“…bahwa revolusi itu sendiri adalah kebudayaan,
sebagaimana halnya politik.” (Bung Karno)
Terlepas kontroversi pemikirannya, Bung Karno tetaplah tokoh katismatik yang menentukan perjalanan bangsa Indonesia.
Ajaran Tri Sakti Bung Karno tentang Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan, menekankan pentingnya kebangsaan yang berkebudayaan.
Menurutnya, sebuah bangsa akan berdiri dengan kokoh bila memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi, kedaulatan dalam bidang politik, dan kepribadian dalam bidang kebudayaan (Tri Sakti).
Kepribadian dalam bidang kebudayaan menjadi kata kunci. Sebab, sebuah bangsa tidak akan bisa menciptakan peradabannya sendiri tanpa fondasi kebudayaan yang kuat. Peradaban adalah wujud material dan kebudayaan adalah rohnya.
Revolusi kebudayaan yang digagasnya bersifat radikal. Dalam kebijakannya, ia melarang dengan keras masuknya budaya-budaya luar (Barat) ke Indonesia.
Sikapnya berdampak pada Koes Bersaudara—yang belakangan dikenal dengan Koes Plus, dipenjarakan karena melantunkan musik yang mirip The Beattles.
Jalan pemikiran Bung Karno bukan sekedar sintesa dari Perdebatan antara Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara [KHD]) dan Tjipto Mangoenkoesoemo.
KHD menolak keras feodalisme dalam tatanan masyarakat Jawa. Karenanya, menurut KHD pembebasan manusia dari keterpurukan, jika kebudayaan Jawa lenyap dan orang Jawa menjelma menjadi manusia Hindia yang sanggup berinteraksi dengan masyarakat internasional.
Meski begitu, KHD madih meyakini ada sisi kebudayaan Jawa yang tidak feodalistis dan perlu dihidupkan agar rakyat memiliki rasa percaya diri. Bagi KHD, kemerdekaan di bidang politik tidak akan bertahan bila bangsa ini masih terjajah di bidang kebudayaan.
Pandangan KHD dikritik Tjipto. Bagi Tjipto, memasukkan kebudayaan Jawa dalam sistem pendidikan hanya akan melemahkan gerakan anti kolonialisme.
Jawa sebagai entitas budaya dan politik sedang sekarat. Karena itu, lebih baik membuangnya sama sekali dan berkonsentrasi dalam gerakan politik. Tanpa kemerdekaan di bidang politik, perjuangan di wilayah kebudayaan tidak akan berarti. Bagi Tjipto, yang menyatukan seluruh rakyat Hindia Belanda bukanlah kesamaan sejarah atau tradisi, melainkan kepentingan material yang sama.
Di mana posisi Bung Karno?
Visi kebudayaan Bung Karno sebenarnya tercermin dalam perumusan Pancasila. Sebab, Pancasila adalah cermin budaya Indonesia dari sejarah kebudayaan panjang. Bung Karno bervisi budaya pluralis dalam konteks penyatuan Nusantara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan adat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bung Karno menegaskan keyakinannya saat Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945:
Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong-royong!
“Gotong-royong” adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong Royong ”
Implementasi Gotong Royong barangkali dapat diterjemahkan dengan partisipasi publik, yang bisa saja tergerus dengan makin menguatnya gaya hidup pragmatis, hedonis, dan egois.
Pemimpin yang egois akan menjadi otoriter dan terciptanya hegemoni kekuasaan. Tidak sudi berbagi pekerjaan kepada para staf dibawahnya, yang akan menyebabkan menumpuknya pekerjaan. Layanan publik menjadi tak terurus dengan baik.
Kebijakan pemerintah daerah yang mencerminkan gotong royong dapat dilihat dari pola pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspirasi rakyat, bukan memaksakan kehendaknya sebagai kebijakan maha benar. (bersambung)
