Jempolindo.id _ Sri Mulyani, menteri keuangan RI tetap kekeh mengaku tidak tahu transaksi mencurigakan sebesar 300 T, seperti diungkapkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Karenanya Sri Mulyani meminta agar PPATK membuka secara terang benderang.
Baca juga : Perempuan Terobos Istana Negara, Mahfud MD: Faham Radikalisme Masih Ada
“Saya sampai detik ini, sama sekali tidak mengetahui angka 300 T itu ngitungnya dari mana, berapa dan kasusnya apa. Karena sampai hari ini saya belum terima data detailnya,” kata Sri Mulyani, dalam sebuah konferensi pers, didampingi Mahfud MD.
Surat yang diterima Sri Mulyani hanya berupa list dari kasusnya, tanpa ada menyebut angka rupiah di dalamnya. Sehingga dirinya, tetap bertahan tidak bisa memberikan keterangan yang lebih dari yang sudah didapatkannya.
“Karenanya, monggo dibuka saja, makin detail makin bagus. Sehingga mempercepat untuk melakukan bersih – bersih (di lingkungan menteri keuangan,” ujarnya.
Labih lanjut, Sri Mulyani telah meminta kepada Wakil Menteri Keuangan, Dirjen Pajak dan Bea Cukai untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Ada data baru kita terus tindak lanjuti,” ujarnya.
Bersama -sama PPATK, kata Sri Mulyani akan meminta untuk dapat mempergunakan Undang-Undang Pencucian Uang.
“Karena ini domainnya undang – undang pencudian uang, yang nanti mungkin pak Mahfud akan sampaikan,”ujarnya.
Kementerian keuangan, Dirjen Pajak dan Bea Cukai, bersama PPATK akan bertugas mengamankan keuangan negara.
“Pertama, didalam direktort jenderal pajak, kita memanfaatkan data asset. Dari 1129 laporan, yang proaktif kita terima berjumlah 507. Hasil analisa PPATK bersama kami,” jelasnya.
Kemudian, memanfaatkan hasil analisa itu untuk mengamankan penerimaan negara. Sri Mulyani mengaku sudah merecover sebesar 7,08 Triliun, yang merupakan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan dari penggunaan pencucian uang.
“Itulah yang menjadi bukti kami, dalam upaya menyelamatkan keuangan negara,” katanya. (Gilang)
