Beranda blog Halaman 3

Pelaksanaan Pembangunan Asrama Haji Jember Diduga Langgar Aturan Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

0

Jempolindo.id – Jember. Rencana Pembangunan Asrama Haji disoal banyak kalangan. Pasalnya, terdapat tahapan  pelaksanaannya yang dianggap menyalahi kelaziman. Disamping belum ada konsultan pengawasnya, berdasar sumber info Jempol, pelaksanaan peletakan batu pertama oleh Bupati Jember dr Faida MMR, Senin (7/10/19) ternyata menggunakan Anggaran Penunjukan Langsung (PL) senilai 100 juta.

Bupati Jember dr Faida MMR saat melakukan peletakan batu pertama. Senin (7/10/19)
Bupati Jember dr Faida MMR saat melakukan peletakan batu pertama. Senin (7/10/19)u

Atas pelaksanaan pembangunan Asrama Haji yang tergesa – gesa itu  Koordinator Forum Masyarakat Konstruksi Jember Agustono, Selasa (8/10/19)  menegaskan proyek itu  melanggar. Seharusnya tiap penganggaran fisik diawali dengan tersedianya dana yang  cukup.

Agustono
Koordinator Forum Masyarakat Konstruksi Jember Agustono

“Kemudian adanya konsultan perencana fisik sekaligus perencana anggarannya, selanjutnya biro bangunan selaku pelaksana berpedoman pada kontrak dan perencanaan didampingi konsultan pengawas yang  mengawal produksi fisik supaya sesuai spek yang  sudah  direncanakan. Kurang lebih demikian,” Tegas Agustono

Sementara, Advokat Anasrul SH mencoba merinci tahapan perencanaan Asrama Haji. Mulanya, Pagu anggaran asrama haji diusulkan 50 M.  Atas pagu itu, Konsultan perencana menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sbg dasar lelang sebesar 49,5M. Sedangkan kontrak dengan Konsultan perencana sekitar 2,2M.

“Lelang awal ini sudah  terdapat pemenang, namun tiba-tiba dibatalkan  pihak Cipta Karya tanpa alasan yang  jelas,” jelas Anas.

Anasrul SH
Pemerhati Sosial Politik Anasrul SH

Anasrul mempertanyakan alasan   LPSE memunculkan kembali lelang asrama haji dengan  HPS 21M, atas pelaksanaan lelang ditentukan pemenang lelang  dengan  nilai kontrak 17,5M.

Lebih lanjut, Anas menyoal penggunaan APBD yang  telah dipergunakan  membayar konsultan perencana asrama haji sebesar 2,2M.

“Hasil konsultan perencana ini menjadi mubadzir berpotensi menyebabkan kerugian daerah, karena  tidak   oleh Cipta Karya yang  meng-cancel pemenang lelang,” tegas Anas.

Perubahan HPS dari 49,5M menjadi 21M tidak  ada dasar dari konsultan perencana, pihak pemkab Jembed tidak melakukan   pengumuman lelang konsultan perencana baru. dan juga memang tidak  ada anggarannya untuk perencanaan baru, tiba-tiba pokoknya muncul HPS 21 M dengan  pemenang lelang  17M.

“Untuk pelaksanaan pekerjaan yangv 17 M tidak  ada konsultan pengawas karena jelas terpampang  di website LPSE masih dalam tahap evaluasi atau klarifikasi,” tandasnya. (*)

Kasus Pengroyokan Maman Berbuntut DPRD Jember Desak Karaoke 888 Ditutup

0

Jempolindo.id – Jember.  Kasus pengeroyokan Politisi PDIP Jember  Maman Sabariman berbuntut panjang. Komisi B DPRD Jember mendesak agar Rumah Karaoke Camp’us 888 ditutup. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat  di ruang Banmus DPRD Jember, Senin (7/10/19).

Peristiwa pengeroyokan itu menyebabkan  mantan anggota DPRD Jember dari PDI Perjuangan masa jabatan 2009- 2014 itu harus dirawat di Rumah sakit dr Soebandi. Kabarnya tulang leher korban patah.

