Jember _ Jempolindo.id _ Tokoh Masyarakat Mendatangi Kantor Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, mempertanyakan aset Desa dan Percepatan PAW Kepala Desa, pada Selasa (16/07/2024).
Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua BPD, Penjabat Kepala Desa Jelbuk, serta beberapa tokoh masyarakat.
Menurut salah satu tokoh masyarakat Jelbuk, Hariyanto menjelaskan bahwa kehadirannya untuk meminta kejelasan terkait keberadaan aset desa.
“Sebagai warga Desa Jelbuk, tentu kami punya hak untuk mempertanyakan keberadaan aset desa,” katanya.
Sementara Pj Kades Jocias Anto Budi Nugroho, yang menjabat pasca meninggalnya mantan Kepala Desa Jelbuk Haryono, menurutnya sama sekali belum mengerti keberadaan aset desa.
“Untuk itu kami meminta audiensi ini agar mendapatkan penjelasan dari Pemerintahan Desa Jelbuk,” ujarnya.
Selain masalah aset desa, kata Hariyanto, warga juga meminta kejelasan Pergantian Antar Waktu Kepala Desa. Sebagaimana diatur dalam UU Desa, maka masa jabatan PJ Kepala Desa hanya 6 bulan.
“Tugas Pj Kades selain menjalankan pemerintahan desa agar tidak terjadi kekosongan, dan pelayanan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya, juga tentunya mempersiapkan PAW Kades,” ujarnya.
Meski kebijakan PAW Kades, menurut Politisi PDIP Kabupaten Jember itu, tentu merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Jember, akan dipercepat atau tidak.
“Syukur kalau Pj Kades beserta BPD Jelbuk sudah mengajukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember. Apalagi memang Kabupaten Jember juga akan menggelar Pilkada serentak,” ujarnya.
Sedangkan menurut Ketua BPD Jelbuk Joko, menjelaskan bahwa keberadaan aset desa telah dikelola secara sewenang-wenang, sehingga memicu masalah.
“Harusnya dalam pemanfaatan aset desa, jika memang akan dilelang, tentu perlu dibentuk panitia lelang, sehingga administrasi nya tertib,” ujarnya.
Joko mencontohkan pemanfaatan Pasar Desa, selama kepemimpinan mantan Kepala Desa Almarhum Hariyono, tidak jelas tata kelolanya.
“Biasa kan, siapa yang menjadi Kepala Desa, lalu aset desa dianggap miliknya, sehingga dalam pemanfaatannya tidak jelas. Harusnya kan pendapatan aset desa dimasukkan dalam kas desa, menjadi pendapatan desa,” tegasnya.
Untuk itu, BPD Jelbuk telah melakukan perbaikan dengan menerbitkan Perdes tentang tata kelola Aset Desa, sejak tahun 2023.
“Namun masih belum optimal penerapannya. Tetapi kami selaku BPD setidaknya sudah berupaya untuk melakukan perbaikan,” katanya.
Demikian pula dengan aset bergerak, yang ada di Desa Jelbuk, menurut Joko sudah salah dari tahap perencanaan.
“Sehingga sekarang baru menjadi masalah, karena memang sejak awal sudah salah,” tandasnya.
Usai menggelar pertemuan bersama masyarakat, Pj Kades
Jelbuk Jocias Anto Budi Nugroho menjelaskan bahwa sesuai tupoksinya, dirinya berkewajiban menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan melayani masyarakat.
“Sehingga pemerintahan desa Jelbuk dapat berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Anto membenarkan bahwa masyarakat mempertanyakan keberadaan Aset Desa yang dikabarkan berada diluar penguasaan Pemerintahan Desa Jelbuk.
“Masyarakat mempertanyakan aset desa tadi, Alhamdulillah sudah dapat kami urai bersama,” ujarnya.
Bukan hanya aset desa yang bergerak, Anto juga meminta agar masyarakat turut membantu agar aset desa yang tidak bergerak juga dapat dikelola oleh desa.
“Bukan oleh perangkat desa, aset desa itu bagaimana agar bisa dikelola oleh pemerintahan desa, Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan terkait dengan PAW Kades, Anto mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember.
“Sebagai Pj Kades, masa jabatannya saya seharusnya 6 bulan, tetapi karena ada Pilkada, sesuai petunjuk, maka kemungkinan diperpanjang hingga 2025,” paparnya.
Namun, kata Anfo, jika memang menghendaki untuk mempercepat pelaksanaan PAW Kades, pihaknya tidak mempermasalahkan.
“Ya kalau memang ada petunjuk harus dipercepat ya monggo saja,” tegasnya.
Selalu Pj Kades, Anto berharap Pemerintahan Desa Jelbuk akan semakin baik kedepan.
“Baik tata kelola pemerintahannya, manajemen nya, penanggulangan masalah, misalnya pengentasan kemiskinan dan berbagai masalah lainnya, kami berharap akan semakin baik,” pungkasnya. (Slmt)
