Surabaya _ Jempolindo.id _ Kerawanan jelang Pemilu 2024, menjadi perhatian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur.
Baca juga : Seru, Nobar Piala Dunia U-17 di Pemkab Jember
Seperti diungkapkan oleh Ketua FKDM Jatim, Prof Akh Muzakki, saat memimpin Rapat Koordinasi Fasilitasi Pewaspadaan Kerawanan Sosial di tahun Politik, di Hotel Platinum, pada Sabtu – Minggu (11-12/11/2023).
Menurut Muzakki, Provinsi Jatim akan menjadi tempat pertarungan politik paling menentukan bagi ketiga pasangan yang berlaga dalam Pemilu 2024.
“Kondisi ini akan membuat ketiga pasangan bertarung habis-habisan dalam memenangkan pertarungan politik di Jatim,” jelas Muzakki.
Oleh karena itu, semua pihak diharapkan mewaspadai agar atmosfer politik di Jatim tidak sampai memanas.
“Kalau ada dinamika politik, itu hal yang wajar saja, tetapi jangan sampai dinamika itu bergulir liar dan memanas sehingga bisa membakar dan menghancurkan kebersamaan yang ada di Jawa Timur,” jelas Muzakki yang juga Rektor UINSA Surabaya ini.
Salah satu potensi yang patut diwaspadai adalah kemungkinan diseretnya politik identitas dalam upaya memenangkan pertarungan politik yang terjadi.
“Saya berharap teman-teman FKDM di Kab/Kota memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah diseret untuk kepentingan politik tertentu namun menghancurkan persaudaraan dengan sesamanya,” jelas Muzzaky lagi.
Secara khusus Muzzaky mengajak peserta Rakor untuk mengampanyekan slogan Politik Sakperlune, Seduluran Selawase (berpolitik seperlunya saja, namun persaudaraan itu selamanya).
Dalam rakor yang dihadiri pimpinan FKDM Kab/kota dan Bakesbangpol Se Jawa Timur itu juga menghadirkan pimpinan FKDM Jatim yang lain seperti Prof Anita Lie, MA dan Dr H Freddy Purnomo, SH, MH.
Peran Dunia Pendidikan Jelang Pemilu 2024
Dalam paparannya, Anita Lie menyoroti tentang pentingnya dunia pendidikan dalam turut serta memberikan pendidikan kebhinekaan kepada masyarakat.
Menurut Anita Lie, dunia pendidikan memang harus selalu memberikan pendidikan politik yang tegak lurus dengan NKRI.
“Cara berpolitik kami para pendidik adalah tegak lurus dnegan kepentingan NKRI,” tegas guru besar Universitas Katolik Widya Mandala ini.
Menurut Anita, meskipun dunia politik belum sepenuhnya bisa seperti yang dharapkan, namun masyarakat tidak boleh apriori dan anti politik.
“Saya selalu mengajarkan pada mahasiswa untuk tidak golput, saya juga tidak pernah mengarahakn aspirasi politik mereka, tetapi selalu memberikan edukasi dan wawasan yang cukup agar mereka bisa menentukan pilihan politiknya sesuai hati nurani masing-masing,” jelas Anita.
DPRD Jatim Minta Masyarakat Tidak Anti Politik
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Purnomo yang meminta masyarakatnya tidak anti terhadap politik.
“Walau kadang saya menangis dengan kondisi politik yang ada, namun percayalah masih ada politisi politisi yang baik yang masih peduli dengan nasib bangsa ini,” jelas Freddy Purnomo.
Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto menyambut baik pelaksanaan Rakor yang dilaksanakan FKDM Provinsi Jatim.
Menurut Eddy, Provinsi Jawa Timur memiliki keberagaman pandangan politik, tata cara beragama, berbudaya hingga perbedaan status ekonomi sehingga memiliki kerentanan terjadinya konflik bila tidak dideteksi secara lebih dini.
“FKDM Provinsi Jawa Timur memiliki peran dan fungsi dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan,” jelas Eddy lagi. (Mmt)
