Jakarta _ Jempolindo.id _ Berkembang wacana Pemilu 2024 akan memberlakukan proporsional tertutup, berarti tidak akan ada lagi nama caleg dalam surat suara. Pemilih hanya akan mencoblos gambar partai saja.
Baca Juga : 17 Partai Politik Ditetapkan KPU, Ini Daftarnya
Wacana itu disampaikan Ketua KPU RI Hasim Asy’ari, pada sebuah kesempatan, bahwa ada sejumlah pemohon telah mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Kini MK tengah memproses uji materi, terkait dengan sistem Proporsional Terbuka, sebagaimana dimaksud UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Tetapi saya belum berani mamastikan,” kata Hasim.
Jika sistem proporsional tertutup diberlakukan, maka kata Hasim sudah tidak relevan lagi, calon legislatif (Caleg) pasang banner dijalanan.
“Karena nama caleg sudah tidak ada lagi di kertas suara, yang ada hanya logo partai,” tegasnya.
Pernyataan Hasim ditanggapi plus minus oleh berbagai kalangan politisi. Diantaranya, Fahri Hamzah yang menilai bahwa, pemberlakuan sistem proporsional tertutup sama saja dengan memberlakukan sistem komunis.
“Jika benar KPU mendapatkan tekanan politik, untuk memberlakukaj sistem proporsional tertutup, maka ini berbahaya,” ujar politisi Partai Gelora itu.
Mantan politisi PKS itu, menilai praktek proporsional tertutup, merupakan praktek yang dilakukan negara totaliter.
“Ini sama saja dengan membunuh demokrasi. Partai menjadi terlalu kuat,” tegas Fahri.
Sedangkan beberapa kalangan partai politik, diantaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, menyambut gembira pemberlakuan sistem proporsional tertutup, karena praktek proporsional terbuka yang telah dijalankan sejak tahun 2004, telah membawa dampak pada liberalisasi politik.
“Bagaimana liberalisasi politik, telah membawa partai partai menjadi partai elektoral, yang berdampak pada munculnya kapitalisasi poltik, kemudian menciptakan oligarki politik. Kemudian mendorong terjadinya persaingan bebas dengan segala cara,” ujar Hasto, saat konferensi pers secara daring, Jum’at (30/12/2022).
Sikap Hasto mendukung sistem proporsional tertutup, karena sesuai dengan hasil Kongres PDI Perjuangan ke V, yang memutuskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup, sesuai dengan amanah konstitusi.
“Dimana, peserta pemilu adalah partia politik bukan caleg,” kata Hasto.
Sistem proporsional tertutup, menurut Hasto juga dapat mendorong kaderisasi dan menekan munculnya kecurangan.
“Karena Pemilu berbarengan dengan Pilpres, maka segala bentuk kecurangan bisa saja terjadi,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Hasto sistem proporsional tertutup juga dapat menekan biaya pemilu.
“Ditengah kekurangan ekonomi kita, sistem proporsional tertutup dapat mengurangi biaya pemilu,” tandasnya. (#)