“Bagaimanapun kasus ini sudah masuk ranah hukum, harus diusut tuntas,” kata Ketua Komisi B  Siswono Akbar.

Menurut Politisi Partai Gerindra itu seharusnya ada jaminan perlindungan bagi pengunjung, jika tidak, maka wakil rakyat akan mengevaluasi izinnya, karena jaminan keamanan dan kenyamanan  hak setiap masyarakat.

“Apalagi ternyata izin usaha rumah karaoke itu hingga saat ini tidak diperpanjang, ini adalah sebuah kelalaian. Kalau ada security-nya, mungkin tidak akan terjadi kasus seperti itu. Katanya ada cctv-nya, tapi juga tidak berfungsi dengan baik,” ungkapnya.

Siswono  meminta rumah bernyanyi itu  ditutup, setidaknya sementara  di police line. Apalagi ditengara  tidak mengantongi izin operasi.

Senada dengan Siswono. Anggota Komisi B Tatin Indrayani menyoroti keberadaan  tempat karaoke yang dekat dengan sarana pendidikan. Tatin menilai keberadaan karaoke itu  dikhawatirkan akan mengganggu proses pembelajaran dan ketertiban.

Kata Tatin  peristiwa itu indikator  buruknya  birokrasi Jember. Longgarnya  pihak dinas terkait yang  tidak  ada teguran dan sangsi saat perizinan tidak diperpanjang.

Politisi perempuan itu menganggap soal Perizinan, perda miras dan RDTR harus dikawal agar  menciptakan kenyaman, dan keamanan dengan  bekerjasama bersama  pihak kepolisian

“Apakah sudah benar rumah bernyanyi bisa ada di wilayah Kampus, sepertinya  ada pembiaran, buktinya izin juga tidak diperpanjang,” tegasnya.

Anggota Fraksi Pandekar Nyoman Aribowo dan anggota Fraksi PKS, Mashuri serempak   meminta kasus penganiaayaan Maman  ditangani serius.

“Ini harus jadi catatan, penyebab pertengkaran itu tidak lepas dari miras,” tandasnya.

Menanggapi perdagangan  minuman beralkohol, Perwaklan Disperindag Kabupaten Jember  menegaskan   sesuai  perda Nomor 3 tahun 2018   pasal 33 dijelaskan apabila tidak kesesuaian izinnya bisa dicabut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Jember Drs Moh Syafi’i menjelaskan,  perizinan yang diterbitkan PTSP untuk ruang usaha karaoke sejak tahun 2017 hanya ada 7.

“Di data kami  rumah bernyanyi Camp’us 888 tidak ada,” tegasnya.

Sementara Kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Anas Ma’ruf menjelaskan  dari  12 rumah karaoke,  7 sudah memperpanjang sedangkan 5 lainnya masih belum, termasuk  rumah karaoke 888  dan 4 rumah karaoke  lainnya.

“Sebelum ada PTSP  akhir 2016,  yang mengantongi izin usaha untuk tempat hiburan jenis rumah bernyanyi  ada 9 ijin di dinas pariwisata,  4 yang memperpanjang ke PTSP, 5 sisanya belum, harusnya pada tahun 2019 melakukan perpanjangan, karena masa ijinnya hanya berlaku 3 tahun,” jelasnya

Perwakilan Polres Jember,  kasat Intelkam IPTU Agus Setyono Hari mengaku polisi sudah menangkap 4 tersangka.

“Namun untuk lebih detailnya nanti Kasatreskrim dan KBO yang akan menjelaskan,   bukan kewenangan kami  menjelaskan,” katanya. (*)

Kajian Tarjih Kian Bergairah Menjawab Tantangan Umat

0

Oleh : Drs H Nadjib Hamid MSi *)

Jempolindo.id – Lamongan.
Kajian tarjih kian menggairahkan. Kesan itu terasa ketika Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadyah (PWM) Jatim menggelar Kajian Fikih bertema , di aula Universitas Muhammadiyah Lamongan (5/10/19). Seperti dirilis media on line http://pwmu.co

Kendati topiknya klasik, ratusan ulama tua dan muda antusias mengikuti diskusi hingga selesai. Tidak jelas apa penyebabnya. Pastinya, ini fenomena menarik. Karena biasanya diskusi-diskusi tentang fikih hanya diminati kaum tua.

