JEMBER – JEMPOLINDO.ID – Santer kabar, RSD Balung memungut biaya Pemulasaraan Korban Covid 19, hingga 3 juta rupiah. Hal itu disikapi Koordinator Investigasi LSM Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Publik (TrAPP) Sugito, sebagai tindakan yang mempersulit keluarga korban.
Menurut Sugito, pihak RSD Balung harusnya mengacu kepada permenkes tahun 2021 tentang penanganan pasien Covid-19, dan surat edaran Bupati nomer 300/432/1.11/2021.
“Kami mendapatkan keluhan dari warga, bahwa pihak rumah sakit telah memungut biaya yang memberatkan keluarga korban,” ujar Sugito.
Mendapat keluhan warga, Sugito melakukan pengumpulan data, yang membenarkan bahwa pihak RSUD Balung melakukan pemungutan biaya.
Bahkan, kata Sugito, keluhan itu juga disampaikan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan di Wilayah Selatan.
“Namanya gak usah disebut lah mas, mereka mungkin merasa tak nyaman, karena sesama instansi pemerintah,” pintanya.
Sugito mengaku pegang bukti-bukti berupa kuitansi pembayaran dari pihak korban, yang menguatkan dugaan pungutan biaya, meski setelah dikomplain aparat pemerintahan, ahirnya pihak RSUD Balung mengembalikan sejumlah biaya yang telah dipungutnya.
“Sejak uang pungutan biaya Pemulasaraan itu dikembalikan, pihak Rumah sakit terkesan mempersulit Pemulasaraan korban covid19,” ujar Gito
Mempertegas informasi itu, Selasa (3/8/2021) Jempol mendatangi RSUD Balung, untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut.
Melalui Kepala Bidang Layanan Medis RSUD Balung Chitrawati MC, menampik adanya pungutan biaya Pemulasaraan.
“Itu tidak benar mas, kami menggratiskan biaya pemulasaraan,” tegasnya.
Menurut penjelasan Chitrawati, terkait penanganan pasien Covid-19 yang meninggal, sebenarnya merupakan kewenangan tim satgas Covid 19 wilayah.
“Kalau di Rumah Sakit Kalisat malah sudah menolak mas, ketika diminta pemulasaraan jenajah pasien mininggal karena covid,” imbuhnya.
Menurut Chitra, pihak RSD Balung, sudah berbaik hati, bersedia membantu pemulasaraan pasien Covid-19 meninggal, yang dikirim pihak puskesmas wilayah.
Keterangan Chitra bertolak belakang dengan pengakuan Kasi Mobilitas Dana (Moda) RSD Balung, Wahyudi Selamet R yang mengatakan pihaknya hanya mengenakan biaya pengganti APD. Mengenai besarannya, Wahyudi enggan menyebutkan.
“ya hanya pengganti APD saja,” ujarnya. (#)
