Beranda blog Halaman 3

SBA : “Rakyat Diminta Proaktif Mengawasi DPRD Jember Agar Tak Masuk Angin”

0

Jember_Jempol_ Menyikapi menguatnya wacana Interpelasi atas permasalahan yang sedang mengemuka di Kabupaten Jember, tentang teguran Kemendagri kepada Bupati Jember,  Ketua DPC PKB Jember Mohammad Syaiful Bahri Anshori (SBA) mengingatkan agar rakyat Jember turut aktif mengawasi jalannya tahapan di gedung DPRD Jember. Kamis (28/11).

sba
Ketua DPC PKB Jember Mohammad Syaiful Bahri Ansori

“Jangan lupa dan lengah masyarakat jember harus terus mengawasi keinginan dprd untuk melaksanakan haknya, jangan sampai masuk angin,” pesannya.

Anggota DPRRI itu  menilai  keinginan DPRD Jember untuk menggunakan Hak Interpelasinya dalam menyikapi polemik yang berkembang sebagai sikap yang niscaya dilakukan, setidaknya agar tidak menimbulkan keraguan publik.

“Kalau  surat itu betul  dari kemendagri tentu harus segera di sikapi oleh lembaga-lembah  terkait sepeti dprd jember,” katanya.

SBA juga memandang, jika memang ada indikasi pelanggaran hukum, maka dinilai  perlu  pihak aparat penegak  hukum, seperti kejaksaan maupun kepolisian, turut  proaktif, sehingga proses hukum dan politik bisa berjalan seiring.

“Ketua DPRD Jember kan dari PKB, sudah turut mendorong agar DPRD menggunakan Hak Interpelasi,” tegasmya.

Dilain pihak, Ketua DPC Partai Berkarya Jember Firdaus menegaskan terkait permasalahan surat Kemendagri atas teguran kepada Bupati Jember, dakam rapat yang digelar  “Kaukus Perubahan” yang terdiri dari 7 Partai Politik, PKS, PPP, Demokrat, PAN, Perindo dan Berkarya, bersepakat mendorong kearah  pemakzulan Bupati Jember dr Faida MMR.

Firdaus
Ketua DPC Partai Berkarya Jember Firdaus

“Jika memang ada ruang, kami bersama sama menginstruksikan kepada anggota DPRD dari masing – masing partai untuk menggunakan hak politiknya memakzulkan Faida sebagai Bupati Jember,” tegasnya.

Mengenai arah pemakzulan, Kata Firdaus memang Kaukus Perubahan ada yang kurang sepakat, PKS tampaknya lebih memilih menggunakan Hak Interpelasi.

“Untuk kesamaan pandangan, kami akan lakukan komunikasi politik dengan PKS, agar semua menjadi jelas,” katanya.

Firdaus masih menghendaki PDI Perjuangan sebagai partai yang menginisiasi Hak Interpelasi, agar segera melakukan langkah – langkah politik, sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Prinsipnya, sikap politik kami jelas, bagaimana pola petahana harus dihentikan,” tandasnya. (*)

Kades Puger Wetan Laporkan Sekdesnya Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

0

Jember_Puger_Jempol_ Kepala Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Inwan Nulloh  laporkan Sekretaris Desa Puger Dwi Hendardi ke Polsek Puger, atas dugaan penyalahgunaan Jabatan tindak pidana penggelapan dana APBDes, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), BUMDes dan Dana Tanah Kas Desa (TKD).

Saat melapor  ke Polsek Puger, Inwan didampingi Puluhan Waga dan Staf Pemerintahan  Desa Puger. Rabu (27/11).

“Untuk sementara Saudara Dwi kami non aktifkan, agar menjaga kelancaran proses pelaporan yang kami lakukan. Kalau masih aktif tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan barang bukti,” katanya.

Berdasarkan petunjuk Petugas Polsek Puger, Inwan disarankan melanjutkan laporannya ke Polres Jember. Inwan berharap agar Dwi Hendardi ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku.

“Kami menuntut agar dugaan tindak pidana yang dilakukan saudara Dwi ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Disamping kesalahan penyimpangan jabatan, kata Inwan Nulloh,  Dwi Hendardi juga diketahui diduga melakukan penipuan kepada warga.