Kegairahan ini menjadi momentum bagus bagi majelis daerah untuk meningkatkan intensitas kajian mengenai topik-topik aktual sehingga dapat menjadi alternatif panduan keagamaan bagi masyarakat yang terus berubah.

Memang ada sebagian masyarakat yang alergi membincangkan masalah fikih. Karena fikih dianggap biang perpecahan, lantaran banyaknya perbedaan pendapat, terutama dalam masalah furuiyah.

Termasuk dalam kajian tersebut, sebagian peserta mengaku bingung setelah dua narasumber KH Ahmad Munir dan Dr Syamsuddin memaparkan aneka pendapat mengenai shalat ghaib: apakah disyariatkan atau tidak dan waktunya kapan saja. Mereka umumnya menginginkan penegasan tunggal. Bagi mereka fiqih tanawuk, yang memberikan beberapa alternatif pendapat, dianggap tidak tegas.

Padahal dengan dikemukakan aneka pendapat itu bisa memperkaya dan memperluas pandangan tentang suatu masalah. Orang yang faham fikih tanawuk, pada gilirannya akan sangat toleran terhadap perbedaan pendapat.

Karena memang kebenaran fikih itu hanyalah bersifat dlan, atau dugaan kuat, tidak mutlak dan tidak bisa saling menafikan. Dicontohkan para imam madzhab, sekalipun ada perbedaan di kalangan mereka, tapi tidak mengurangi rasa saling menghormati di antara mereka.

MTT, merupakan unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan (UPP) yang bertugas membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap paling kuat dalilnya.

MTT juga berfungsi melakukan ijtihad hukum baru terhadap masalah-masalah aktual yang belum ada ketentuan hukumnya dan mengevaluasi berbagai pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat Alquran dan Assunah serta lebih maslahat untuk diterima.

UPP yang kali pertama dibentuk pada 1928 atas usul KH Mas Mansur, ini dalam mekanisme penentuan hukum, tidak hanya bertumpu pada sejumlah kaidah ushul, melainkan dilandasi pula oleh semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Antara lain toleran, terbuka, dan tidak bermadzhab.

Toleran
Putusan MTT tidak menganggap dirinya paling benar, sementara yang lain salah. Dijelaskan dalam buku Himpunan Putusan Tarih (HPT) halaman 383, bahwa keputusan MTT, mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu.

Apalagi, dalam masalah fiqhiyah kebenarannya tidak selalu tunggal, sehingga sikap toleran menjadi niscaya. Sayangnya, prinsip ini kurang dipahami oleh sebagian warga, sehingga tidak heran jika ada yang menganggap hanya HPT yang paling benar, dan memvonis salah terhadap pendapat lain yang berbeda.

Dalam kasus posisi tangan saat berdiri i’tidalmisalnya. Apakah sedekap atau lurus, bunyi haditsnya sama: posisi tangan kembali ke “asal”. Lalu sebagian ulama memaknai asal sebelum takbir, berarti lurus. Tapi sebagian memahaminya setelah takbir, berarti sedekap.

Terbuka
Semua putusan tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan. Putusan-putusan tentang suatu hal yang ditetapkan pada masa lalu, jika dalam perkembangannya ditemukan dalil atau argumen lain yang lebih kuat, MTT akan membahasnya dan mengoreksi dalil serta argumen yang dinilai kurang kuat, termasuk jika ada perubahan ‘illatul hukmi.

“Malah kami berseru juga kepada sekalian ulama, supaya suka membahas pula, akan kebenaran putusan Majelis Tarjih itu di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan, syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulangi penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjihkan itu, menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu,” [HPT: 383].

