Jember _ Jempolindo.id _ Partai Golkar Jember menolak DPSHP. Pasalnya Partai Golkar menengara terdapat sejumlah 232.000 orang dalam DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) yang masih harus dilakukan perbaikan. Minggu (14/05/2023)
Baca juga : Partai Golkar Daftarkan Caleg, Usung Pemberdayaan UMKM
Melalui Kepala BSN Partai Golkar Jember Dima Akhyar menjelaskan bahwa setelah Partai Golkar mencermati DPSHP, maka terdapat sejumlah data yang ditengara mencurigakan.
“Karenanya, saat rapat pleno bersama KPU Jember, kami sudah menyampaikan permasalahan tersebut,” paparnya.
Data itu, kata Diima diperoleh dari DPSHP yang diberikan KPU kepada setiap partai peserta pemilu.
“Jadi, data yang ada kami dapatkan dari data KPU sendiri,” Ujarnya.
Untuk itu, kata Dima, Partai Golkar meminta agar data tersebut diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
“Kami sudah mengajukan keberatan kepada KPU Jember, yang disaksikan Bawaslu Jember,” ujarnya.
Jika KPU Jember tetap memaksakan, maka Partai Golkar, kata Dima meminta untuk dimasukkan dalam Berita Acara.
“Sehingga ada jejak bahwa Partai Golkar sudah pernah memberikan usulan perbaikan,” Ujarnya.
Perbaikan data itu, menurut Dima, jika tidak dilakukan perbaikan akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2024, yang bersih jujur, adil, bebas dan terbuka.
“Juga akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu yang efektif dan efisien. Bayangkan saja, dampak dari data itu akan menambah jumlah TPS, dan sejumlah biaya penyelenggaraan. Sudah pasti akan bengkak,” tandasnya.
Usai mendaftarkan Caleg Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar Jember H Karimullah Dahrujiadi, menanggapi adanya sikap Partai Golkar Jember, tentang DPSHP.
“Ya, itu saya kira merupakan dinamika biasa. yang penting kami sudah memberikan saran, untuk dilakukan perbaikan,” ujar Ji Karim, sapaan akrab Ketua DPD Partai Golkar Jember itu.
Jempolindo _ Tanggapan KPU Jember
Melalui Komisioner KPU Kabupaten Jember Hanafi, membenarkan bahwa memang ada Partai Golkar mengajukan keberatan atas DPSHP.
“Ya benar, kemarin pada saat rapat pleno bersama Partai Pemilu, terkait DPSHP, partai Golkar Jember memang mengajukan keberatan,” ujar Hanafi.
Hanafi menjelaskan, bahwa Partai Golkar menengara adanya data pemilih yang ganda dan dinilainya perlu dilakukan validasi.
“Seperti nama hanya terdiri dari dua tiga huruf saja, seperti AM, AN. Namun setelah kami kros cek melalui data Dispenduk, ternyata memang seperti itu adanya,” ujarnya.
Menurut Hanafi, dalam mekanisme forum, peserta rapat pleno, memang diperbolehkan untuk melakukan koreksi, jika diperlukan.
“Kami mempersilahkan peserta rapat untuk menyampaikan usulan, koreksi, kalau memang dianggap perlu,” katanya.
Kata Hanafi, jika memang ada usulan atau koreksi, memang diperbolehkan, hanya saja harus dilengkapi dengan data yang valid.
“Nah, Partai Golkar tidak melengkapi usulannya dengan data yang cukup, seperti misalnya KTP atau KK,” ujarnya.
Namun demikian, Hanafi berterimakasih atas masukan yang telah disampaikan Partai Golkar, yang akan menjadi perbaikan DPSHP sebelum ditetapkan menjadi DPT.
“Tetapi, sampai akhir rapat, sudah tidak ada masalah. Itu hanya dinamika forum biasa,” tegasnya.
Bawaslu Jember Menanggapi
Ketua Bawaslu Jember Imam Thobroni Pusaka, kepada Jempolindo menjelaskan bahwa memang benar Partai Golkar Jember menolak penetapan DPSHP. Karena menengara masih ada ratusan ribu data yang bermasalah.
“Namun, sesuai PKPU, karena rapat pleno dilakukan terbuka, maka jika memang ada keberatan dapat langsung disampaikan. Namun, harus dilengkapi dengan data yang valid,” ujar Thobroni.
Merespon penolakan Partai Golkar, Kata Thobroni, maka Bawaslu akan menyarankan kepada KPU untuk merespon masukan itu, sebagaimana mestinya.
“Tentu kami, juga akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tandasnya. (Rebut)