Sebut saja Winarsih, salah satu warga Puger Wetan   yang merasa dirugikan  Dwi Hendardi atas pembuatan Akta Jual Beli Tanah.

Perempuan itu menuturkan, orang tuanya membeli dari Saroh, Warga Puger, seharga 115 juta.

“Saya curiga ada yang tidak beres, soalnya saya beli sekitar tahun 2016 – 2017, tapi di sppt tertulis tahun 2013,” sesalnya.

Menurut pengakuan Winarsih, keluarganya sudah membayar sejumlah uang biaya pengurusan akta jual beli itu, namun hingga kini akta itu tidak ada kejelasannya. Malahan, objek tanahnya telah diaku milik orang lain.

“Bapak saya kan memang orang awam, tidak paham kalau tanah itu bermasalah. Banyak orang yang mengaku memiliki tanah yang sudah kami beli,” tuturnya. (Basu)

Sudahkah Anda Rasakan Sensasi Terapi Ikan Di Masjid Nurul Falah ?

0

Jember_Jenggawah_Jempol. Masjid Nurul Falah  di Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Jember, tampak makin banyak pengunjung. Selain pengunjung bisa melaksanakan sholat, juga sekalian merasakan sensasi  terapi ikan Garra Rufa yang eksotis.

Garra rufa adalah nama yang diberikan untuk dua jenis ikan, yaitu Garra rufa dan Cyprinion macrostomus. Ikan ini mendapat julukan lain, yaitu ikan penggigit, ikan Kangal, dermatologis kecil dan ikan dokter; dalam konteks non-medis, Garra rufa disebut pengisap kulit kemerahan.

Konon, menurut pengakuan pengunjung, ikan ajaib itu diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, diantaranya mengatasi Stress, Gatal-gatal, menghilangkan sel kulit mati, merangsang pertumbuhan sel kulit baru, menghilangkan bakteri, dan melancarkan peredaran darah.

Caranya juga gampang, tinggal merendamkan kaki dan tangan, dilakukan sambil relaxasi, ribuan ikan Garra Rufa segera menghampiri, menggigit kaki dan tangan. Gigitan ikan itulah yang dipercaya bisa menyembuhkan.

Pengunjung juga tidak perlu mengeluarkan ongkos mahal, cukup mengisi kotak amal yang tersedia se iklasnya.

Maisyaroh
Maisyaroh, warga desa lengkong
Warga Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Maisyaroh mengaku baru pertama merasakan sensasi gigitan ikan Gurra Rufa.

“Rasanya seperti kesetrum,” katanya.

Syaifudin
Penjaga Masjid Nurul Falah Syaifudin

Penjaga Masjid Nurul Falah Syaifudin,  menjelaskan mulanya sengaja dipiara  ikan untuk terapi agar makin banyak Jamaah sholat  di Masjid.

“Akhirnya, banyak juga pengunjung yang datang dari berbagai daerah,” katanya. (Basu)

Lestarikan Budaya Bangsa IPSI Lumajang Gelar Kejuaraan Bupati Cup

0

Lumajang _ Jempolindo.id _ Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) menggelar Kejuaraan pencak silat antar pelajar bertajuk  “Melestarikan Budaya Bangsa Indonesia, Pencak Silat Menggapai Prestasi” pada  tanggal 20 hingga 22 Desember 2019 di GOR Wirabakti, Lumajang, Jawa Timur.

Kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup Antar Pelajar Tingkat SMP/Mts & SMA/MA/SMK Negeri-Swasta Tahun 2019 Se-Kabupaten Lumajang diharapkan mampu mendongkrak prestasi pelajar.

Menurut Ketua Panitia, Setyawan Purnomo, ajang tersebut juga  dimaksudkan untuk melestarikan dan menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap pencak silat, sebagai cabang olah raga berbasis  budaya asli Indonesia sehingga perlu dilestarian sebagai identitas bangsa.

“Pencak silat sebagai budaya leluhur, harus kita lestarikan,” ujarnya.

Kata Setyawan kejuaaran itu juga  tentu akan sangat membanggakan jika nanti pesilat  mampu berbicara di tingkat nasional.

