JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Ratusan masyarakat Jember bersama elemen DPC Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) Kabupaten Jember, menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Jember, Senin (22/6/2026).
Baca juga:
DPC Progib Jember Membersamai Masyarakat, Gelar Aksi Damai Dukung MBG
Mereka menuntut agar program Menu Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.
Respon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember
Aksi ini mendapat respons langsung dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Fatmawati.
Ia menegaskan bahwa munculnya pro dan kontra terhadap program tersebut merupakan hal yang wajar dalam dinamika demokrasi di Indonesia.
“MBG adalah program prioritas presiden. Sudah seharusnya kita dukung bersama,” ujar Fatmawati di hadapan para pendemo.
Di sela-sela aksi, Fatmawati juga mendengarkan curahan hati seorang ibu tunggal yang anak-anaknya masih duduk di bangku sekolah.
“Salah satu contohnya, tetangga saya sendiri adalah seorang single parent. Ia menghidupi dua anak, satu masih SD dan satu lagi sedang kuliah,” ungkapnya.
Ibu tunggal tersebut menyampaikan kekhawatirannya jika program MBG dihentikan. Ia bertanya: “Bagaimana jika program ini dihentikan, Bu? Saya harus lari ke mana? Perusahaan mana yang mau menerima saya di usia sekarang? Hanya MBG yang memberi saya penghasilan seperti ini.”
Menanggapi hal itu, Fatmawati menekankan pentingnya keberlanjutan MBG.
Namun, ia juga mengingatkan agar program ini tetap berjalan dengan evaluasi sistem dan tata kelola yang baik, serta porsi yang sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Aspirasi Masyarakat Akan Diteruskan ke Tingkat Pusat
Anggota DPRD Jember dari Fraksi Golkar Amanah, Moch. Holil Asyari, menyatakan bahwa dirinya bersama Anggota DPRD Kabupaten Jember lainnya, siap menerima seluruh aspirasi masyarakat.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya tidak memilih-milih mana suara yang baik dan mana yang tidak.
“Tentunya masyarakat yang datang ke gedung ini akan kami terima dengan baik,” kata Holil.
Ia menambahkan bahwa aksi dukungan terhadap MBG ini sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, manfaat program ini sangat luar biasa, baik dari sisi ekonomi maupun dalam membuka lapangan kerja.
“Jika masih ada kesalahan di sana-sini, tentu perlu dievaluasi dan dikoreksi. Bukan berarti kita mengamputasi MBG secara total. Yang jadi ‘penyakit’ di situ yang harus kita obati,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi legislasi, Holil memastikan akan menyampaikan tuntutan para pendemo ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi.
“Sebagai wakil rakyat di tingkat paling bawah, apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan tetap kami sampaikan ke atas. Kami hanya bisa menyampaikan,” ujarnya.
Ia berharap tuntutan masyarakat ini dapat diterima dengan baik oleh pemerintah pusat.
“Harapannya, apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa diterima oleh pemerintah pusat,” tutup Holil. (#)
- Pewarta: Sundari Rianto
- Editor: Gilang Gibran Al Fikri





