JAKARTA, JEMPOLINDO.ID — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah meneguhkan komitmen dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran, melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 dan Berita Acara Serah Terima Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025, Jumat (4/9) di Jakarta.
Penandatanganan simbolis berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang dihadiri perwakilan kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala UPT Kemendikdasmen, serta kementerian/lembaga terkait.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap program revitalisasi tahun 2025 dan 2026. Ia menekankan pentingnya pendampingan dari pemerintah daerah karena pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh satuan pendidikan.
“Kami tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama sehingga program revitalisasi 2025 yang sudah selesai, dan 2026 yang sekarang sudah hampir selesai juga, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti di sela-sela rakor.
Mendikdasmen mengingatkan pemerintah daerah tidak hanya mendukung dari sisi koordinasi, tetapi juga mendampingi satuan pendidikan agar menjalankan program sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan akuntabel, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan fisik.
“Kami mengharapkan para Kepala Dinas dan Kepala Daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai oknum tertentu membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku,” pesan Mendikdasmen.
Komitmen tersebut menjadi landasan keberlanjutan program pada 2027 dengan perluasan target mencakup 100.000 satuan pendidikan. Dengan demikian, jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan revitalisasi diharapkan mendekati 200.000 sekolah. Pemerintah tetap memprioritaskan sekolah yang terdampak bencana, berada di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta mengalami kerusakan berat.
“Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat,” jelas Abdul Mu’ti.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dan Informal Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa Rakor Pusat dan Daerah menjadi jembatan keberlanjutan pelaksanaan program revitalisasi dan digitalisasi dari 2025 ke 2026.
Pada 2025, Kemendikdasmen telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang memberikan manfaat kepada 4,23 juta peserta didik. Pemerintah juga telah mendistribusikan 288.000 unit Interactive Flat Panel (IFP) ke seluruh sekolah di Indonesia, masing-masing sekolah menerima satu unit.
“Rakor hari ini dilaksanakan untuk menjadi jembatan kesuksesan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 ke 2026. Sehingga semangat menuntaskan program prioritas Bapak Presiden bisa kita lanjutkan di tahun 2026. Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2025, program revitalisasi dan percepatan digitalisasi adalah program prioritas yang harus kita ampu bersama UPT di seluruh Indonesia,” terang Gogot.
Rakor Pusat dan Daerah memiliki tiga tujuan: meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program; memastikan pemanfaatan bantuan pemerintah untuk revitalisasi dan digitalisasi; serta meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan, pemantauan, dan pengendalian program.
Dukungan penuh datang dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Papua, Deivy Regar. “Kami melakukan pendampingan mulai dari tahap awal perencanaan, pendataan kondisi satuan pendidikan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah sampai juga melakukan pendampingan pada proses pelaksanaannya,” ujar Deivy.
Ia berharap program tersebut terus berlanjut untuk menjawab berbagai kebutuhan satuan pendidikan, khususnya dalam mendukung digitalisasi pembelajaran. Pendampingan dan pelatihan bagi guru diperlukan agar pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran semakin optimal, terutama bagi satuan pendidikan di daerah 3T yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Mario menilai penandatanganan Nota Kesepakatan menjadi bentuk penting dalam membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Penandatanganan simbolis menjadi titik temu bagi kedua pihak dalam mendukung pelaksanaan program revitalisasi, dengan satuan pendidikan sebagai pelaksana dan dinas pendidikan sebagai pendamping.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo yang menyatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mendampingi pelaksanaan revitalisasi dan digitalisasi.
“Kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan nyata, kita sudah siapkan alokasi anggaran khusus untuk pendampingan kegiatan revitalisasi dan digitalisasi,” jelasnya.
Penandatanganan komitmen menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan memastikan dukungan kepada satuan pendidikan terus berjalan sesuai peran masing-masing serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia. (*)