“Selain mempertandingkan kelas reguler, juga melombakan kelas bebas, baik untuk pelajar SMP maupun SMA sederajat,” pungkasnya. (*)

Jember Idea Temani Keluhan Rakyat

0

Jember _ Balung _ Jempolindo.id _
Diskusi Silaturahim Jember Idea Ke 18 diselenggarakan di Desa Karang Duren Kecamatan Balung,  mencoba menyerap keluh kesah yang selama ini dialami masyarakat pedesaan. Senin (25/11).

Keluhan klasik, disampaikan H Agus yang mencoba mewakili suara peserta diskusi. Karena, seperti kebanyakan warga desa, tak banyak yang bersedia mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya.

“Saya coba wakili keluhan warga, ada banyak masalah yang kami hadapi selama ini dan belum ada jalan keluarnya,” kata H Agus.

H Agus menyampaikan perihal usulan pembangunan saluran irigasi Karang Duren yang hingga kini tidak ada jalan keluarnya.

“Kami sudah usulkan kepada bupati Jember melalui kepala desa Karang duren, tetapi belum ada jawaban,” keluhnya.

H Agus menambahi harapan masyarakat misalnya soal penanganan sampah pasar, pemberdayaan petani dan peternak, serta keluhan warga dalam upaya mendapatkan layanan kesehatan.

“Kami berharap ada jalan keluar dari tumpukan masalah yang kami hadapi setiap hari,” harapnya.

Menjawab pertanyaan warga, Ustad Abdul Haqi mencoba mengingatkan bahwa kebaikan masyarakat bergantung pemimpinnya.

“Masyarakat Jember harus lebih cerdas untuk menentukan pemimpinnya,
Karena pemimpin gambaran rakyatnya,” pesan Ustad Haqi

Ketua Presdium Jember Idea Dima Akhyar yang setia mengikuti jalannya diskusi, menyampaikan perihal kegiatan Jember Idea lebih mengedepankan Silaturahim. Semangat kekeluargaan itulah yang senantiasa terus disebar luaskan.

“Monggo kita sama sama saling mengingatkan agar memilih pemimpin yang  sesuai dengan nurani,” katanya.

Dima juga berpesan perihal suksesi kepemimpinan di Kabupaten Jember, yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2020.

Berdasarkan pengalaman selama menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Jember, tak jarang prinsip Luber Jurdil masih saja ada celah dilanggar.

“Banyak faktor yang bisa saja berpengaruh kuat atas pelaksanaan pemilu, karenanya perlu terus menerus digalang  kekuatan rakyat, sehingga rakyat jember mendapatkan pemimpin yang sesuai harapan,” pungkasnya. (*)

Lelang TKD Kraton Disoal Kepala Desa Terpilih

0
Sukadji
Kepala Desa Kraton Sukadji

Jember _ Kencong_ Jempolindo.id _ Tanah Kas Desa (TKD)   Kraton Kecamatan Kencong  disoal Kepala Desa Terpilih Sukardji. Pasalnya,  TKD seluas 5 Ha  itu dilelang  senilai 99 juta  selama setahun oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  Desa Kraton dua bulan sebelum pelantikan kades terpilih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan pada 15 Januari 2016. Pemanfaatan TKD jika dipinjamkan atau disewakan harus atas persetujuan Bupati.

Sukardji menyoal proses lelang yang dilakukan LPM atas sepengetahuan BPD Kraton, PJ Kades dan Camat Kencong, terkesan terburu – diburu. Lelang dilakukan dua bulan sebelum Sukardji dilantik (23 /10/219).

Bap
BAP lelang TKD Kraton

Sukardji mencurigai terjadinya konspirasi proses lelang untuk kepentingan yang patut diduga hanya untuk kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Saya sebenarnya ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, biar gak usah rame – rame,” kata Sukardji.

Sekretaris Desa Kencong Muhajir membenarkan adanya lelang TKD yang telah dilakukan  melalui proses lelang yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2019, oleh Juwandi selaku Ketua Panitia Lelang.

Muhajir
Sekretaris Desa Kraton Muhajir

Pelaksanaan lelang, kata Muhajir bersandar pada Peraturan Desa No 06 Tahun 2019 Tentang Persewaan Tanah Kas Desa.

