JAKARTA, JEMPOLINDO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP secara resmi melarang seluruh kadernya untuk terlibat dalam bisnis program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Larangan keras ini tertuang dalam Surat Edaran bernomor 940/IN/DPP/II/2026 yang diterbitkan pada 24 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto serta Ketua DPP Komarudin Watubun .
Dalam surat edaran tersebut, partai berlambang banteng moncong putih dengan tegas melarang kadernya memanfaatkan program unggulan pemerintah ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok. “Dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya,” demikian bunyi instruksi tersebut .
PDIP Menjaga Integritas dan Menolak Komersialisasi
Politisi PDI Perjuangan, Mohammad Guntur Romli, menegaskan bahwa surat edaran ini merupakan instruksi internal partai untuk memastikan tidak ada kader yang terlibat dalam bisnis dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) .
“Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” ujar Guntur dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/2/2026) .
PDIP menilai bahwa program kerakyatan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak seharusnya dikomersialisasi. Para kader juga diminta untuk menjaga integritas serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai .
Sanksi Organisasi Bagi Pelanggar
Partai tidak main-main dengan instruksi ini. Setiap pengabaian terhadap larangan tersebut akan dipandang sebagai bentuk pelanggaran disiplin partai. DPP PDIP telah menyiapkan sanksi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta peraturan internal lainnya .
“Setiap pelanggaran terhadap instruksi ini akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin Partai dan akan dikenakan sanksi organisasi,” tegas bunyi surat edaran tersebut .
Selain melarang keterlibatan dalam bisnis MBG, partai juga menginstruksikan seluruh kader di semua tingkatan untuk mengawal pelaksanaan program ini agar tetap sesuai peraturan, tepat sasaran, transparan, serta menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat .
Menepis Pernyataan Wakil Kepala BGN
Langkah PDIP ini sekaligus menjadi bantahan atas pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang yang menyebut bahwa seluruh partai politik memiliki dapur MBG. Dalam acara Semangat Awal Tahun 2026 yang ditayangkan secara daring pada 14 Januari 2026, Nanik menyatakan, “Semua partai ada punya dapur (MBG)” .
Guntur Romli menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, setidaknya untuk kader PDIP. “Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan dalam bisnis MBG,” pungkasnya .
Meskipun demikian, Nanik sebelumnya menyatakan tidak terlalu mempersoalkan jika ada anggota atau kader partai politik yang ikut mengelola dapur MBG, selama dapur tersebut dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan masalah seperti kasus keracunan .
Sikap Kritis Terhadap Program Pemerintah
Larangan ini merupakan bagian dari sikap kritis PDIP sebagai partai penyeimbang terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, partai ini juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG yang mencapai Rp 223,5 triliun dari total anggaran pendidikan Rp 769 triliun dalam APBN 2026 .
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayanti, menyayangkan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG di tengah masih banyaknya sekolah dengan kondisi memprihatinkan dan guru yang membutuhkan perhatian .
“Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak, apalagi bicara soal sarana prasarananya,” kata Esti di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026) .
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons kritik tersebut dengan menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. “Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026) .
Dengan terbitnya surat edaran ini, PDIP berharap seluruh kader dapat mengikuti instruksi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk kesetiaan kepada rakyat, sekaligus menjaga marwah partai di tengah dinamika politik nasional . (#)
 PDIP secara resmi melarang seluruh kadernya untuk terlibat dalam bisnis program Makan Bergizi Gratis (MBG).){kind=link}