Jember _ Jempolindo.id _ Sengkarut data stunting Jember, memicu polemik. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, angka stunting Kabupaten Jember mencapai 34,9 persen, setara dengan 35.000 balita. Sedangkan data dari Dinas Kesehatan Jember, pada tahun 2022, hanya mencapai 7,37 persen.
Baca juga: Tangani Penurunan Angka Stunting Bupati Jember Gelar Rakor
Untuk menjelaskan perbedaan data itu, menurut Kepala DP3AKB Kabupaten Jember, Suprihandoko, Konsorsium Perguruan Tinggi Jawa Timur, kabarnya bakal berkunjung ke Kabupaten Jember. Guna memberikan penjelasan detail, terkait dengan info tingginya angka stunting di kabupaten Jember versi SSGI, artinya mereka harus bertanggung jawab.
“Perbedaan data ini perlu diluruskan,” ujar Suprihandoko, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Rabu (22/02/2023).
Namun, Suprihandoko mengingatkan, bahwa pemegang data stunting di Kabupaten Jember adalah Dinas Kesehatan, bukan DP3AKB.
“Jadi perlu saya tegaskan DP3AKB tidak berhak mengeluarkan jumlah data angka stunting, data jumlah angka stunting yang benar adalah yang dikeluarkan oleh Dinkes Kabupaten Jember,” tegasnya
Terlebih, sejak mencuatnya isu perbedaan data angka stunting itu, Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto, kata Suprihandoko, telah dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting Kabupaten Jember,
“Bapak Bupati segera membentuk satgas husus penanganan stunting. Satgas khusus tersebut bertugas mencegah terjadinya angka stunting baru di kabupaten Jember. Selanjutnya juga mencatat, berapa sebenarnya angka riil stunting yang ada di kabupaten Jember,” tuturnya.
Perlu diketahui, kata Suprihandoko, terkait upaya penurunan angka stunting, tugas DP3AKB adalah penanganan di hulunya. Diantaranya, mulai penyiapan infrastruktur petugas yang ada di posyandu di setiap dusun.
“Tugas DP3AKB, sebagian adalah memberikan pemahaman kepada pasangan pasutri baru, tentang bagaimana cara mengelola rumah tangga yang benar agar ketika melahirkan seorang anak terhindar dari bayi stunting,” jelasnya.
Tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK), kata Suprihandoko, berjumlah 3625 orang. Kini, sedang gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap ibu rumah tangga guna mendata berapa sebenarnya angka stunting.
Diantara langkah TPK, adalah sosialisasi pencegahan timbulnya angka stunting baru dengan melakukan pemahaman tentang pola makanan bergizi serta pemasangan alat kontrasepsi kepada para ibu rumah tangga.
“Program pemasangan alat kontrasepsi tersebut, diyakini akan mampu membatasi laju angka kelahiran stunting selama 8 sampai 10 tahun kedepan,” pungkasnya. (Gito)