Tidak bermadzhab 
Dalam berijtihad, MTT tidak mengikuti madzhab tertentu, melainkan bersumber kepada Alquran dan Assunah, serta metode-metode ijtihad yang ada. Tapi juga tidak sama sekali menafikan berbagai pendapat fuqaha yang ada.

Pendapat-pendapat mereka dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum norma atau ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana dan kapan kita hidup.

Dengan prinsip tersebut para mujtahid Muhammadiyah bebas berfikir untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada zamannya, yang mungkin saja berbeda dengan problem sebelumnya. Sehingga pada gilirannya memicu lahirnya mujtahid baru, dan memungkinkan pola pendekatannya mengalami dinamika.

Sementara ini, pendekatan tarjih mengacu pada putusan Jakarta, tahun 2000. Ijtihad Muhammadiyah menggunakan tiga pendekatan sekaligus, yaitu bayani (menggunakan nas-nas syariah), burhani (menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang), dan irfani(didasarkan pada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin). Sebelumnya, hanya dikenal pendekatan bayani.

Dinamika pemikiran tersebut penting untuk diketahui warga, agar putusan tarjih tetap dipedomani sebagai hasil ijtihad manusia yang selalu terbuka kemungkinan untuk dikoreksi atau direvisi. Bukan diperlakukan sebagai kitab suci.

Secara individual, para ulama Muhammadiyah juga bebas berpendapat atau menulis buku. Jika isinya sesuai HPT, akan membantu mempercepat sosialisasi putusan tarjih. Tapi jika tidak persis sama, tetap akan berguna untuk memperkaya wawasan kita semua. Hanya saja, tidak boleh diatasnamakan sebagai pendapat Muhammadiyah.

Sebagai gerakan Islam berkemajuan, ormas Islam bersimbol matahari ini tidak boleh jumud. Pemikiran keagamaannya harus bergerak dinamis menuju kehidupan yang lebih baik, berdasarkan perspektif agama Islam. Juga dituntut mengembangkan sikap keberagamaan yang moderat dan toleran.

Dalam konteks itulah, kajian-kajian hukum oleh MTT di tingkat daerah harus lebih sering dilakukan. Dengan cara demikian, keterlibatan para kader muda dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam, kian banyak. Ini sekaligus sebagai kaderisasi ulama tarjih. Jangan takut kalau ada kesimpulan yang salah, karena bisa dikoreksi oleh majelis di tingkat atasnya. Allahu a’lam bishawab.
Disalin dari laman  http://pwmu.co(*)

*) Penulis Kolom : Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

SIAPA CALON BUPATI JEMBER PRIODE 2020-2024 PILIHAN ANDA?

0

JEKa Ajak Santri Jember Mentauladani Nabi Dengan Kembangkan Kewirausahaan

0

Jempolindo.id – Jember. Menyongsong Hari Santri Nasional (HSN) Tanggal 22 Oktober 2019,   Jember Ekonomi Kreatif ( JEKa ) kerja bareng  LPNU dan LKKNU  memberikan  Pelatihan Santri Preneur, bertempat di PP. Ainul Yaqin Ajung Jember. Sabtu (5/10/19).

Santri Jember
Pelatihan Kewirausahaan Santri

Pelatihan  kewirausahaan Santri dimanfaatkam Direktur JEKa Heri Purnomo S  saat  dilangsungkan kegiatan Pembinaan Bimbingan Perkawinan yang diikuti sekitar 50 santri.

Heri P
Direktur JEKa Heri Purnomo S

Terlebih, kata Heri Kabupaten Jember merupakan  daerah yang  terkenal sebagai kota santri harusnya bisa membumikan hari Santri sebagai sebuah tonggak awal kebangkitan kaum santri  Jember.

“Pembekalan kewirausahaan ini diharapkan dapat menjadi bekal kelak saat santri terjun bermasyarakat, agar lebih adaptif menjawab tantangan jaman,” tutur Heri.

