Jempolindo.id _ Ketika Rapat Kerja Komisi IX DPRRI bersama Menkes, Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning tegas menolak Divaksinasi Covid 19.
Kesehatan, kata Ribka Tjiptaning tampaknya sudah dipola sedemikian rupa untuk berbisnis.
“Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh, alasan apa aja tidak boleh,” ujar Tjiptaning mengingatkan.
Politisi PDI Perjuangan juga mempertanyakan jenis Vaksin Covid 19 yang akan digratiskan untuk rakyat,. Lantas Tjiptaning menyebut klasifikasi Vaksi mulai yang termurah sampai yang termahal.
“Yang mana yang untuk rakyat, kalau yang untuk rakyat miskin pasti yang murah,” sindirnya.
Dalam Vidio pendek berdurasi 3.56 detik yang disebar melalui media sosial, Ribka Tjiptaning juga mengatakan, keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.
“Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek,” kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
Politikus PDIP itu menyebut pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Ribka menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban.
Tjiptaning menuturkan pengalamannya, Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun.
“waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main,” ungkap Ribka Tjiptaning.
Tjiptaning juga menyoal Vaksin Covid 19 yang belum selesai uji klinisnya.
“Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga,” tegasnya. (*)
