Jakarta, Jempolindo.id —Ken Bimo Sultoni, peneliti politik keamanan dari Sygma Research and Consulting (SRC), menyoroti pentingnya pengawasan intelijen dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024. Sabtu (31 Agustus 2024)
Bimo menegaskan bahwa daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi harus menjadi fokus utama Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat mengancam kestabilan politik.
Bimo menilai bahwa BIN perlu memperkuat kemampuan pengumpulan informasi yang akurat dan responsif, terutama dalam mendeteksi ancaman siber dan propaganda yang berpotensi memicu ketidakstabilan.
“Pengawasan yang diperkuat di daerah rawan sangat krusial tidak hanya untuk mencegah gangguan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” ujar Bimo.
Lebih lanjut, Bimo menggarisbawahi fungsi intelijen serta perlunya sinergi yang optimal antara BIN dan aparat keamanan di lapangan untuk meredam potensi konflik, terutama di wilayah dengan IKP tinggi. Sinergi ini penting untuk memastikan proses Pilkada berjalan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
“Fungsi intelijen sendiri meliputi pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi yang krusial untuk mendukung keamanan dan stabilitas politik. Ini mencakup identifikasi dan penilaian ancaman potensial, pemantauan aktivitas yang mencurigakan, serta pencegahan dan penanggulangan ancaman yang dapat merusak proses pemilihan. Dengan mengoptimalkan fungsi ini, kita dapat mencegah gangguan dan memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung dengan aman dan lancar,” tambah Bimo.
Bimo juga menekankan perlunya pendekatan proaktif serta penggunaan teknologi canggih dalam intelijen untuk memastikan Pilkada dapat berlangsung damai.
“Optimalisasi fungsi intelijen dapat menghindarkan kita dari banyak potensi masalah yang bisa mengancam jalannya Pilkada,” ungkapnya.
Dengan koordinasi yang baik, Bimo berharap gangguan keamanan dapat diminimalisir sehingga Pilkada dapat berlangsung tertib dan damai di seluruh wilayah Indonesia. (#)
