Jember_Jempol. Tangani Musibah Covid 19 (Corona) Kabupaten Jember yang masih belum punya APBD ‘2020 semakin tak jelas, sementara Wakil Bupati Jember Jember malah klaim alokasikan 400 Milyar.
Pernyataan itu bertentangan dengan sikap ketua DPRD Jember Itqon Syauqi yang meminta Bupati Jember agar berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Timur. Sedangkan sikap Pemprov Jatim malah suruh menunggu sampai ada penetapan APBD.
Untuk memahami perbedaan pandangan yang tak kunjung usai itu, Jempol coba membahasnya dari sumber berita media.
DPRD Jember Tak Berdaya
Beritajatim.com, Senin 6 April 2020, merilis pernyataan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi yang meminta Bupati Jember agar sowan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk meminta petunjuk terkait nasib APBD ‘2020.
Sejak Gubernur Jatim Khofifah menyetujui penggunaan APBD dengan Perkada, kata Itqon, maka DPRD Jember sudah tidak memiliki kewenangan lagi, dan bergeser menjadi kewenangan Gubernur Jawa Timur.
Pemprov Jatim Nyatakan Jember Harus Menunggu Penetapan APBD
Menyitir berita yang dirilis KISS FM, (Rabu, 8 Maret 2020) Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur Jempin Marbun, gara – gara Kabupaten Jember belum punya APBD , maka alokasi anggaran penanganan Covid 19 di Jember sulit.
Menurut Jempin, Kabupaten Jember masih harus menunggu pembahasan dan penetapan APBD. Berbeda dengan Kabupaten lainnya yang sudah memiliki APBD.
Sekitar bulan Maret 2020, Bupati Jember mengajukan perkada kedua untuk penanganan Covid-19. Namun Gubernur menolak, karena tidak ada dasar hukum yang membenarkan ada 2 kali perkada, apalagi bukan untuk belanja rutin.
Karenanya, kata Jempin, tidak ada jalan lain alokasi anggaran penanganan covid-19 di Jember harus menunggu pengesahan APBD 2020.
Jember Klaim Alokasi Anggaran Covid 19 sebesar 400 Milyar
Sementara, Kreasindonews (Rabu, 8 April 2020) menulis pernyataan Wakil Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief yang menyampaikan bahwa Kabupaten Jember mengalokasikan sebesar Rp 400 Milyar untuk penanganan Covid 19.
Menurut Wabup Muqit Arif, jumlah tersebut sudah sesuai dengan arahan pemerintah pusat. (Red)