Menurut Heri, seorang santri harusnya mampu mengaplikasikan ajaran agama  dalam dunia bisinis, sebagai wujud ketauladannya kepada Nabi Muhammad SAW.

“Bukankah pekerjaan Rasulullah sejak usia 12 tahun  juga berdagang,” tegas Heri.

Dari Rafi’ bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: ‘Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?’. Rasulullah menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)” (HR. Al Baihaqi dalam Al Kubra 5/263, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah 607)

Ketua LKKNU Jember Subakri

Sementara,  menurut Ketua LKKNU Jember Subakri yang juga  Dosen IAIN Jember,  ekonomi  merupakan masalah krusial dalam keluarga sehingga menjadi materi khusus yang  harus diketahui  para santri.

“Animo Santri sangat terlihat manakala banyak  Peserta yang  ingin mengembangkan  usaha,” katanya. (*)

JEKa Berupaya Dongkrak UMKM Naik Kelas Menjadi Pengusaha Kecil dan Menengah

0

Jempolindo.id – Jember. Jember Ekonomi Kreatif (JEKa) lembaga yang menaungi  UKM/IKM  debutan Heri  Purnomo S yang digarapnya sejak tahun 2014 itu terus menapak menuju cita-citanya mendongkrak perekonomian masyarakat Jember.

Bazar Jeka
Bazar JEKa

“Kami berharap UMKM bisa naik kelas menjadi pengusaha kecil dan menengah,” ujarnya.

Seperti yang kini digarapnya bersama Manajemen Lippo Plaza dalam event WUJUDKAN KECINTAAN KEPADA NEGERI DENGAN MEMBELI PRODUK LOKAL” di LIPPO Plaza Jember.

“Momentum Sumpah Pemuda menjadi kebangkitan bagi perekonomian masyarakat untuk  melakukan inovasi dan kreativitas, utamanya produk lokal disaat maraknya produk asing di negeri ini. Jember Ekonomi Kreatif ( JEKa )  tergerak untuk  mengenalkan produk lokal Jember,” Kata Direktur JEKa Heri Purnomo S.

Menurut Heri Acara yang  berlangsung mulai tanggal 04-13 Oktober 2019, diikuti 20 dari 107  anggota JEKa   yang  menampilkan semua produk  UKM/IKM Jember baik kuliner, Craft and Batik.

Sementara, melalui Koordinator Bazar JEKa Imam Fahrurozi
berharap    event seperti ini akan semakin mendorong berkembangnya  usaha bagi pelaku ekonomi kreatif.

“Kegiatan ini sangat bagus, apalagi  pihak LIPPO Plaza sangat care terhadap gerakan produk lokal di Jember,” katanya. (*)

Jember Tidak Sedang Baik Baik Saja

0

Jempolindo.id – Jember. Jember tidak sedang baik – baik saja. Kalimat itu terungkap saat Diskusi Silaturahmi ke 5 di kediaman Mohammad Hidayat, Jum’at Malam (4/10/19).

Seperti biasa, peserta diskusi yang terdiri dari beragam latar belakang itu  mengungkapkan presepsinya tentang Jember era kini berdasar sudut pandang masing – masing.

Jember Idea
Suasana diskusi silaturahmi ke 5 Jember Idea di Rumah Muhammad Hidayat

Ketua ICC Jember Nurdiansyah R lagi – lagi mengingatkan bahwa persoalan Jember tidak bisa hanya ditumpukan kepada Bupati Faida saja, semua punya andil menciptakan situasi Jember.

“Karenanya Jember Idea bisa ambil peranan memberikan solusi, bukan hanya bisa mengkritik saja,” katanya.

Pelaku Usaha bidang Property Sugianto  merasakan betapa selama periode 4 tahun terahir kondisi bidang property terseok – seok. Banyak ide kreatif mandeg karena tak didukung kebijakan.

Jika alibi yang dibangun untuk menyelamatkan uang negara, Sugiarto merasa aneh, soalnya banyak gagasan yang bisa berjalan tidak harus menggunakan APBD.

