Jember _ Jempolindo.id _ Diskusi Silaturahim Jember Idea ke 16 di Gazebo Nur Fadli, Sukorambi. Sabtu (23 /11) berlangsung santai, tema mengalir tentang situasi Jember terkini, perihal Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemkab Jember.
Ketua IBW Jember Sudarsono menjabarkan surat Mendagri Prof H Muhammad Tito Karnavian Phd kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur, tentang rekomendasi dan pemeriksaan khusus atas Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai menyimpang dari ketentuan.
Terdapat 33 KSTOK, perbup 30 KSTOK diantaranya yang ditanda tangani tanggal 3 Januari 2019 harus dicabut dan dikembalikan pada KSTOK yang ditanda tangani tanggal 1 desember 2016, Membatalkan 15 SK Bupati tentang pelantikan dan mutasi pejabat dan mengembalikan kondisi kepegawaian sejak 3 Januari 2018.
“Ini sudah memprihatinkan dan harus disikapi serius,” kata Sudarsono.
Sudarsono mencontohkan keberadaan Kepala.Bidang (Kabid) Umroh dan Haji yang berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Jember, yang penempatannya tidak tepat.
“Itu kewenangannya Departemen Agama (Depag), jelas tampak dipaksakan dan menyalahi aturan,” sergahnya.
Resikonya,kata Sudarsono pada penganggaran yang berpotensi korup.
“Kan tidak bisa kewenangan depag dianggarkan di APBD,” imbuhnya.
Sudarsono menghimbau kepada segenap masyarakat Jember agar terlibat aktif, dalam upaya melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang sudah semakin jauh dari aturan.
Meski disadari, Bupati Jember dr Faida MMR dengan cerdik memainkan APBD untuk menarik simpari publik.
Rakyat lapis bawah tak peduli dengan fakta kebijakan yang dilakukan Bupati Jember. Rakyat bisa jadi memandang Bupati Jember sudah baik, dengan programnya yang membius kesadaran publik
“Sihir ini harus dihentikan, Ini sudah bukan lagi ganti bupati, tetapi sudah harus turunkan bupati,” tandasnya. (*)
