jempolindo.id. Jakarta – Beredar rekaman vidio jumpa pers di Hotel Manhattan, Jl Prof Dr Satrio, Kuningan, Jaksel, Kamis (18/1/2018) yang digelar Partai Hanura Kubu Manhattan yang sedang berkonflik dengan Kubu Ambhara.
Direktur Eksekutif Partai Hanura Djafar Bajeber menyatakan bahwa konflik internal Hanura sedang diobok obok oleh Wiranto yang sekarang sedang menjabat sebagai Menkopolhukam dalam Kabinet Jokowi.
“Perilaku wiranto inilah yang telah memecah belah partai Hanura,” kata Djafar.
Wiranto dituding dengan sengaja mengulur ngulur untuk menyelesaikan konflik internal partai Hanura sehingga menyebabkan kekacauan yang berkelanjutan.
“Kita minta Wiranto turun, gak usah didengar omongan wiranto. Kalo perlu kita akan demo ke istana supaya Wiranto dipecat jadi menteri” kata djafar.
Kubu Ambhara sebelumnya sempat memecat Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketum. Kubu Ambhara juga menuding OSO melakukan aneka pelanggaran, termasuk menyelewengkan duit Rp 200 miliar milik partai ke rekening pribadinya.
DPD Hanura DKI Muhammad Ongen Sangaji menyebut kubu Ambhara sudah menyiapkan skenario untuk memecah partai. Skenario tersebut sudah disiapkan dua bulan lalu.
“Kami ingin sampaikan bahwa kegiatan yang menamakan grupnya Ambhara ini sebenarnya menurut saya skenario besar yang dilakukan sudah 2 bulan,” ujar Ongen.
Hanura kubu Ambhara saat ini sudah memiliki ketum baru, yaitu Daryatmo. Ongen menilai ada dua orang di kubu Ambhara yang menjadi dalang dalam perpecahan Hanura. Dua orang itu juga disebutnya akan meninggalkan Hanura pada Pemilu 2019.
“Menurut saya, yang dilakukan oleh Saudara Sudding (sekjen kubu Ambhara) dan kawan-kawan, mereka pada akhirnya akan meninggalkan Hanura di 2019. Yang namanya Dossy (Dossy Iskandar), Sudding, akan meninggalkan Hanura. Target mereka Hanura tidak bisa di 2019,” papar Ongen.
Eks timses Ahok-Djarot di Pilgub DKI ini mengajak kader Hanura tak terpengaruh isu-isu miring yang ada. Termasuk soal isu perpecahan ini didalangi Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto.
“Saya mengajak Partai Hanura di mana pun berada, jangan terpengaruh oleh yang ada. Mereka bilang Pak Wiranto di balik ini, tapi Pak Wiranto tidak muncul-muncul,” ucap Ongen.
Wiranto Minta Kader Taat Hukum
Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mengungkapkan, konflik di internal Partai Hanura belum selesai 100 persen. Masih ada berbagai friksi yang terjadi di elite partai tersebut.
Wiranto minta para elite Hanura harus taat hukum. Meski tak jelas apa yang dimaksudnya dengan taat hukum.
Wiranto sendiri tidak menjelaskan arti taat hukum yang ia maksud. Apakah kepengurusan Hanura harus mengacu ke SK Menkum HAM 17 Januari 2018 atau SK Menkum HAM 12 Oktober 2017.
Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM tanggal 17 Januari 2018, pengurus partai Hanura yang dinyatakan sah yakni Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lontung Siregar.
Keputusan itu pula yang menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaring calon legislatif Partai Hanura kepengurusan OSO dan Herry Lontung Siregar.
Namun, belakangan muncul tudingan dari kubu OSO yang mengarah ke Wiranto.
Wiranto dituding telah mempengaruhi KPU hingga Mahkamah Agung untuk mengakui kepengurusan berdasarkan SK Menkum HAM tanggal 12 Oktober 2017 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekjen Syarifuddin Sudding.
Kepengurusan Hanura OSO dan Syarifuddin Sudding merupakan kepengurusan yang sah sebelum terbitnya SK Menkum HAM 17 Januari 2018. Namun akibat konflik, kedua elite Hanura itu pecah kongsi.
OSO lantas menggandeng Herry Lontung Siregar sebagai Sekjen. Sementara Syarifuddin Sudding menggandeng Daryatmo sebagai Ketua Umum. (*)