Jember, Jempolindo.id – Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi, sebagai tempat penampungan air hujan, kemudian disimpan dan dialirkan ke danau dan sungai-sungai.
Tujuan pengelolaan DAS untuk menjaga kelestarian, keserasian dan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
Jika tidak tepat dalam pengelolaan DAS akan menimbulkan bencana tanah longsor, banjir, berkurangnya sumber air tanah dan lainnya.
Pernyataan itu disampaikan saat rakor Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas Sampean di Fave hotel Sidoarjo, pada hari Senin (9/12/2024).
Acara itu diikuti oleh BP DAS Jatim, Dinas Kehutanan Pengrov Jawa Timur, pengurus Fordas Jatim dan Fordas Kab/Kota, akademisi, korporasi penggiat lingkungan dan tokoh masyarakat, yang dibuka oleh Jarot Priambodo selaku Kepala BP DAS Brantas Sampean.
“Tujuan rakor dalam rangka menyamakan persepsi, kolaborasi dan sinkronisasi kebijakan program pengelolaan DAS Brantas Sampean,” kata Jarot.
Pada kesempatan itu, Ir HM Sujatmiko mewakili masyarakat Kabupaten Jember, menjelaskan bahwa berdasarkan data terungkap di wilayah Timur yaitu DAS Mayang, Bedadung dan Sampean ternyata berada pada zona merah.
“Artinya darurat rawan bencana dan perlu percepatan pemulihannya,” ujar Sujatmiko.
Karenanya, Sujatmiko minta agar DPRD Jember segera memproses Perda inisiatif tentang pengelolaan DAS di Jember khususnya.
“Seperti di Pasuruan sudah ada Perbup jasa lingkungan hidup,” sebutnya.
“Dalam penanganan DAS, perlu dibangun sinergitas, dan komitmen bersama Pemprov, Pemkab/Pemkot, Pemdes, akademisi dan korporasi penggiat lingkungan,” imbuhnya.
Sejalan dengan itu, Sasmitohadi selaku ketua Fordas Jawa Timur menyampaikan bahwa Fordas Jatim sudah menyusun program dan rencana kerja. Namun program yang baik ini akan sia-sia jika tanpa dukungan politicalwill daerah.
“Saya merasa pesimis masalah pemulihan konservasi alam dan pencegahan bencana dapat tertangani,” kata Sasmitohadi. (#)
