JEMBER, JEMPOLINDO.ID – Di tengah gempita politik praktis yang kerap mengedepankan transaksi dan perebutan jabatan, sebuah buku menggugat paradigma bahwa kekuasaan adalah segalanya.
Buku berjudul Kekuasaan yang Menolong karya Muhammad Sarmuji, Sekjen DPP Partai Golkar, menghadirkan pemikiran mendalam tentang hakikat kepemimpinan yang sesungguhnya.
Rencananya, Sarmuji akan membeberkan karyanya, saat Bedah Buku, bersamaan dengan Grand Opening Resto Cikiluks, di Jalan Jawa, pada Sabtu (09/05/2026).
Kegiatan ini, diselenggarakan oleh KAUJE Korda Jember dan Baznas Kabupaten Jember, dengan menghadirkan narasumber, Ketua MUI Jawa Timur Prof KH Halim Subahar, Guru Besar Fakultas Ekonomi Unej Prof Zainuri, dan Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim.
Bertindak selaku Ketua Panitia Penyelenggara, Sekum KAUJE Korda Jember Rendra Wirawan, menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan ini, sebagai edukasi kepada masyarakat Jember, khususnya kepada alumni Unej dan Mahasiswa.
“Kegiatan bedah buku ini kami harapkan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda, akademisi, dan masyarakat dalam memaknai kepemimpinan yang humanis dan bermanfaat,” paparnya.
Selain itu, Rendra menyebut, kegiatan bedah buku ini, diharapkan dapat menumbuhkan budaya literasi, diskusi intelektual, dan refleksi sosial di tengah masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong lahirnya gagasan serta semangat pengabdian untuk daerah dan bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rendra berharap kegiatan bedah buku ini, dapat memperkuat sinergi antara dunia akademik, tokoh masyarakat, dan media dalam membangun peradaban yang lebih baik.
Sebagai gambaran awal, Komisioner Baznas Kabupaten Jember Abdul Aziz, yang telah membaca buku tersebut menjelaskan bahwa Buku Karya M Sarmuji itu menegaskan, bahwa jabatan dan kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan akhir.
Azis memahami, buku tersebut menggambarkan, bahwa tujuan utama dari kekuasaan adalah membantu masyarakat dan menghadirkan kemaslahatan.
“Jabatan bukan simbol kemuliaan, tetapi sarana pengabdian,” demikian inti pemikiran yang diusung dalam buku tersebut.
Buku ini secara tegas mengkritik fenomena politik transaksional, perebutan jabatan tanpa nilai, pencitraan kosong, serta praktik kekuasaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Menurut Azis, buku tersebut membangun narasi bahwa politik akan kehilangan maknanya ketika rakyat sekadar dijadikan alat untuk meraih suara.
Lebih jauh, pemimpin ideal tidak cukup hanya cerdas secara administratif.
“Seorang pemimpin harus memiliki empati, memahami penderitaan rakyat, hadir di tengah kesulitan, dan mampu mendengar aspirasi masyarakat kecil,” ujar Azis.
Kekuasaan yang jauh dari empati, tegas buku ini, akan berubah menjadi otoritarianisme.
Buku yang bernuansa etika dan moralitas ini mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban—bukan hanya secara hukum negara, tetapi juga di hadapan Allah.
“Hal ini sejalan dengan konsep “Sayyidul qaumi khadimuhum” yang artinya pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka,” katanya
Secara gamblang, Buku tersebut membedakan antara kekuasaan yang menolong dan kekuasaan yang menindas.
“Kekuasaan yang menolong adalah yang melayani rakyat, membuka akses kesejahteraan, melindungi yang lemah, serta adil dalam kebijakan,” tegasnya.
Sebaliknya, kekuasaan yang menindas hanya memanfaatkan jabatan, anti kritik, koruptif, dan memihak elit tertentu.
Pesan moral yang ingin disampaikan buku ini sangat jelas: semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab.
“Kekuasaan harus menghasilkan manfaat nyata, pemimpin harus rendah hati, dan politik harus kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Kekuasaan yang Menolong mengajak mengubah cara pandang tentang politik—dari “politik untuk berkuasa” menjadi “politik untuk melayani”.
“Sebuah perubahan fundamental yang diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kepemimpinan yang lebih beradab dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.(#)