“Hasil lelang telah dimasukkan ke rekening desa untuk dimanfaatkan untuk kepentingan desa,” tegas  Muhajir. (*)

Digerojok Dana Desa 7 Triliun Lebih, Tahun Depan Jatim Bebas Desa Tertinggal

0

SidoarjoJempolindo.id _ Tahun 2020,  Jawa Timur diharapkan tidak ada lagi desa  berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Upaya itu  seiring dengan dilaksanakannya Program Dana Desa yang tahun ini dikucurkan sebesar Rp 7,754 triliun dari APBN untuk 7.724 desa seluruh Jawa Timur.

Optimalkan  Pendamping Desa

Karena itu, para pendamping Program Dana Desa diminta bekerja optimal mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran untuk penanganan kemiskinan, dan penurunan angka stunting.

“Bukan sekedar mengawasi, tetapi mengkoordinasikan dengan kepala desa agar dana desa yang diluncurkan pemerintah betul-betul dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan,” kata Sekdaprov Jawa Timur, Heru Tjahjono saat membuka Rakornis Optimalisasi Dana Desa Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, Penanganan Desa Tertinggal dan Pencegahan Stunting di Jawa Timur, di Hotel Utami, Sidoarjo, Senin (25/11/2019).

Jumlah desa dengan status tertinggal di Jawa Timur pada 2019 sebanyak 363 desa, sementara desa sangat tertinggal hanya ada 2 desa.

“Dibanding 2018, jumlahnya banyak mengalami penurunan. Saat itu jumlah desa sangat tertinggal ada 90 desa, dan desa tertinggal ada 1.570 desa. Ini berkat kerja keras para pendamping desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin.

Di sisi lain, jumlah desa berkembang sesuai surat keputusan (SK) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 201 tahun 2019, jumlahnya naik, dari 5.006 pada 2018, menjadi 5.355 desa pada 2019. Desa Maju dari 989 pada 2018, menjadi 1.838 pada 2019. Sementara Desa Mandiri dari 69 desa pada 2018, menjadi 166 desa pada 2019.

Dari 363 desa  berstatus tertinggal, 100 diantaranya  di Kabupaten Sumenep, 42 desa di Kabupaten Lamongan, dan 39 desa di Kabupaten Pasuruan. Sisanya tersebar di 18 kabupaten di Jawa Timur.

Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kata Yasin, alokasi dana desa tidak selalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Namun juga untuk kegiatan pencegahan stunting yang saat ini angkanya di Jawa Timur mencapai 32,81 persen,” terangnya.

DD Tak Harus Untuk Infrastruktur

Selain itu juga untuk optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengembangan UMKM, dan pengembangan produk lokal unggulan desa melalui konsep petik, olah, kemas, dan jual.

Anggaran Program Dana Desa di Jawa Timur terus meningkat sejak 5 tahun terakhir. Pada 2015, Jawa Timur disuntik Rp 2,214 triliun. Jumlah itu terus naik hingga pada 2020 mendatang menjadi Rp 2,654 triliun.

Angka Kemiskinan Turun

Berbagai program pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur termasuk program Dana Desa tercatat berhasil menurunkan angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.

Yasin melanjutkan, data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada Maret 2019 menyebut, pada periode September 2018 – Maret 2019, kemiskinan di pedesaan turun sebesar 171.070 orang (0,78%) sedangkan di perkotaan turun sebesar 8.820 (0,13%).

Walaupun usaha pemprov Jatim dalam memerangi  kemiskinan sudah membuahkan hasil. Namun menurut Yasin memang belum optimal.

Hal tersebut karena jika dilihat dari persentase, penduduk miskin di Jawa Timur masih diatas  penduduk miskin Nasional yaitu sebesar 0,96%.

Prosentase penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2019 sebesar 10,37% sedangkan prosentase rata-rata penduduk miskin Nasional pada Maret 2019 sebesar 9,41%. (*)

Antisipasi Tanggulangi Isu Strategis DPMD Propinsi Jawa Timur Gelar Rapat Tehnis

0

Sidoarjo – Jempolindo.id _ Menyikapi masih tingginya tingkat kemiskinan di  Pedesaaan, Penangaanan Desa Tertinggal dan Pencegahan Stunting di Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Prov Jawa Timur menyelenggarakan

Rapat Teknis Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) yang bertempat di Balrom Utami Hotel Juanda Sidoarjo pada Senin pagi (25/11).

