JAKARTA, JEMPOLINDO.ID – Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) kembali mengangkat persoalan ketimpangan tata kelola perguruan tinggi negeri melalui webinar nasional bertajuk “Sisi Gelap PTN BLU dan PTN BH Episode 4: Menuju Judicial Review Klusterisasi PTN dalam UU Pendidikan Tinggi di Mahkamah Konstitusi.”
Webinar tersebut akan digelar secara daring pada Rabu, 19 Agustus 2026, pukul 19.00–22.00 WIB dan terbuka untuk umum.
Forum ini menjadi ruang konsolidasi akademik dan publik bagi ADAKSI untuk membedah konsekuensi perbedaan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai satuan kerja, Badan Layanan Umum (BLU), maupun Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).
ADAKSI menilai perbedaan status kelembagaan tersebut tidak hanya berdampak pada sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan perguruan tinggi, tetapi juga berimplikasi terhadap kesejahteraan dosen, sistem remunerasi, serta pemenuhan hak dosen ASN.
Pertanyaan mengenai ada atau tidaknya ketidakadilan akibat klusterisasi PTN tersebut kemudian diarahkan pada aspek yang lebih mendasar, yakni kesesuaiannya dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Karena itu, ADAKSI mulai mendorong diskursus mengenai kemungkinan pengujian ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi ke Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah akademisi dan praktisi akan hadir dalam webinar tersebut. Mereka antara lain Guru Besar Teknik Mesin Universitas Riau Prof. Dr. Eng. Ir. Azridjal Aziz, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., yang mewakili perspektif dosen PTN BLU; Media Askar Wahyudi, Ph.D., dosen UGM sekaligus Direktur CELIOS; Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK., Ph.D., Rektor Universitas YARSI dan mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional; serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.
Diskusi akan melihat persoalan tersebut dari sejumlah perspektif, mulai dari pengalaman dosen, ekonomi-politik pendidikan tinggi, kebijakan publik, hingga hukum tata negara.
Agenda ini juga menjadi bagian dari perkembangan perjuangan ADAKSI dalam menyuarakan persoalan kesejahteraan dan kesetaraan dosen ASN. Sebelumnya, ADAKSI telah melakukan berbagai aksi dan advokasi terkait persoalan tunjangan kinerja dosen ASN. Isu tersebut bahkan mendapat perhatian luas publik pada 2025.
Dengan mengangkat isu PTN BLU dan PTN BH, fokus perjuangan ADAKSI kini diarahkan pada persoalan yang lebih struktural: bagaimana desain kelembagaan perguruan tinggi berdampak terhadap posisi dan hak dosen sebagai aparatur negara.
Bagi ADAKSI, perbedaan status kelembagaan seharusnya tidak berujung pada perbedaan perlakuan yang menciptakan kesenjangan kesejahteraan dan hak-hak dosen.
Webinar tersebut diharapkan menjadi ruang membangun public opinion sekaligus memperkaya kajian akademik dan hukum sebelum langkah konstitusional lebih lanjut ditempuh.
“Persoalan pendidikan tinggi tidak hanya menyangkut status kelembagaan perguruan tinggi, tetapi juga menyangkut keadilan bagi mereka yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” demikian pokok gagasan yang akan menjadi salah satu fokus diskusi.
ADAKSI mengajak dosen, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, serta masyarakat umum untuk mengikuti forum tersebut dan memberikan perspektif terhadap rencana advokasi kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan.
Sebagai gerakan dosen ASN, agenda ini sekaligus menandai upaya ADAKSI membawa persoalan kesejahteraan dosen dari sekadar isu administratif menuju perdebatan yang lebih luas mengenai keadilan struktural dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. (#)
 kembali mengangkat persoalan ketimpangan tata kelola perguruan tinggi negeri melalui webinar nasional){kind=link}