Jember_Jempol. Menepis opini yang dikembangkan Bupati Jember dr Faida MMR dan menstigma negatif hubungan Partai Politik dengan Anggota DPRD Jember, maka 11 Partai diantaranya PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PPP, PKB, Nasdem, Demokrat, Partai Golkar, PKS, Perindo, Berkarya dan PAN melakukan press realis di Rumah Makan Lestari, Rabu (29/07/2020).
Melalui Juru Bicara 11 Parpol Bambang Wahjoe Soedjono, menyatakan Faida melalui media massa selalu menyampaikan seolah – olah Faida didolimi.
“Pernyataan Faida telah menyesatkan dan melakukan pembodohan kepada masyarakat Jember. Ini tidak bisa dibiarkan, saya kira Masyarakat Jember tidak bodoh dan sudah melek informasi,” tegas Bambang.
Sekretaris PDI Perjuangan Jember itu menyampaikan berkumpulnya 11 Parpol yang dimediatori Sekretaris PKB Jember Ayub Junaedi itu didorong oleh kesadaran bersama dalam rangka merespon situasi yang berkembang.
“Berkumpulnya partai politik kali ini atas inisiatif bersama,” jelasnya.
Senada dengan Bambang, Partai Demokrat yang diwakili Agusta Jaka Purwana SE juga menyayangkan sikap Faida yang tak hentinya mengembangkan opini seolah terjadi pertentangan antara Anggota DPRD dan Partai Politik.
“Bagaimana mungkin kami sebagai kepanjangan partai melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan partai sebagai rumah kami,” sergahnya.
Karenanya, kata Agusta, seluruh tindakan yang dilakukan di gedung DPRD sudah melalui koordinasi dengan partai politik yang menaunginya.
Termasuk agenda melaksanakan Hak DPRD Jember, sejak Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dilaksanakan sesuai petunjuk partai.
“Faida itu kan selalu mengembangkan opini tidak anti partai politik, dan menyudutkan anggota DPRD Jember,” keluhnya.
Faktanya, kata Sekretaris Partai Demokrat itu, jangankan dengan DPRD dengan internal bawahannya saja Faida tidak bisa membangun komunikasi yang baik.
“Contohnya, publik sudah tahu itu, hubungan Faida dengan Mirfano Sekda Kabupaten Jember yang memburuk,” tandasnya.
Faida juga dinilai seringkali melanggar peraturan perundangan yang berlaku, juga tidak mengindahkan perintah Mendagri dan Gubernur Jawa Timur.
Kebijakan Faida dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Jember juga telah menyebabkan Jember berpredikat Disclaimer, seperti yang tertuang dalam LHP BPK.
“Karenanya kami (red : 11 parpol) bersepakat mendorong DPRD Jember menindak lanjuti LHP BPK untuk dilapotkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” pungkasnya. (*)
