BerandaBeritaKonsultasi Publik RPJMD Kabupaten Jember Menjawab Tantangan

Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Jember Menjawab Tantangan

- Advertisement -spot_img

JEMBER – JEMPOLINDO.ID –  Konsultasi publik RPJMD (rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021-2026 dilaksanakan di Pendopo Wahyawibawagraha, Jumat (09/07/2021), merupakan upaya Pemkab Jember menyerap masukan dari masyarakat, untuk menjawab tantangan lima tahun mendatang.

Konsultasi publik itu  dihadiri secara luring oleh Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman, Sekda Jember Ir. Mirfano, para asisten serta staf ahli Bupati, dan juga diikuti secara daring oleh jajaran Forkopimda, jajaran DPRD Jember, Camat se-Kabupaten Jember, perwakilan masyarakat hingga mitra pembangunan.

Menurut Bupati Hendy, RPJMD merupak dokumen perencanaan lima tahunan, yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah, dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi dasar penyusunan, perencanaan, penganggaran dan kegiatan tahunan pemerintah.

“RPJMD Jember harus selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jatim sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar program pembangunan yang kita rencanakan didukung dengan maksimal oleh pemerintah pusat dan provinsi,” kata Bupati Hendy.

Melalui Konsultasi publik itu, Bupati Hendy mengajak semua pihak untuk saling bersinergi, kolaborasi, bahu membahu dan cepat dalam mengambil langkah, agar terwujud capain visi misi Pemerintah Kabupaten Jember. Prioritas pembangunan di Kabupaten Jember tahun 2021-2026 diarahkan pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur.

“Sudah saatnya kita harus mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya dan mengharumkan nama Kabupaten Jember melalui kontribusi seluruh elemen masyarakat,” pesannya.

Berdasarkan hasil resume Konsultasi Publik RPJMD 2021 – 2026, ada delapan permasalahan daerah yang harus selesaikan bersama dengan semangat sinergi, kolaborasi dan akselerasi, diantaranya :

  1. Pandemi Covid-19 masih belum selesai dan sekarang dihadapkan varian baru dari Covid-19 ini. Upaya pemerintah dalam menghambat rantai penyerabaran Covid-19 terus dilakukan mulai dari pemberlakuan WFH (Work from home), PPKM mikro, refocussing anggaran dan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat umum. Selain itu optimalisasi pelayanan kesehatan untuk Covid-19 juga terus ditingkatkan.
  2. Dampak Pandemi Covid-19 tidak hanya pada kondisi kesehatan, akan tetapi meluas berdampak kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kita terkontaksi sangat dalam pada tahun 2020. Pada tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi Jember tercatat -2,98%. Sektor pertanian, industri, dan perdagangan yang merupakan penyumbang terbesar PDRB Jember terganggu oleh pandemi Covid-19. Sementara itu, PDRB Kabupaten Jember menyumbang 3,3% terhadap perekonomian Jawa Timur.

Salah satu hal yang harus disyukuri adalah tingkat inflasi yang masih terkendali meskipun sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tingkat inflasi Jember sebesar 2,08%. Dengan terkendalinya tingkat inflasi, maka daya beli masyarakat juga dapat terjaga.

  1. Selain pertumbuhan ekonomi, turunnya kesejahteraan masyarakat sebagai dampak Covid-19 juga ditunjukan oleh angka pengangguran dan kemiskinan di Jember. Berdasarkan data BPS Jember, jumlah pengangguran meningkat sebanyak 19 ribu menjadi 67 ribu penduduk ditahun 2020. Secara persentase, tingkat pengangguran tahun 2020 menjadi 5,12% relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 3,8%.
  2. Jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS Jember juga turut bertambah sebanyak 21 ribu penduduk sehingga akumulasi penduduk miskin ditahun 2020 menjadi 247 ribu penduduk. Secara persentase, tingkat kemiskinan ditahun 2020 ini sebesar 10,09%. Saya harapkan kepada dinas terkait untuk dapat mencatat siapa-siapa yang masuk dalam kategori pengangguran dan kemiskinan dari data BPS tersebut, kita laksanakan program-program yang bersifat strategis dan memiliki daya ungkit besar untuk dapat memperluas lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan.
  3. Permasalahan eksisting selanjutnya adalah ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Salah satu indikator yang kita gunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Pada tahun 2020, skor indeks gini kita masuk dalam kategori sedang namun relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur.
  4. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur. Ada gap sebesar 4,6 poin antara IPM Jember dengan IPM Jawa Timur pada tahun 2020. IPM Jember menduduki peringkat 31 di Jawa Timur.

Indikator IPM dibentuk dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan konsumsi masyarakat. Dari ketiga dimensi tersebut, perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 di Jember dikarenakan oleh konsumsi masyarakat yang turun. Meskipun demikian, pertumbuhan IPM Jember masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur.

  1. Permasalahan pembangunan yang juga masih belum terselesaikan adalah tingginya AKI, AKB, dan prelevansi stunting di Kabupaten Jember. Angka kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 174 per 100.000 kelahiran hidup, AKB sebanyak 9,22 per 1.000 kelahiran hidup, dan kasus stunting sebanyak 21.271 kasus.
  2. Selain indikator-indikator tersebut, perlu mempertimbangkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki tujuh potensi bencana alam yang tersebar di 31 Kecamatan. Mulai dari Tanah longsor, Banjir, Tsunami, Puting beliung, Gempa bumi, Gunung berapi, sampai Kekeringan. Selain itu bencana alam itu, pandemi Covid-19 mengajarkan kita pentingnya memitigasi risiko bencana non alam. Indeks Risiko Bencana Jember terus turun tetapi lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Pada tahun 2019, Indeks Risiko Bencana Jember sebesar 181,1 poin dan angka ini masuk dalam kategori risiko tinggi. Risiko tinggi ini tentu dapat ditekan dengan meningkatkan mitigasi risiko bencana di Kabupaten Jember.

Dari permasalahan-permasalahan itu, menurut Bupati Hendy, kondisi di Kabupaten Jember diperparah dengan kinerja birokrasi yang tidak dapat bekerja secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan lemahnya serapan belanja daerah dan opini BPK pada tahun 2020. Sementara itu pelayanan publik tidak dapat berjalan maksimal karena ketidakpastian kebijakan pada periode pemerintahan sebelumnya.

“Kesembilan program prioritas tersebut adalah program strategis yang diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi pembangunan Kabupaten Jember,” pungkasnya. (*)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img