jempolindo.id. Sekitar 68 ribu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tagih janji Jokowi, setelah 4,5 tahun belum terpenuhi. Mereka menggelar silaturahmi di Istora Senayan Jakarta, Senin (14/1/18).
Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso dalam akun Facebooknya menyatakan jangan sampai Presiden Jokowi salah menerapkan harapan Perangkat Desa, yang justru akan merugikan semua pihak.
“Janjinya kerbau jangan sampai diberikan kambing, apalagi kambingnya sakit sakitan,” sindir Sudir.
Sudir mengingatkan, harapan perangkat desa adalah meningkatnya kesejahteraan. Mengangkat perangkat desa menjadi ASN justru bisa menyebabkan persoalan baru, menggeser desa menjadi kelurahan dan akan membebani keuangan negara.
“Karenanya jika harus merubah PP maka membuat pasal pasalnya juga harus berhati hati,” Sudir mengingatkan.
Direspon Jokowi
PPDI ahirnya ditemui Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua Umum PPDI Mujito, Jokowi menyanggupi akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghasilan perangkat desa.
“Jadi Pak Presiden dalam 2 minggu dari sekarang, maksimal, itu akan menerbitkan PP terkait dengan regulasi penghasilan tetap perangkat desa,” kata Mujito.
Mujito menyampaikan tuntutan perangkat desa meminta penghasilan mereka setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA.
“Kita ingin perangkat desa itu penghasilannya adalah setara golongan IIA PNS. (Presiden Jokowi) udah menyanggupi,” ujarnya.
Mujito menyampaikan pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat tingkat menteri dengan PPDI pada 9 Januari 2018 lalu yang membahas penghasilan perangkat desa. Anggota PPDI lalu berkeinginan agar Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikan hasil rapat tersebut.
“Jadi alhamdulillah hari ini sudah clear, jadi sudah mencair. Hari ini kita sudah enjoy. Kami sangat mendukung kepada beliau Pak Presiden karena tuntutan kami sudah diterima,” pungkasnya.(#)