“Kehadiran Jember Idea menjadi penting untuk memberikan terobosan bagi penyelesaian permasalahan di Jember,” harapnya.

Problem perburuhan juga dicermati Budi Santoso sebagai permasalahan yang seksi. Bukan hanya masalah UMK, melainkan kompleksitas masalahnya terus berkembang.

Karenanya dipandang perlu digagas dan dibahas dalam forum tersendiri, sehingga diketahui masalah dan cara penyelesaiannya.

“Jika saja semua bisa duduk bersama, saya kira bisa dicapai progres dalam penyelesaian perburuhan,” kata Budi.

Pelaku usaha yang juga Mantan Ketua Panwaslu Jember Dima Akhyar berharap Jember Idea mampu membawa  perubahan kearah lebih baik, dengan terus menerus melakukan identifikasi masalah agar bisa ditemukan permasalahan dan solusinya.

“Daripada mengutuk kegelapan lebih baik nyalakan lilin,” ujar Dima menutup pembincangan malam itu. (*)

Faida Dinilai Ceroboh Merry Dukung Upaya Agus Lapor Kejari

0

Jempolindo.id – Jember. Merespon berita  somasi Agus MM yang telah ditulis media massa tentang Rekruetmen  Tenaga Satgas Dhuafa, Satgas IKM, Satgas Rumah Sehat, Satgas Sanitasi yang tahapan wawancaranya sudah dimulai sejak Rabu (3/10/19) Hingga Jumat (4/10/19) Pemerhati Sosial Budaya Jember Merry Salahudin menyatakan turut mendukung upaya Agus.

Calon Satgas yang sedang menjalani tahapan wawancara, Kamis (2/10/19)
Calon Satgas yang sedang menjalani tahapan wawancara, Kamis (2/10/19

“Ya,  memang harus dilaporkan ke kejari, setidaknya utk menghentikan kecerobohan FAIDA dan menyelamatkan uang negara yg jumlahnya bisa mencapai milyaran,” tegas Merry.

Senada dengan Agus, Aktivis Perempuan itu  menilai pembentukan 1300 satgas itu sama sekali tidak  ada payung hukumnya (perbup) yang  seharusnya dibuat sebelum pengumuman rekrutmen

infonya anggaran meski sudah  disiapkan tapi tidak  berbunyi honor satgas artinya belum dianggarkan.

“Selamat Cak Agus MM atas tindakan penyelamatan uang negara itu,” kata Merry seraya memberi dukungan semangat.

Merry mengaku sempat bertemu dengan calon Satgas yang sudah diwawancarai pada hari Rabu (2/10/19). Kata Merry, jika sampai terjadi satgas yang sudah terrekrut ternyata tidak bisa bekerja dengan harapan dapat honor 3 juta per bulan, maka akan menyebabkan masalah baru.

“Saya bertemu dengan  beberapa Satgas dan dari pembicaraan diantara mereka,  jika ternyata mereka tidak bisa bekerja sesuai harapan,  jelasnya CEK KECEWANYA PADA FAIDA yang  dinilai akan menjerumuskan ke lembah hukum, jelas mereka MESUH-MESUH ketika juga menyadari akan dijadikan mesin politik FAIDA pada kontestasi PILBUP 2020 mendatang,” cemas Merry.

Agus Lapor Kejaksaan Negeri Jember

Tak puas mensomasi Bapeda Jember, atas kegiatan Rekruetmen Satgas itu, Agus ahirnya melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Jember.

Agus MM
Aktivis  Jember  Agus Mashudi

Sebagai bentuk konkrit dari partisipasi kami dalam kepedulian melakukan
pemantauan atas penggunaan APBD Kabupaten Jember Tahun 2019 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember khususnya pada rekrutmen tenaga Satgas, dengan berpedoman pada norma KEPATUTAN dan KEADILAN serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku berpotensi kuat menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Agus dalam Surat Somasinya.

Tambahan pula, Agus mencurigai adanya  dugaan Tenaga Satgas akan dimanfaatkan  untuk komoditas kepentingan politik  terselubung.

