Standart Angka Kemiskinan BPS Rp 13.400 Perhari Dipertanyakan

0
114

jempolindo.id – Data kemiskinan baik dilevel nasional maupun daerah menurut catatan BPS mengalami penurunan.

Secara nasional pada Maret 2018 turun jadi 9,82 persen dari jumlah total penduduk, atau sebanyak 25,95 juta jiwa. Sedangkan untuk Kabupaten Jember, Badan Pusat Stastistik (BPS) Kabupaten Jember di ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha, Jum’at (1/2/19). Kepala BPS Kabupaten Jember, Ir Indriya Purwaningsih MT, memaparkan data tahun 2018, angka kemiskinan di Jember. Pada tahun 2017 angka kemiskinan 11 persen turun menjadi 9,98 persen pada tahun 2018.

“Di beberapa indikator strategis, pada indikator kerja utama, mendapat hasil yang sangat memuaskan kinerja pemerintah daerah,” jelasnya.

Definisi Kemiskinan

Pengamat Ekonomi Rizal Ramli mencermati laporan terbaru BPS soal jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 yang tercatat terus berkurang. Menurut dia, perhitungan tersebut terkesan menjebak.

“Memang kita bisa main-main dengan statistik. Soal kemiskinan, BPS mungkin benar angka kemiskinan turun. Tetapi definisi kemiskinan yang dipakai kurang dari Rp 14 ribu per hari, hanya sekitar Rp 13.400,” ujar dia.

Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu BPS merilis data, yang menyatakan angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 turun jadi 9,82 persen dari jumlah total penduduk, atau sebanyak 25,95 juta jiwa.

Adapun laporan tersebut turut mengindikasikan meningkatnya pengeluaran per kapita per bulan atau garis kemiskinan negara, yang naik 3,63 persen dari Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 401 220 per kapita per bulan pada Maret 2018.

Bila dihitung lebih jauh, masyarakat Indonesia yang kini masih terbilang miskin adalah individu yang pengeluaran dalam satu harinya kurang dari Rp 13.374.

Rizal Ramliberpendapat, perhitungan itu belum bisa merepresentasikan kondisi riil saat ini.

“Coba kita pikir, dengan biaya Rp 13.400 itu kayak masih belum cukup untuk biaya transportasi, listrik, dan macam-macam,” papar dia.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

“Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.” jelasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah LIRA Kabupaten Jember, Lukman Yanuar Pribadi turut mempertanyakan besaran patokan BPS dalam menentukan angka kemiskinan.

“Saya kira penentuan angka kemiskinan yang berdasar pada pendapatan sekitar 400 ribuan sangat tidak rasional. Ya kita tahulah ini kan dekat pemilu, penguasa ini maunya memanfaatakan BPS sebagai propaganda politik,” tegasnya.(#)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini