KemenPAN RB Nobatkan Khofifah Sebagai Pemimpin Perubahan

0
91

JAKARTA_Jempol.  Gubernur Propinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terima Penghargaan sebagai pemimpin perubahan  dari  Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amien  didampingi  MenPAN RB Tjahyo Kumolo di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/2019)

Penghargaan itu diterima Khofifah   bersama 13 pimpinan kementerian dan pemerintah daerah  secara nasional, atas hasil penilian yang menetapkannya sebagai   figure pemimpin wanita.

Khofifah dinilai punya  komitmen besar  melakukan perubahan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan sert berhasil membangun zona integritas secara massif.

Prestasi Khofifah mengantarkan Provinsi Jawa Timur mendapat   predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan,  sekaligus menempatkan Pemprov Jatim sebagai penerima penghargaan terbanyak dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Gubernur Jatim Khofifah menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntable-Responsive atau dikenal dengan CETTAR.

Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menerima penghargaan sebahai pemimpin perubahan

“Saya secara khusus mengucapkan terimakasih kepada 6 unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK, semoga ini bisa memotivasi dan diikuti oleh unit kerja lainnya. Semoga masyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik ,” kata Khofifah.

Sementara itu, WBK maupun WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

Pada 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pertama kalinya meraih penghargaan wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

Sedikitnya enam unit kerja Pemprov Jatim berhak menyandang predikat WBK yakni masing-masing yaitu UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Prov. Jatim.

Selanjutnya, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Prov. Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.

Lebih jauh Khofifah menyatakan penghargaan WBK ini merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi.

“Oktober 2019 lalu, Laporan Keuangan Pemprov Jatim juga mendapatkan predikat opini WTP [Wajar Tanpa Pengecualian] dari BPK [Badan Pemeriksa Keuangan]. Raihan WBK ini berseiring dengan status WTP tersebut. Setelah ini Pemprov Jatim menargetkan predikat sebagai wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” tegas Gubernur Wanita pertama di Jatim tersebut.

Lebih lanjut  Khofifah menerangkan, nantinya enam unit kerja yang meraih WBK tersebut akan dijadikan ideal type atau contoh sekaligus role model bagi instansi lainnya di lingkungan Pemprov Jatim.

“Harapannya seluruh unit kerja Pemprov Jatim bisa menumbuhkan suasana kompetisi untuk bergerak menuju perubahan dan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, lebih cepat dan lebih berkualitas dari sisi pelayanan,” ujarnya.

Khofifah mengakui bahwa Pemprov Jatim untuk meraih penghargaan tersebut tidaklah mudah sehingga kedepan dibutuhkan manajemen dan kemauan untuk melakukan perubahan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Dalam implementasi WBK, dibutuhkan komitmen dari semua pihak mulai kepala daerah beserta seluruh jajarannya. Yang ditunjang dengan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,” terangnya.

Secara khusus Khofifah meyakini bila proses penanaman nilai dan budaya kerja yang positif itu akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “ Iklim good and clean governance akan dengan simultan bisa tercapai  sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh masyarakat Jawa Timur.” (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini