujarnya.

Bupati Hendy juga menitipkan agar mulai dapat membantu potensi masyarakat produktif yang ada di wilayah kerjanya. 

“Jika itu dilakukan maka akan menuju desa mandiri,” pungkasnya. (AR/Agung)

 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img