Jember _ Jempolindo.id _ Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST IPU, menjawab singkat, kritik tajam DPRD Jember saat Rapat Paripurna, penyampaian rekomendasi hasil pembahasan Panitia Khusus tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun 2022, di gedung DPRD Kabupaten Jember. Sabtu (15/04/2023) Malam.
“Semua kritik yang disampaikan DPRD Jember, merupakan kewenangan DPRD Jember. Tentu menjadi masukan, untuk perbaikan kedepan,” ujar Bupati Jember, saat ditanya wartawan.
Baca juga : Pemkab Jember dan DPRD Jember Bahas LKPJ 2022
Begitupun, saat menanggpai rekomendasi DPRD Jember, terkait pemecatan 4 Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Jember, Hendy menilai bahwa itu merupakan kewenangan dirinya sebagai Bupati Jember.
“Itu merupakan wewenang saya,” ujarnya singkat, sambil memasuki ruang Ketua DPRD Jember.
Diketahui, Rapat Paripurna DPRD Jember tentang penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Jember tahun 2022, dihadiri oleh sejumlah 39 anggota dari 50 Anggota DPRD Jember.
Jempolindo _ Rekomendasi Pansus DPRD Jember
Melalui juru bicara Pansus DPRD Jember, yakni diantaranya Hadi Supaat dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufid dari Fraksi PKB, Edi Cahyo Purnomo dari Fraksi PDI Perjuangan, H Achmad Faesol dari Fraksi PPP, Ardi Pujo Prabowo dari Fraksi Gerindra, Achmad Dhafir Syah dari Fraksi PKS dan David Handoko Seto dari Fraksi Nasdem, menilai secara keseluruhan kinerja Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST IPU terjadi peningkatan di berbagai sektor, meski juga harus ada perbaikan.
Dalam pandangannya, DPRD Jember menilai beberapa OPD dianggap gagal dalam menjalankan kebijakan Bupati Jember, sehingga merekomendasikan agar dilakukan pemecatan kepada sejumlah Kepala OPD.
Atas kegagalannya itu, DPRD Jember meminta supaya Bupati Jember Hendy Siswanto mencopot Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Harry Agustriono, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Indra Tri Purnomo, Kepala Dinas Perhubungan Agus Wijaya, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Murdiyanto.
Melalui Sekretasis Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto, menjelaskan bahwa rekomendasi itu tertuang dalam keputusan DPRD Jember Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Jember Tahun Anggaran 2022.
Menurut David kinerja Kepala OPD telah dinilai gagal total, sehingga jika memang diperlukan harusnya diganti saja, dengan orang yang lebih berkompeten.
“Kami melakukan kajian secara objektif, melalui pembasan Pansus. kami sepakat agar Bupati Jember mengganti pejabat yang kerjanya tidak becus,” ujar David.
Jempolindo _ Dinas Pariwisata Jember
Seperti tertuang dalam rekomendasi DPRD Jember, kinerja pariwisata yang juga merupakan program prioritas bupati nomor 4, capainnya masih belum memuaskan dan tidak didukung kinerja maksimal dari pemerintah daerah terlebih OPD Dinas Pariwisata, karena minimnya dalam keterlibatan pemerintah terutama penganggaran yang minim dalam mengembangkan potensi destinasi unggulan yang memiliki nama besar seperti Watu Ulo, Rembangan, bahkan sekarang muncul Pantai Payangan atau Teluk Love.
Serta masih belum maksimal dalam terobosan promosi wisata melalui Calender of Event Jember, yang justru terkesan tidak focus dalam mempromosikan potensi wisata unggulan dan terkesan meluas bahkan dipersepsikan bukan agenda promosi wisata namun justru dipersepsikan sebagai Calender Of Event Bupati.
Oleh karena itu perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata daerah yang diisi orang orang professional yang mampu mengangkat kembali Jember sebagai Kota Pariwisata yang masuk dalam peta wisata nasional bukan Kota bisnis.
Dalam pelestarian seni budaya pengelolaan program yang sudah diluncurkan melalui J Klab (Jember Kreatif Lab) hanya gaung dalam ceremony event namun tidak jelas dalam keberlanjutan.
Dibidang pemerintah daerah tidak memiliki komitmen jelas dalam pemajuan kebudayaan daerah hal ini diindikasikan sampai saat ini pemerintah daerah belum menyusun Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
Bahkan pelaksanaan kegiatan hari besar tahun 2022 dengan di gratiskan destinasi wisata yang di kelola pemkab Jember termasuk Papuma milik perhutani menyisakan banyak persoalan di antaranya sampah, keamanan, ketertiban, kenyamakan bahkan keselamatan yang sampai memakan korban jiwa dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab langsung walaupun korban akhirnya juga dapat santunan dari pemkab Jember .
Inilah sejumlah fakta, bahwa dinas pariwisata dalam manajemen kinerja dan terobosan sangat lemah terutama dalam sinergi dan kordinasi juga tidak maksimal baik dilakukan dengan antar OPD para pegiat wisata dan kesenian terutama pada Dewan Kesenian Jember yang tidak difungsikan secara maksimal.
“Kami menilai sudah saatnya Bupati serius mengevaluasi kinerja dari pimpinan di dinas pariwisata dan kebudayaan. DPRD Jember merekomendasikan lebih baik Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diganti saja dengan pejabat yang lebih mampu,” ujar David.
Jempolindo _ Kepala Disperikel
Sedangkan alasan usulan untuk mencopot jabatan Kepala Disperikel Andri Tri Purnomo, karena yang bersangkutan dinilai gagal menjalankan program satu rumah satu kolam.
“Terdapat program 1.000 kampung ikan dengan membuatkan 5.000 kolam ikan di masing-masing rumah penduduk. Program ini bahkan sudah dipamerkan kepada Menteri Perilkanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono dan sudah dua tahun dianggarkan. Namun, gagal dilaksanakan padahal sudah disediakan anggaran yang memadai. Oleh Karena itu, Bupati untuk serius mengevaluasi jika dirasa kepala dinas tidak mampu melaksanakan amanah APBD tersebut, maka dicarikan saja pengganti pejabat yang lebih berkompeten,” tuntut David.
Kepala Dishub
Demikian pula, dengan usualan untuk mencopot Kepala Dishub Agus Wijaya, berkaitan dengan masalah pesawat carter. Terlebih, permasalahan tersebut telah menyebabkan adanya penyelidikan oleh Polres Jember.
“Gagalnya trial trayek pesawat Grand Caravan New Cessna Jember – Surabaya yang seperti di gaung gaungkan oleh Bupati bahwa pesawat berpenumpang 12 orang tersebut akan terbang di langit Jember selama 90 hari ternyata hanya omong kosong belaka. Karena, rakyat melihat bahwa Pemkab Jember tidak serius untuk maju dan melibatkan anggaran yang tidak sedikit dari bank milik pemerintah yang sampai saat ini menyisakan persoalan sampai di lidik oleh Kepolisian. Hal ini harus menjadi harus menjadi evaluasi serius bagi Bupati dan OPD Dinas Perhubungan. Demi perubahan Jember lebih baik. kami rekomendasikan kepala dinas Perhubungan untuk diganti,” pinta jubir Pansus DPRD Jember.
Kepala Dispora
Sedangkan sorotan terhadap Kepala Dispora Murdiyanto, karena dinilai tidak sanggup memfasilitasi event sepakbola amputasi.
“Jika memang kepala dinas tidak mampu untuk melaksanakan, berarti tidak berkomitmen untuk mendukung kemajuan Pemkab Jember. Lebih baik mundur saja,” seru Jubir Pansus DPRD Jember. (*)
