Jember – Pengurus HKTI Kabupaten Jember berkirim surat terbuka kepada Joko Widodo, menyikapi rencana kebijakan mencabut subsidi pupuk untuk petani, yang dibacakan Ketua HKTI Kabupaten Jember Jumantara, saat Dewan pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jember mengadakan rapat konsolidasi PAC HKTI sekabupaten Jember, di kantor desa Lojejer Kecamatan Wuluhan. Sabtu (19/2/2022)
Sedangkan isi surat tersebut ada 4 poin diantaranya :
- Menolak rekomendasi Komisi IV DPRRI yang membatasi jenis pupuk subsidi
- Menolak pembatasan jumlah komoditi pertanian yang disubsidi pemerintah
- Tanaman pangan, tembakau dan tanaman hortikultura lainnya, masih membutuhkan pupuk ZA dan SP36
- Meminta kepada pemerintah untuk menetapkan harga komoditi pertanian yang menguntungkan
Ditengah petani sedang dalam kesulitan, pemerintah malah membuat kebijakan yang menurut Jumantoro malah akan merugikan nasib petani. Karenanya. Terlebih, saat ini petani di Kabupaten Jember mengalami kesulitan mendapatkan pupuk.
“Ini harus disikapi bersama, di tambah lagi ada komisi 4 DPR RI sudah menyetujui akan adanya pencabutan pupuk bersubsidi jenis TSP dan ZA, bagi tanaman tertentu, kebijakan ini tentu akan sangat memberatkan para petani,” tegas jumantoro
Bukan hanya sulitnya pupuk, harganyapun mahal, minyak gorengpun langka, belum lagi ketika musim panen datang harga komoditi pertanian sangat murah.
“Ini di butuhkan perjuangan yang sangat kuat dari para petani, agar pemerintah mau mengerti dan mendengar tentang sengsaranya nasib para petani saat ini,” tegasnya.
Dalam sambutannya Jumantoro mengancam akan turun ke jalan bersama seluruh petani yang tergabung dalam HKTI, apa bila kebijakan pencabutan pupuk bersubsidi tetap di laksanakan pemerintah.
Berbeda dengan Jumantaro, Ketua OKK HKTI Jawa Timur Agus Prastowo ketika ditanya soal pencabutan pupuk bersubsidi bagi petani, Agus Prastowo menyatakan setuju dengan adanya penerapan pencabuatan pupuk bersubsidi bagi petani.
“Kami setuju dengan adanya pencabutan pupuk bersubsidi untuk petani asal kebijakan tersebut menguntungkan bagi petani,” kata Agus. (Gito)