Acara  diikuti  1.000 dari 3.871 Pendamping Desa di seluruh  Jawa Timur  merupakan perwakilan dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD) dan Tenaga Ahli (TA) Kabupaten,  dibuka  Sekretaris Daerah Prov Jatim  Heru Tjahjono  mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa karena berhalangan hadir.

Sebelum Materi disampaikan  Kepala DPMD Jatim M Yasin,  peserta dan Pejabat yang Hadir diajak makan telur bersama untuk menyikapi isu telur Jatim yang mengandung zat dioksin. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat jika telur dari peternak Jatim aman dikonsumsi.

Dalam paparannya M Yasin mengatakan  di Jawa Timur, yang terdiri dari 7724 Desa ada sekitar 300an Desa  tertinggal, peran pendamping Desa dalam mengawal penggunaan Dana Desa  harus fokus pada Prioritas Dana Desa 2020 sesuai  Permendes No 11/2019 dijelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

a. peningkatan   kualitas hidup
b. peningkatan kesejahteraan
c. penanggulangan kemiskinan, dan
d. peningkatan pelayanan publik.

“Nah dari 4 indikator itu sudah jelas, maka menjadi kewajiban Desa untuk menganggarkan DD untuk Pananggulangan Kemiskinan, Desa Teringgal dan Penanganan Stunting di Desa, Ini bukan kewenangan tapi ini adalah kewajiban” jelasnya.

Diakhir acara dilanjutkan dengan pemberian motivasi dari   motivator Indonesia Joko Surono sebagai penyemangat kepada para pendamping desa dalam memfasilitasi desa untuk membangun Indonesia. (*)

Aliansi Aktivis Jember Desak Pemakzulan Faida Sebagai  Bupati Jember

0

Jember _ Jempolindo.id _ Bupati Jember dr Faida MMR dinilai banyak kalangan telah bersikap arogan dan tidak lagi mematuhi aturan. Karenanya Aliansi Aktivis  Jember menggelar aksi desak DPRD Jember memakzulkan Faida sebagai Bupati Jember.  Senin ( 25/11)

Aksi unjuk rasa yang berlangsung  di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Jember jln. Kalimantan No. 86  Jember, merupakan aksi lanjutan dari masyarakat yang tergabung dalam  Aliansi Aktivis Jember.

Melalui Korlap Aksi Kustiono Musri, aksi digelar untuk mendesak  50 Anggota DPRD Kabupaten Jember agar menggunakan  Haknya sebagai Wakil Rakyat dalam  menyingkapi  Arogansi  Bupati Jember terhadap Teguran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Gubernur Jawa Timur, dan Mendagri.

  • Sekitar 30 orang peserta aksi  membentangkan Poster yang bertuliskan :
  • Hai Bupati mundurmu lebih bermanfaat bagi Jember.
  • Hak Angket Harga Mati.
  • Prestasimu Merusak Masyarakat.
  • DPRD Wakil Rakyat mana Nyalimu.
  • Gulingkan Ditaktor Jember.

“Kami meminta Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan Hak-haknya untuk membuat keputusan Sikap Arogan Bupati Jember terhadap Teguran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Gubernur Jawa Timur, dan Mendagri,” tegasnya.

Kustiono menilai sejak terpilih dalam Pilkada pada Desember 2015, Faida mempunyai kesempatan lima tahun untuk memimpin Pemerintah Kabupaten Jember. Namun, amanah yang dititipkan  rakyat telah disia-siakan bagai barang picisan.

“Bahkan lebih parahnya, Rezim Faida menjalankan pola kepemimpinan dengan  otoriter. Dia sangat miskin empati, krisis kepercayaan, mengabaikan sistem kenegaraan, dan sangat arogan,” sergahnya.

Lebih lanjut, Orasi makin menegaskan Sifat otoriter Rezim Faida yang  tertuang  dalam putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)  surat nomor : R:3417/KASN/10/2019, tertanggal 15 Oktober 2019 dinyatakan bahwa Faida telah melakukan pelanggaran sistem merit yang berlaku untuk aparatur sipil Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Watak otoriter yang bercampur arogansi Rezim Faida kian tampak cerminannya dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Mendagri melalui surat nomor: 700/12429/SJ tanggal 11 November 2019 berkeputusan mencabut 15 Surat Keputusan Bupati Jember dan 30 Peraturan Bupati Jember.

