JEMBER, JEMPOLINDO.ID – “Apabila kita Tarik benang merah antara teknologi dengan pemikiran Soekarno. Secara intelektual, ini adalah upaya menghidupkan kembali ruh ajaran kerakyatan Bung Karno dalam ruang siber”.
Birokrasi, dalam definisinya yang paling klasik menurut Max Weber, seringkali terjebak dalam labirin formalitas yang kaku, hierarkis, dan impersonal.
Di Indonesia, watak birokrasi yang “dingin” ini kerap menjadi tembok pemisah antara kebijakan negara dengan kebutuhan riil masyarakat.
Namun, di Jawa Timur, kita melihat sebuah anomali positif yang dipertontonkan oleh dua aktor politik PDI Perjuangan yaitu Wakil Walikota Surabaya Armuji dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto.
Melalui tangan mereka, teknologi digital bukan lagi sekadar kanal narsisme politik, melainkan alat bedah untuk mengamputasi prosedur yang berbelit, atau yang secara populer mereka sebut sebagai gerakan “Sat-Set”.
Secara teoretis, apa yang dilakukan Armuji melalui kanal YouTube-nya dan Widarto melalui buletin digital “Lapor Kawan Widarto” dapat dianalisis menggunakan teori komunikasi simetris dua arah dari James Grunig.
Dalam model tradisional, birokrasi cenderung berkomunikasi secara asimetris; negara memberi perintah dan rakyat menerima.
Digitalisasi “Blusukan” yang mereka terapkan mengubah struktur ini secara fundamental. Ketika seorang Wakil Walikota atau pimpinan DPRD membuka ruang aduan langsung via gawai, terjadi pergeseran dari Government-to-Citizen (G2C) yang kaku menjadi dialog publik yang organik.
Di sini, teknologi berfungsi sebagai “equalizer” atau penyetara. Rakyat tidak lagi diposisikan sebagai objek administratif, melainkan subjek aktif yang memiliki kekuatan untuk mengaudit kinerja pemimpinnya secara langsung.
Apabila kita Tarik benang benang merah antara teknologi dengan pemikiran Soekarno. Secara intelektual, ini adalah upaya menghidupkan kembali ruh ajaran kerakyatan Bung Karno dalam ruang siber.
Bung Karno menekankan bahwa pemimpin haruslah sosok yang mampu merasakan “getaran hati rakyat“. Dalam konteks kekinian, “getaran hati” itu termanifestasi dalam keluhan mengenai aspal bolong, sengketa lahan, anak-anak yang tidak bisa menikmati akses Pendidikan hingga distribusi bantuan sosial yang tersumbat.
Jika dulu Bung Karno menembus sekat formalitas dengan orasi di lapangan-lapangan terbuka, kiniKanal Youtube Armuji dan Widarto menembus tembok kantor pemerintahan dengan transparansi digital.
Ini adalah bentuk demokrasi subtansial, di mana kekuasaan tidak lagi berjarak (distansi), melainkan hadir dalam genggaman (aksesibilitas).
Kehadiran video tanpa rekayasa di kanal youtube Cak Armuji, misalnya, berfungsi sebagai social proof bahwa negara hadir tanpa perlu menunggu disposisi bertingkat-tingkat yang memakan waktu ber minggu-minggu.
Di dalam studi administrasi publik, terdapat istilah Red Tape yang merujuk pada aturan berlebihan yang menghambat efektivitas. Strategi “Sat-Set” ini pada dasarnya adalah upaya debirokratisasi, dimana Armuji dengan perspektif eksekutif merekam proses penyelesaian masalah di lapangan, ia menciptakan standar baru akuntabilitas.
Staf di bawahnya terdorong untuk bekerja lebih cepat karena adanya pengawasan publik secara langsung (public surveillance), sedangkan Widarto dengan perspektif legislatif melalui sistem aduan yang terorganisir, ia mengembalikan fungsi representasi parlemen ke khitahnya.
Legislatif tidak lagi menjadi “menara gading”, melainkan pusat krisis yang mampu mengolah data aduan menjadi bahan kebijakan atau tekanan politik yang solutif bagi konstituennya.
Penggunaan gawai sebagai instrumen perjuangan politik oleh kedua kader PDI Perjuangan ini membuktikan bahwa teknologi, jika dipegang oleh ideologi yang tepat, dapat menjadi senjata pembebasan. Ini bukan hanya soal efisiensi teknis, melainkan soal humanisasi birokrasi.
Birokrasi yang dulu dianggap sebagai mesin yang tidak punya perasaan, kini dipaksa untuk lebih empati dan responsif.
Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan transformasi ini tidak berhenti pada sosok atau yang lazim kita sebut sebagai personifikasi, melainkan menjadi sistem yang melembaga.
Apa yang dimulai oleh Armuji dan Widarto adalah prototipe dari masa depan pemerintahan di Indonesia, sebuah pemerintahan yang terbuka, tanpa sekat, dan bergerak secepat jempol rakyat di layar ponsel.
Upaya yang dilakukan oleh Armuji dan Widarto adalah manifestasi nyata dari instruksi “Turun ke Bawah” (Turba) yang dikontekstualisasikan dengan era digital. Mereka telah berhasil meruntuhkan “tembok tebal” gedung pemerintahan dan menggantinya dengan “layar ponsel” yang transparan.
Inilah politik yang yang dikehendaki publik hari ini, politik yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan di atas kertas, tapi tentang kemanusiaan yang diprioritaskan melalui teknologi yang digunakan dengan hati. (*)
*)Penulis: Sapto Raharjanto, Adalah Ketua Bidang Penerbitan Centre Of Local Economy and Politics Studies CoLEPS Jember. Alamat : Perum Griya Mangli Indah Blok BE-16, Telp : 082229170915