“Berdasar pada kajian dan analisa pertimbangan hukum yang menjadi dasar somasi, kami mendesak   agar kegiatan tersebut tidak dilanjutkan,” seperti ditulis Agus MM dalam Surat Somasinya. (*)

Antisipasi Penyelewengan Dana Desa Tim Cobra Bareng Saber Pungli Cek Kualitas Pembangunan Jalan

0

LUMAJANG – Jempolindo.co.id.   Antisipasi penyelewengan penggunaan dana desa, diantaranya  Pembangunan jalan, Tim Cobra bersama  Tim Saber melakukan pengecekan kualitas jalan yang dibangun di desa Umbul Kecamatan  Randuagung. Kamis (03/10/2019).

Pelaksanaan pembangunan jalan diduga tak sesuai RAB. Terbukti  usia pembangunan jalan  belum setahun  sudah banyak yang pecah. Tim Cobra coba  telusuri penyebab kerusakan jalan itu. Kemungkinannya bisa  disebabkan karena spek tidak tepat, atau  kontur tanah  labil.

Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH mengungkapkan upaya yang dilakukannya merupakan   langkah antisipatif agar  para kepala desa  menggunakan dana desa sepenuhnya  demi kemakmuran rakyat.

“Saya tidak ingin ada penyelewengan terkait penggunaan dana Desa karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat,” pungkas Arsal. ( ars, and )

PC PMII DAN KAPOLRES Lumajang Gelar Sholat Ghoib Dan Doa Bersama Antar Wafatnya  Sahabat Randi  

0

Jempolindo.id – Lumajang.  Rabu  (02/10/2019). Ratusan Pengurus Cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia di Kabupaten Lumajang menggelar kegiatan Sholat ghoib dan lantunkan doa bersama serta Sholawatan  untuk mengantar kepergian sahabat Immawan Randi  (21 th).

Pc PMII Lumajang
PC PMII dan Kapolres Lumajang gelar sholat ghaib dan doa bersam untuk Sahabat Randi

H Saiful Anwar selaku Ketua PC PMII membacakan tuntutan :

kami ingin agar Kapolri :

  • Mengusut tuntas penembak sahabat Randi
  • kapolri memprioritaskan kasus penembakan Sahabat Randi.
  • Memberikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku dengan undang-undang yang berlaku.
  • Kapolri harus bertanggung jawab kepada keluarga Randi.
  • Menuntut tidak ada lagi insiden yang sama terulang kembali dan kepolisian tidak melakukan tindakan represif kepada masa aksi”.

Randi, mahasiswa   asal Kendari, Sulawesi Tenggara   tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa tolak  RUU kontroversial pada Kamis 26 september 2019 lalu.

Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo tersebut diduga tewas tertembak dengan luka tembak di bagian dada kanannya dan akhirnya Randi dinyatakan meninggal dunia  pukul  15.44 WIB,  setelah dilarikan ke Rumah Sakit Ismoyo Kendari.

Berkabung dalam peristiwa tersebut
Kapolres Lumajang bersama PC PMII lakukan sholat ghoib bersama untuk mengantar kepergian Sahabat Randi.

Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH menyatakan ungkapan duka citanya atas kejadian ini. Tentunya  tidak ada yang berharap celaka.  Kata Arsal, Polri sedang mengusut pelaku penembakan terhadap sahabat Randi.

Arsal  berharap dikemudian hari tidak lagi ada jatuhnya korban jiwa, baik di pihak pendemo maupun di pihak aparat keamanan.

“Mari kita doakan bersama untuk kepergian almarhum, semoga Arwah Sahabat Randi mendapatkan tempat terbaik disisi Allah SWT dan juga mari kita berdoa untuk kedamaian Indonesia tercinta. Tak lupa juga kita doakan keluarganya agar diberi ketabahan melepas kepergian Almarhum Sahabat Randi,” ungkap Arsal, Alumnus S3 Universitas Padjajaran Bandung itu. (and)

%d blogger menyukai ini: