JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Sejumlah fasilitas publik di Jember dinilai belum ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas di lingkungan kantor DPRD Kabupaten Jember.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Perpenca Jember, Asrorul Mais, saat RDP bersama Komisi D DPRD Kabupaten Jember, GMNI Jember, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, pada Selasa (26/05/2026).
Struktur bangunan DPRD Kabupaten Jember, masih membuat penyandang disabilitas kesulitan, terutama jika akan menuju ruang paripurna, di tingkat dua, masih harus naik tangga.
Untuk itu, Mais mendesak Pemkab Jember segera menerapkan perda secara konkret dan terukur.
Alfian: Jember Harus Bebas Diskriminasi
Menjawab keluhan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember Alfian Andri Wijaya menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Jember menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, berikut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
“Jember harus bebas diskriminasi terhadap disabilitas,” tegasnya.
Karenanya, dalam forum RDP, Legislator Partai Gerindra itu meminta agar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta.
“Kami tadi menyampaikan kepada Disnaker untuk mengeluarkan surat edaran, agar fasilitas publik bisa ramah disabilitas, termasuk gedung DPRD,” tegasnya.
Pentingnya Komda Disabilitas
Sementara, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jember Indi Naidha, menjelaskan bahwa pokok permasalahannya adanya alokasi anggaran untuk penanganan Disabilitas yang masih jomplang.
“Serapan anggaran untuk disabilitas hanya 38 juta,” katanya.
Untuk itu, menurut Legislator PDI Perjuangan itu, diperlukan adanya wadah bagi penyandang disabilitas, dengan membentuk Komite Daerah Disabilitas.
“Sehingga nanti bisa kita temukan sebenarnya pokok persoalannya dimana,” tegasnya. (#)