Keputusan KASN dan Keputusan Mendagri adalah sikap tegas negara untuk merespon  tindak pelanggaran  Rezim Faida, karenanya  patut diduga kuat berlatar motif yang sengaja ingin mengangkangi sistem kenegaraan Republik Indonesia yang dermokratis dan berlandaskan supremasi hukum.

Kustiono menjelaskan terdapat tumpukan masalah di era kepemimpinan Faida, diantaranya :

  • Pada 2016, terdapat Rp. 649,56 miliar sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), yang ternyata mayoritas dana itu bersifat Block Grant, dan sejatinya harus dipergunakan untuk prioritas layanan dasar.
  • Rezim Faida juga memulai dengan keputusan keji dengan memberangus 13.000 lebih guru ngaji yang berhak mendapat penghargaan dan rasa hormat.
  • Pemberangusan melalui operasi paksa, yakni rezim mengakui guru ngaji bagi yang bersedia menandatangani surat permohonan mendapat honor.
  • Pada 2017, kekejan Rezim Faida berlanjut dengan menyengsarakan nasib ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Faida tidak menerbitkan SK Tugas GTT-PTT yang merupakan syarat pencairan hak honorarium mereka.
  • Tapi, di sisi lain malahan mulai mengarah ke kepentingan pribadi, yakniFaida didapuk pembina/pengarah dalam kegiatan sehingga bisa mengais Rp4 juta tiap acara yang ada nama dia dalam susunan panitia.
  • Pada 2018, Rezim Faida memasuki fase kerakusan dengan menumpuk anggaran makanan dan minuman di Bagian Umum sampai Rp.17 miliar. Rakyat makin terbelalak tatkala melihat Rezim Faida yang semula merias diri dengan bedak anti korupsi, akhirnya terkelupas wajah aslinya melalui pengungkapan aksi pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pejabat yang terciduk dalam kasus ini awal mula menjabat diangkat oleh Faida tanpa persetujuan Mendagri.
  • Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan betapa semakin bobroknya rezim Faida yang banyak catatan pengecualian. BPK mendapati dugaan kuat monopoli lelang proyek, kekurangan volume realisasi proyek, simpanan deposito Rp350 miliar yang tercecer di 3 bank berbeda Rp.3,9 miliar dana kapitasi JKN tidak dicatat dalam pembukuan Kasda, dan banyak hal buruk lainnya.
  • Pada 2019, mencapai fase kegilaan Rezim Faida karena sudah berkelindan antara kesewenang-wenangan, kelaliman, dan arogansi kekuasan. Sehingga KASN, dan Mendagri sampai membuat keputusan seperti yang diuraikan diatas.
  • Sekarang saatnya rakyat menghentikan laju Rezim Faida, Rakyat menuntut DPRD Jember menjalankan amanah rakyat dengan mengambil hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang bertujuan untuk pemakzulan kepada Bupati Faida.

Peserta aksi ditemui  Anggota Fraksi Pandekar Dogol  di ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Jember.

Usai menyampaikan aspirasinya, peserta aksi mendesak agar anggota DPRD Jember menanda tangani   Hak Angket DPRD Kabupaten Jember yang didahului  Dogol dan David Handoko Seto.

Selanjutnya Kustiono Musri  mencari Anggota DPRD Kabupaten Jember yang hadir dan didapatkan 23 Orang Anggota DPRD Kabupaten Jember dari 50 Orang anggota DPRD Kabupaten Jember yang turut menandatangani. (*)

Terlantarnya Seni Tradisi Jember Perlu Orkestrasi Gerakan

0

Jember_Curahnongko _ Jempolindo.id _ Kesenian Jember sempat berpolemik dengan istilah Pandhalungan. Tak nyana, polemik itu telah menyebabkan terlantarnya seni tradisional. Hal itu terungkap saat Diskusi Silaturahim Jember Idea ke 17 di kediaman Arjes Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo. Minggu Malam (23/11).

Diskusi yang diikuti kelompok Seni Tradisi  jaranan Sari Budoyo Pangestu, Putra Manunggal,  ludruk Putra Desa, dan Citra Putri Rahayu, berlangsung ganyeng.

