jempolindo.id – Jember. Masalah tambang bukan soal Bupatinya Faida atau siapapun. Rencana Tambang di Silo dan sekitarnya sudah terjadi sejak tahun 2000 an. Eksplorasi tambang juga sudah dilakukan dari berbagai kalangan. Bahkan penambangan liar juga masih kerap kali terjadi.
Didepan ribuan massa aksi tolak tambang , senin (10/12/18), Wakil Bupati Jember KH Muqid Arif, menegaskan bahwa komitmen penolakan tambang sudah dilakukannya jauh hari bahkan sebelum menjadi Wakil Bupati. Sejak Era Bupati Drs Samsul Hadi Siswoyo MSi, Sampai Bupati Ir MZA Djalal dirinya konsisten menolak tambang.
“kita, Bupati, wakil bupati dan DPRD sudah satu suara menolak tambang. Jangan mau diadu domba dengan isu isu hoax,’ tandas Muqid.
Saat Aksi Tolak Tambang sedang berlangsung, di Gedung DPRD Jember, Ketua LSM IBW Jember berbisik : “ini kan seperti reuni gerakan tolak tambang,”.
Kami jadi terkenang saat turut mengawal gerakan tolak tambang pada masa lalu. Saat itu, PT Jember Metal dengan pimpinannya Yusuf Meruch bermaksud mengeksploitasi wilayah tambang Silo dan sekitarnya.
Beberapa kelompok massa ada yang pernah berjuang bersama tolak tambang. Asyiruddin, mantan Kepala Desa Baban Mulyorejo turut menggerakkan masanya.
“Kalo saja dulu (era pemerintahan Bupati Jalal) masyarakat dan pemda bersepaham, masalah ini mungkin sudah teratasi,’ desah Asyiruddin yang akrab dipanggil pak Linggar.
Saat itu, regulasinya membuka ruang untuk Ijin Usaha Penambangan Rakyat (IUPR). Kini kewemanangan perijinan sudah bergeser dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi.
JANGAN KIBULI RAKYAT
Bisikan Darsono diperkuat oleh pernyataan Aktivis Lingkungan Daenuri. Saat mewakili para pendemo menjumpai DPRD Jember, Daenuri menegaskan tuntutannya atas penolakan tambang di wilayah Silo. Dia meminta agar DPRD Jember serius ikut mengawal tolak tambang.
“Jangan seperti tahun 2008, kami merasa dikibuli. Dewan ketika menghianati rakyat,” Ketus Aktivis gaek itu.
DPRD DUKUNG TOLAK TAMBANG
Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Muchson yang menjumpai perwakilan demonstran menegaskan bahwa DPRD Jember telah bersepakat menolak tambang. Berbagai upaya juga dilakukannya, baik upaya koordinatif maupun penguatan melalui perda RTRW.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya, termasuk penetapan Perda RTRW, hanya perda itu masih butuh Rencana Detail Tata Ruang,” kata Ayub.
Didalam perda RTRW sudah tegas disebut bahwa Jember adalah wilayah berbasis pertaniann dan perkebunan, maka pengembangan pembangunannya haruslah berbasis potenai lokal.
” Ya ayo kita dibantu untuk merealisasikan RDTL nya,” pinta Ayub.
Ayub juga menegaskan bahwa DPRD Jember siap mengawal aksi tolak tambang bersama masyarakat.
Sembari membubuhkan tanda tangan pernyataan sikap DPRD Jember yang disaksikan Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, Ra Farid, Kepala Desa Pace Farhan dan perwakilan masa.
BUPATI KEKEH TOLAK TAMBANG
Sekitar 3000 lebih Masa bergerak dari Gedung DPRD Jember ke arah Pemkab Jember untuk melanjutkan aksinya. Mereka ditemani Kapolres, dan pimpinan DPRD Jember.
“untuk membuktikan komitmen kami, mari kami temani warga jalan kaki menuju pemkab,” ayub meyakinkan.
Usai menyampaikan pendapat di Alun Alun Pemkab Jember, aksi massa ditemui Bupati Jember Faida MMR dan Wakil Bupati Jember KH Muqid Arief.
Pada kesempatan itu Faida menegaskan bahwa dirinya bersama wabup telah bersepakat tidak akan memberikan ruang sedikitpun bagi rencana penambangan, khususnya di wilayah Silo.
Senada dengan Ayub, Menurut Faida, basis pembangunan Jember mengedepankan pembangunan berbasis potensi lokal, yakni pertanian dan perkebunan.
” Besok pagi (selasa,11/12/2018) saya akan ke Jakarta lagi menemui kementrian untuk mendesak agar SK Menteri ESDM tentang Blok Silo di cabut, meski tanpa gubernur,’ tegas Faida.
Faida menyakinkan massa agar tidak perlu ragu ragu dengan sikap pemerintah kabupaten jember menolak tambang.
“Kalian tak perlu cemas, istirahat dirumah, tidak akan pernah ada tambang di silo, kami yang akan berjuang. Apalagi pak Wabup kan orang silo,” tandas Faida. (#)
