Jember _ Jempolindo.id _ Wis Wayahe Bebas Korupsi. Tekad Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST IPU ditunjukkan dengan digelarnya Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas, yang diselenggarakan KPK RI bertempat, di Aston hotel Rab(26/7/2023)
Hadir dalam acara tersebut, jajaran OPD Pemkab Jember, Camat beserta istri se-kabupaten Jember.
Sambutan Bupati Jember
Dalam sambutannya Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto ST IPU menekankan pentingnya sikap jujur dan bermartabat.
“Jika jujur saja tetapi tidak bermartabat, jadinya kurang bagus,” katanya.
Peranan keluarga dalam pencegahan korupsi menurut Hendy, memegang peranan penting.
“Tapi intinya, diperlukan keterbukaan antara suami istri,” ujarnya.
Seyogianya, pasangan suami istri, saling memberikan dukungan bagi pasangannya yang sedang bekerja.
“Sehingga satu sama lain bisa saling memberikan masukan yang baik,” ujarnya.
Bupati Jember Hendy Siswanto mendukung itikad baik KPK untuk memberikan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas itu, sebagai upaya pencegahan korupsi mulai dari keluarga kecil.
“Karena dari keluarga kecil itu, kita mulai untuk melakukan pencegahan korupsi,” ujarnya.
Kepada ASN, secara khusus Bupati Jember Hendy Siswanto mengingatkan agar memperhatikan pengelolaan keuangan keluarga.
“Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Karena itu adalah pintu masuk korupsi,” tandasnya.
Bimbingan Teknis Pertama Se Jawa Timur
Direktorat Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Firliana Ismayadi menjelaskan bahwa penyelenggaraan Bimbingan Teknis itu digelar atas permintaan Bupati Jember.
“Sebuah kebanggaan yang luar biasa, Ini baru yang pertama kalinya di Jawa Timur. Digelar atas permintaan Bupati Jember. Dengan persiapan yang cukup efektif,, dalam waktu relatif pendek,” kata Firliana.
Karenanya, Firliana mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Jember yang telah melakukan komunikasi yang cukup efektif.
“Sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik,” ucapnya.
Kegiatan itu, kata Firliana merupakan tindak lanjut kegiatan yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2022, dengan target satu Provinsi satu kegiatan.
“Kami sudah berkirim surat kepada 13 provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis keluarga berintegritas,” kata Firliana dalam sambutannya.
Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas, kata Firliana merupakan komitmen KPK RI, yang sejak tahun 2016, telah melakukan kajia pencegahan korupsi berbasis keluarga.
“Nah, kajian itu terus bergulir, sehingga kemudian DPR melakukan survei indeks presepsi Korupsi. Salah satunya mengukur integritas keluarga,” katanya.
Hasil dari survei DPRRI, kata Firliana didapatkan pada tahun 2021 didapatkan angka 72 %. Angka itu menurun pada tahun 2022, menjadi sekira 71 %.
“Memang angkanya masih berkisar diatas 70 persenan ya,” ujarnya.
Angka itu didapatkan dari hasil survei DPRRI bersama BPS, yang melakukan survei dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
“Diantaranya, pertanyaan kepada keluarga ASN. apakah bapak ibu menanyakan kepada suami atau pasangannya, kelebihan bayar yang dibawa pulang ke rumah?,” Ujarnya.
Sekira 72 persen, kata Firli pasangan keluarga menjawab mengetahui. Sedangkan 26 persen diantaranya menjawab permisif.
“Ketika ditanyakan tentang fasilitas, sebesar 72 persen menyatakan membutuhkan fasilitas,” katanya.
Sehingga, dari hasil survei itu, menjadi perhatian KPK, bahwa menjadi bagian untuk menanamkan internalisasi nilai.
“Sehingga bisa membedakan mana barang milik publik, dan mana barang milik privat. Sehingga tidak terjebak dengan membenarkan kebiasaan,” ujarnya.
“Mulailah membiasakan yang benar dan tidak membenarkan yang biasa,” imbuhnya.
Pertimbangan lainnya, dari penyelenggaraan kegiatan Bimtek itu, kata Firliana, adalah hasil temuan korupsi KPK, yang membuktikan bahwa korupsi tidak bisa dilakukan sendirian.
“Ada keterlibatan pihak lain, termasuk peran serta keluarga,” jelasnya.
Firliana mencontohkan, korupsi jual beli jabatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri.
“Padahal budaya Indonesia, adalah budaya yang mengedepankan nilai nilai kejujuran,” ungkapnya.
Mengingat semakin maraknya korupsi, dengan melibatkan keluarga, maka KPK, kata Firliana mendorong pencegahan korupsi dengan semangat trisula
“Sula yang pertama adalah pendidikan. Memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam kurun waktu yang cepat, dua tiga tahun mungkin belum terlihat. Tetapi akan terlihat para waktunya, karena ini membangun budaya anti korupsi,” katanya
Hasil kajian KPK, kata Firliana ada 9 dasar nilai nilai integritas, yang disingkat Jum’at Bersepeda Kaka.
Jumat, Jujur Mandiri Tanggung Jawab. Bersepeda, Berani Sederhana Disiplin Adil. Kaka nya adalah kerja.
“Tapi kalau saya mengutamakan yang pertama, jujur saja,” katanya.
Penindakan, kata Friliana merupakan upaya KPK untuk melakukan pencegahan korupsi.
“Tapi KPK bukan sekedar menakut nakuti, melainkan semangat untuk mengurangi budaya korupsi,” ujarnya.
Semangat KPK itu, kata Firliana merupakan upaya menghadapi tahun emasn 2045 mendatang.
“Siapa yang akan menjadi pemimpin pada masa mendatang adalah putra putri bapak ibu semua,” tandasnya. (Gito)