Para tokoh seni tradisi menyampaikan keluh kesahnya atas ketidak pedulian pemerintah atas kehidupan seniman yang harus bertahan hanya karena mengemban amanat upaya melestarikan budaya leluhur.

Arjes mengungkapkan, ditengah kesulitan bertahan hidup, pelaku seni tradiai  sejak tahun 2016 sudah melaksanakan pagelaran.

“Setiap usai acara nunjang palang, nyungsep (rugi). Jangankan dibantu dana, untuk mendapat ijin kegiatan saja  kadang kesulitan,” keluhnya.

Ketua Saribudoyo Pangestu Suyadi, warga Andongrejo, Curahnongko itu menuturkan riwayat kesenian yang kini dibinanya merupakan jenis kesenian yang sudah berdiri sejak tahun 1919.

Sepengetahuannya, kesenian jaranan yang dibinanya semula dibawa oleh Pak Surjo asal Karang Duren Balung, lantas secara turun temurun dilanjutkan oleh anak cucunya Isman, Kadirejo, Mistini dan Hariyanto.

“saya membinanya sejak tahun 1980. Sekedar mencoba melestarikan kesenian buat anak cucu,” katanya.

Suyadi mengaku selama ini bergerak secara mandiri, belum pernah ada pembinaan pemerintah.

“Pernah mencoba ngajukan ke Kabupaten dan propinsi, tahun 2018, tetapi hingga saat ini tidak ada jawaban,” keluhnya.

Pengelola  Jaranan Putra Manunggal Boiran menilai ada jurang pembatas antara pemerintah dan pelaku seni. Karenanya musti ada yang menjembatani.

“Pemerintahan niku tengahe bolong sedoyo sampun paham, tapi mboten nyadari (red : pemerintah itu tengahnya kosong, tapi tidak juga menyadari),” katanya.

Sementara Pengelola Ludruk Putra Desa Kasiyono banyak menyampaikan catatan atas kehidupan berkesenian yang dialaminya. Disamping polemik kebudayaan yang sedang menguat, Kasiyono masih berharap tumbuhnya kehidupan berkesenian.

“Kesenian tradisi itu kan asset nasional, sudah sepantasnya diperhatikan,” harapnya.

Sementara, kata Kasiyono lembaga yang membawahi pelaku seni seperti Dewan Kesenian Jember (DKJ) tampaknya disepelekan.

“Ini bagaimana terus menyelesaikannya ?,” Sergahnya.

Ketua DKJ Panti Satoha  yang hadir pada acara itu membenarkan bahwa kesenian hanya  dipandang sebelah mata. hanya diperhatikan saat dibutuhkan. Kesenian hanya dieksploitasi.

“Karenanya saya berharap kepemimpinan Jember lebih peduli pada pemberdayaan kebudayaan dan kesenian,” pintanya.

Menyikapi situasi direndahkannya kehidupan berkesenian Pemerhati seni tradiai Agung Suryo Ngalam
menekan mestinya Kesenian mestinya di awali dari ruh dan tata nilai yang kuat, sehingga tidak mudah dipermainkan.

“Kita harus memulai dari diri sendiri, melakukan dari yang paling gampang,” katanya.

Karakter yang kuat akan membangun kepribadian yang kuat, tidak minder dan kecil hati.

“Jika tradisi leluhur ingin terus bertahan, paling tidak mulai memakai  baju adat saja tanpa  malu,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, hadir inisiator Jember Idea Dima Akhyar yang menyampaikan itikat Jember Idea untuk terus membangun budaya
Silaturahim dengan senantiasa menyebarkan kebaikan.

Menurut Dima kebudayaan merupakan hasil  cipta rasa dan  karsa  manusia yang terus bergerak membangun peradaban.

“Untuk itu dipandang perlu digelar sebuah orkestra seni tradisi, untuk menunjukkan bahwa eksistensi kesenian tradisi itu ada,” katanya.

Dima juga ingin kesenian tradisi mampu mengembalikan girahnya seperti yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya.

Pagupon Omahe Doro,
Melok Nippon tambah soro,”
Dima menyitir kidungan Cak Durasim, seniman ludruk legendaris yang ditahan Jepang karena kidungannya. (*)

%d blogger menyukai ini: