JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Ditengah suasana efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Jember bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 161 Desa, pada tahun 2027, yang besar kemungkinannya akan menggunakan anggaran swadaya.
Hal ini berbeda dengan sebelumnya, anggaran pelaksanaan Pilkades sepenuhnya ditanggung dari APBD.
Ada kemungkinan, biaya Pilkades akan ditanggung renteng oleh Calon Kepala Desa, yang akan mengikuti kontestasi.
Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan bahwa sebagian besar Kepala Desa, bersepakat akan menggunakan anggaran swadaya dalam menggelar pesta demokrasi di desanya.
“Ketika 99 kepala desa berkumpul di Rembangan, mendukung pelaksanaan Pilkades dengan cara swadaya,” kata Bupati Fawait, usah sosialisasi penyaluran Bantuan Pangan Presiden, di Pendopo Wahyawibawagraha, pada Kamis (26/03/2026).
Dukungan dari para Kepala Desa itu, merupakan angin segar bagi pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan Pilkades serentak tidak membebani APBD.
“Ya, kalau ada bantuan dari APBD, nanti kan tidak sepenuhnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa pemetaan awal telah dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar dan demokratis.
Sementara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember, kini tengah menyusun petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan.
Beberapa aspek penting yang sedang difinalisasi meliputi kebutuhan logistik, fasilitas penunjang, pendataan daftar pemilih tetap, serta perhitungan anggaran untuk 161 desa.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember Budi Wicaksono, secara teknis pelaksanaan Pilkades, sepertinya masih akan dikonsultasikan kepada Mendagri.
“Komunikasi kami bersama DPMD Jember, sepertinya masih ada rencana untuk meminta petunjuk dari Kemendagri,” katanya.
Menurut Budi, belum ada kejelasan, mengenai Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Jember, tetap akan menggunakan tempat pemungutan suara (TPS), atau dipusatkan disatu tempat saja.
“Teknis pelaksanaannya, sepertinya masih belum jelas, apakah akan menggunakan TPS di beberapa tempat, atau dipusatkan disatu tempat saja,” jelasnya.
Meski demikian, DPMD Jember optimistis, melalui koordinasi bersama Panitia Pilkades tingkat desa, kecamatan, dan forkopimda, pesta demokrasi ini dapat berjalan aman dan kondusif.
LSM TrAPP: Antisipasi Money Politik
Sementara itu, berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat di Jember juga mulai melakukan pemantauan persiapan Pilkades.
Mereka mendorong agar proses ini tidak hanya melibatkan elit desa, tetapi juga partisipasi aktif dari warga, khususnya generasi muda, untuk menciptakan kepemimpinan desa yang lebih berkualitas ke depan.
Aktivis LSM Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Publik (TrAPP) Sundari Rianto mengingatkan agar dalam pelaksanaan Pilkades Serentak, dapat menanggulangi maraknya permainan politik uang.
“Kita kenal adanya serangan fajar, para calon kades membagi bagikan uang, untuk meraih kemenangan,” ujarnya.
Maraknya politik uang ini, bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi merupakan pintu perbuatan korupsi.
“Tingginya biaya Pilkades, akan menciptakan semakin maraknya budaya korupsi di tingkat desa,” ujarnya.
Karenanya, LSM TrAPP mendorong agar Pemerintah Kabupaten Jember, mengantisipasi melalui formulasi regulasi yang jelas dan tegas.
“Kami imbau, kepada DPRD dan Bupati Jember, agar jauh hari sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, dengan menyusun regulasi yang kuat,” tandasnya. (#)
 serentak di 161 Desa, pada tahun 2027){kind=link}