JEMBER – Pemkab Jember targetkan pekerjaan fisik selesai pada bulan Juni 2022 mendatang. Agar target itu dapat dicapai, maka Pemerintah Kabupaten Jember bersama Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun Anggaran 2022 menggelar rapat koordinasi di Aula Lantai 2 Pendapa Wahyawibawagraha, Minggu (26/12/2021).
Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, rapat koordinasi tersebut sebagai upaya memenuhi janji kepada masyarakat Jember. Dengan target segala pekerjaan fisik dapat selesai pada bulan Juni 2022 mendatang.
“Kami bersama dengan UKPBJ sedang melakukan diskusi dan menandatangani (rencana kerja di sejumlah OPD). Kemudian nantinya kepada teman-teman yang bertugas di UKPBJ tahun 2022, untuk ikut mengawasi progres kerja yang akan dilakukan,” kata Hendy saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai rapat.
Dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pemkab Jember, lanjut Hendy, pekerjaan fisik menjadi pokok utama dalam pelaksanaannya.
“Harapannya seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik itu harus selesai paling lambat pada bulan Juni tahun 2022 mendatang,” ujarnya.
“Namun apabila tidak selesai, nantinya akan dilaksanakan setelah P-APBD (2022),” sambungnya.
Sehingga, nantinya pada bulan berikutnya menyelesaikan sisa pekerjaan yang sifatnya rutin.
“Jadi kalau bulan Juni pekerjaan utama sudah selesai semua dan P-APBD. Sehingga nanti pada posisi terakhir bulan Agustus dan September sudah tidak ada lagi pekerjaan (fisik) di tahun 2022. Tinggal pekerjaan rutin-rutin saja. Harapan kami seperti itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendy mengatakan UKPBJ tersebut adalah bagian dari jantung, bamper, serta ujung tombak utama. Dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan Pemkab Jember pada tahun anggaran 2022m
“Jadi kalau UKPBJ itu kompak melakukan pekerjaan dengan cepat, tentunya pelaksanaan pembangunan akan lebih cepat dan (jangan lupa) harus melalui (tahapan) regulasi yang ada,”
Hendy juga menambahkan, pihaknya juga mengingatkan kepada UKPBJ untuk selalu berdiskusi dengan APH (Aparat Penegak Hukum).
“Baik itu Kejaksaan, Kepolisian, dan LPSE Pusat, untuk selalu berdiskusi. Kemudian juga mengajak serta seluruh mitra kerja untuk selalu memberikan edukasi. Bahwa pelaksanaan kerja itu harus betul-betul dikerjakan dengan baik sesuai dengan kualitas yang ada dan mengikuti regulasinya,” katanya.
“Bertanyalah sebelum tender dimulai, sehingga nanti ketika pelaksanaan dimulai bisa sesuai dengan aturan yang ada. Dan mereka melaksanakan pekerjaan harus dapat untung. Tidak sampai rugi,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala UKPBJ Jember Anang Dwi Rusdianto mengatakan untuk rapat koordinasi dengan Pemkab Jember. Sebagai upaya mempercepat proses pekerjaan sebelum masuk tahun 2022.
“Proses PBJ (Pengadaan, Barang, dan Jasa) ini melibatkan 5 OPD, diantaranya Bina Marga, Cipta Karya, Dinkes, Dispendik, dan Dinsos,” bebernya.
Kata Anang, Bupati juga menginstruksikan untuk memberikan surat edaran kepada setiap OPD terkait.
“Agar nantinya segera melaksanakan perintah untuk semacam dispensasi kepada beberapa OPD untuk fokus di UKPBJ. Karena gimana pun UKPBJ sebagai titik tombak awal ketika untuk penyerapan anggaran dan lainnya,” ujarnya.
Pihaknya juga menargetkan, untuk pekerjakaan yang dilakukan itu terlebih dahulu disusu personel yang akan fokus memetakan pekerjaan.
“Ada 44 personel, yang nanti kita petakan, dengan jumlah Pokja (Kelompok Kerja) untuk mengakomodir semua paket,” ungkapnya.
“Dengan data itu mungkin target kita bulan Februari sudah selesi semua tender. Dan Maret sudah bisa berjalan secara (pekerjaan) fisik,” sambungnya.
Nantinya, sebagai pendaming di UKPBJ, pihaknya akan mengawal terus DPID (dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terhadap Pokja.
“Dalam proses dan teknisnya terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian teman-teman Pokja untuk selalu membaca regulasi terbaru,” pungkasnya.(Fit)
