Jember, Jempolindo.id – DPRD Kabupaten Jember secara resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sekitar Rp 4,5 triliun dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat, (28/11/ 2025).
Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim, yang dihadiri oleh Bupati Jember Muhammad Fawait beserta jajaran OPD Pemkab Jember, Anggota DPRD Kabupaten Jember, serta undangan.
Pengesahan ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan program pembangunan di Jember sepanjang tahun depan .
Sebelum penetapan, Rapat Paripurna diwarnai dengan penyampaian pendapat akhir oleh tujuh fraksi DPRD Jember.
Komitmen Pembangunan dan Tantangan Anggaran
Dalam sambutannya usai pengesahan, Bupati Gus Fawait mengapresiasi kerja keras semua pihak, terutama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD akan terus ditingkatkan agar APBD 2026 dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat .
Meski berhasil disepakati, penyusunan APBD 2026 ini menghadapi tantangan dengan adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Di tengah keterbatasan tersebut, Bupati menyatakan komitmennya untuk memperkuat kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
Salah satu fokus perhatian yang diungkapkan oleh Bupati adalah besarnya kebutuhan infrastruktur di Jember.
Berdasarkan laporan dari para kepala desa dan camat, kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun .
Selain itu, Bupati juga menyoroti ketidakcapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama sepuluh tahun terakhir.
Ia memastikan akan mengambil langkah-langkah tegas jika pada 2026 target PAD kembali tidak terpenuhi .
Catatan dari Proses Penyusunan
Proses penyusunan APBD 2026 juga menyisakan dinamika. Sebelum rapat paripurna, sempat terjadi penolakan terhadap sejumlah usulan aspirasi publik.
Pemerintah daerah tidak mengabulkan 17 aspirasi di bidang peternakan yang diusulkan anggota DPRD untuk dialokasikan dalam APBD 2026.
Penolakan ini, menurut jajaran dinas teknis, antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian antara usulan dengan regulasi dan temuan lapangan yang tidak memenuhi syarat selama verifikasi.
Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Jember
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Jember menyampaikan, dampak dari menurunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sebesar Rp 350 miliar, berpengaruh terhadap menurunnya APBD Kabupaten Jember, dari semula Rp 4,9 Triliun menjadi Rp 4,5 Triliun.
“Karenanya, TPAD dan Badan Anggaran telah melakukan penyelarasan anggaran,” katanya.
Sehingga APBD Kabupaten Jember 2026 lebih fokus pada prioritas pelayanan publik, gaji pegawai, termasuk PPPK paruh waktu, dan pos anggaran yang dianggap penting.
“Menurunnya anggaran hingga 400 miliar, mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi meningkatkan pendapatan, tanpa harus menaikkan pajak,” ujarnya.
Seluruh OPD, mengalami penurunan anggaran hingga 30 persen, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program di masing masing OPD.
“Seperti Anggaran perawatan jalan, otomatis akan terpengaruh, namun bagaimana harus tetap jalan,,” tandasnya.
Momen Informal di Balik Layar
Di balik keseriusan pembahasan anggaran, terjadi momen informal yang menghangatkan suasana. Pada akhir rapat finalisasi pembahasan R-APBD sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, secara spontan diguyur tepung oleh sejumlah rekan sejawatnya.
Ternyata, rapat tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Widarto yang ke-43. Aksi kejutan ini menunjukkan keakraban antaranggota dewan di sela tugas-tugas formal mereka .
Dengan disahkannya APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD memiliki landasan yang kuat untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun depan. (#)
- Pewarta: Selamet Hariyadi
- Editor: Miftahul Rachman
 Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sekitar Rp 4,5 triliun){kind=link}