Jember, Jempolindo.id – Gonjang ganjing di tubuh Partai Golkar, dengan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tak membuat Kader Partai Golkar goyah.
Namun, menurut Anggota Bapilu DPP Partai Golkar Indra J Piliang, kepada Jempolindo mengatakan bahwa dampak dari mundurnya Airlangga Hartarto, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan rekomendasi kepada Cabup dan Cawabup, yang sudah terlanjur diterbitkan.
“Sudah pasti berpengaruh, karena surat yang sudah terlanjur ditanda tangani Airlangga, juga harus dirubah ulang,” katanya.
Apalagi, jika harus digelar Munaslub, kata Indra maka secara administratif akan ada perubahan susunan Pengurus, termasuk berpengaruh kepada surat rekomendasi.
“Kan hasilnya masih harus ada perubahan ke Menkumham, lalu harus bertanda tangan lagi, sebagai syarat mendaftarkan Cabup Cawabup ke KPU,” jelasnya.
Terkait dengan aspirasi Kader Partai Golkar Jember, yang ingin agar Golkar mengusung Kadernya sendiri, menurut Indra adalah aspirasi yang wajar.
“Ini kan sudah berlaku otonomi daerah, jadi seharusnya juga menghargai aspirasi daerah,” ujarnya.
Indra tidak bersepakat, jika terbitnya rekomendasi untuk Cabup dan Cawabup hanya didasarkan hanya pada pertimbangan hasil survei, atau hanya kepada sosok yang memiliki kekuatan kapital belaka.
“Saya sudah sampaikan, jangan sampai memberikan mandat hanya kepada yang surveinya tinggi, atau uangnya banyak,” tegasnya.
Menurut Indra, masih ada celah berubahnya surat rekomendasi yang sudah terlanjur terbit.
“Saya kira masih ada peluang,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Mantan Caleg DPRRI Dapil Jatim IV Lumajang Jember, Muhammad Oheo Sinapoy, berpendapat bahwa mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua Umum merupakan hal yang biasa.
“Semua ada mekanismenya, tidak perlu ada dugaan terus partai Golkar tidak bergerak,” jelasnya.
Meski dia sependapat, bahwa dampak dari mundurnya Airlangga Hartarto, akan berdampak pada Pilkada 2024, kata Oheo akan terpending untuk sementara waktu. Karena akan ada perubahan Ketum baru, yang akan menandatangani surat rekomendasi.
“Baru nanti malam (Selasa, 13/08/2024) masih akan dibahas dalam rapat pimpinan di DPP Partai Golkar,” jelasnya.
Menyikapi aspirasi, yang ingin mengusung Kadernya sendiri, menurut Oheo, Golkar pada faktanya, menginginkan kadernya, atau kalau tidak ada komitmen yang tinggi.
“Tapi pada prinsipnya, Golkar masih menginginkan kadernya,” tegasnya.
Oheo bersepakat bahwa rekomendasi yang sudah terlanjur terbit, masih ada kemungkinan berubah.
“Dalam politik, selama masih belum ada janur melengkung masih mungkin berubah,” katanya.
Oheo menyampaikan pengalamannya, ketika akan maju Pilkada, sebelum tiga hari pendaftaran, surat rekomendasi baru didapatnya.
“Jadi jangan khawatir, yang penting sebagai kader harus solid. Jangan sampai terjadi saling menghujat,” tandasnya.
Airlangga Mundur Sebagai Ketum, Kader Golkar Jember Minta Revisi Rekomendasi Cabul Cawabup
Menyikapi situasi politik baik di pusat maupun daerah, puluhan Kader, yang tergabung dalam Forum Kader GolkarJember berkumpul di Queen Cafe, pada Minggu (13/08/2024) siang.
Seperti yang disampaikan Ketua Bapilu Partai Golkar Kabupaten Jember Nurdiansyah Rachman, bahwa Partai Golkar adalah partai politik yang sudah kenyang makan asam garam.
“Golkar adalah partai politik yang sudah matang dan dewasa dalam menyikapi keadaan. Karenanya, mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar, tidak akan berpengaruh terhadap soliditas kader,” sebutnya.
Termasuk dalam menyikapi permasalahan Pilkada 2024, menurut Cak Nung (sapaan akrab Ketua Bapilu Partai Golkar Jember, red) bersepakat tetap mendukung Kader Terbaiknya maju dalam Pilkada Kabupaten Jember tahun 2024-2029..
“Seperti yang sudah berulang kali kami sampaikan, bahwa Kader Partai Golkar Kabupaten Jember tetap berharap Partai Golkar mengusung kader terbaiknya, H Karimullah Dahrujiadi,” ujarnya.
Terlebih Ji Karim (Sapaan Akrab Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember H Karimulah Dahrujiadi, red) sudah menoreh prestasi selama menjabat sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Jember.
“Kenaikan suara Partai Golkar Kabupaten Jember pada Pilcaleg 2024, dari 74 ribu menjadi 126 ribu, dari yang semula 2 kursi menjadi 6 kursi, tentu bukan sulapan, melainkan hasil kerja keras seluruh kader partai,” ungkapnya.
Karenanya, menurut Cak Nung cukup layak, jika Ji Karim mendapatkan apresiasi yang sepantasnya untuk diusung sebagai Bakal Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember.
“Untuk itu kami akan tetap meminta kebijakan DPP Partai Golkar, merevisi Rekomendasi yang sudah terlanjur beredar untuk Muhammad Fawait dan Djoko Susanto,” tegasnya.
Bukan hanya itu, sebagai kader Partai Golkar tentu tidak rela, jika perjuangan yang sudah berdarah – darah, dengan begitu mudahnya dipersembahkan kepada orang dari luar partai, yang sama sekali tidak jelas perannya.
“Ini kan sesuatu yang lumrah, manakala kami sebagai kader berkeinginan agar segenap jajaran partai Golkar, memberikan apresiasi terhadap kadernya sendiri,” tandasnya.
Permasalahan politik, kata Cak Nung bukan sebatas perebutan kekuasaan semata, melainkan sebuah upaya agar memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara.
“Terutama bagi bagi 2,7 juta rakyat Jember. Karena Partai Golkar adalah kepanjangan tangan dari rakyat Jember,” ungkapnya.
Jangan sampai terjadi, partai politik justru menghianati amanah rakyat (konstituen), sehingga menyebabkan rakyat semakin sengsara.
“Karenanya, Partai Golkar Kabupaten Jember berkomitmen menjaga amanah Konstituen dengan tetap bersikap rasional, dengan mengedepankan kepentingan rakyat, diatas kepentingan golongan,” tegasnya.
Demikian pula menyikapi fenomena Pilkada Jember 2024, yang wacananya menguat hanya akan ada satu Paslon saja, melawan kotak kosong.
“Tidak ada yang salah dengan kotak kosong, secara konstitusional memang dibenarkan, tetapi kalau itu terjadi, maka sama halnya membiarkan terjadinya pengkerdilan demokrasi,” katanya.
Jika hanya ada satu pasang calon Bupati dan Wakil Bupati saja, menurut Cak Nung mengindikasikan terjadinya penguatan kekuasaan hanya pada kelompok tertentu saja.
“Hegemoni kekuasaan itu, merupakan pertanda buruk dan sebagai pintu masuk dari beragam penyimpangan kekuasaan (abuze of power, red),” ujarnya. (Slmt)
