Jember, Jempolindo.id – Rendahnya Investasi di Kabupaten Jember, pada tahun 2024, yang masih ada pada angka 4,83 persen, dari seharusnya lebih 5 persen, mendapat sorotan Kadin Kabupaten Jember.
Penilaian itu disampaikan Perwakilan Kadin Kabupaten Jember, Rendra Wirawan, saat menghadiri undangan Pansus LKPJ Kabupaten Jember tahun 2024, di Gedung DPRD Kabupaten Jember, pada Selasa (15/04/2025) siang.
“Tadi kami menyampaikan masukan melalui Pansus LKPJ, untuk meningkatkan iklim investasi pada tahun 2025, sehingga investasi yang turun dan tidak mencapai target, bisa terpenuhi,” ujar alumni Unej itu.
Baca juga: Tingkatkan Serapan Gabah Petani, Komisi B DPRD Jember: Bulog Jember Jangan Pernah Menolak
Sebenarnya, Jember memiliki potensi sumber daya alam, berupa gunung , laut, dan potensi ekonomi lainnya, yang masih terbuka untuk dikembangkan.
“Tinggal bagaimana memperbaiki iklim investasi, sehingga akan mengundang investor datang ke Jember,” katanya.
Selain itu, Rendra juga meminta agar layanan perijinan satu pintu, dapat memberikan kepastian hukum kepada investor.
“Layanan satu pintu, harus benar benar satu pintu, tidak ada pintu pintu lain, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para investor,” tegasnya.
Rendra juga menyampaikan perlunya memperbaiki data base UMKM dan meningkatkan pelatihan UMKM.
“Yang itu sebenarnya bisa ditangkap, sebagai upaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember,” ujarnya.
Untuk itu, Rendra mengusulkan untuk mengoptimalkan peran Tim TKDV (Koordinasi Daerah Vokasi), yang dapat mengoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Jember, dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
“Sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Selain itu, untuk penguatan data base UMKM, Kadin Jember juga mengusulkan Aplikasi Cinta UMKM.
“Karena aplikasi yang ada selama ini, hanya sekedar aplikasi,” ujarnya.
Rendra juga memandang perlu mendukung gagasan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, seperti yang telah disampaikan Komisi B DPRD Kabupaten Jember.
“Melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, akan dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kadin Jember siap memberikan sumbangsihnya, bersama sama stakeholder lainnya.
“Kami berterimakasih, jika memang Kadin nanti diajak bersama sama mengembangkan potensi ekonomi Jember,” katanya.
Gagasan Kawasan Ekonomi Khusus
Wacana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, menurut Ketua Komisi B DPRD kabupaten Jember Candra Ary Fianto, muncul ketika mendapat masukan dari Asosiasi Pariwisata (Asparta)
“Salah satu kendala, bahwa di Jember masih belum punya kawasan yang bisa menjadi jujukan bagi wisatawan,” katanya.
Legislator PDI Perjuangan itu, menjelaskan bahwa setelah mendengar masukan dari Kadin Jember, maka Komisi B DPRD kabupaten Jember memandang perlu adanya perda atau perbup Kawasan Ekonomi Khusus.
“Tadi Kadin menyampaikan, bahwa ada Undang Undang Kawasan Ekonomi Nasional, sebagai sandaran aturannya,” katanya.
Peraturan itu akan menjadi payung hukum, bagi 600 ribu pelaku UMKM Kabupaten Jember.
“Sehingga pelaku UMKM akan memiliki kawan Ekonomi Khusus,” katanya.
“Untuk itu, dipandang perlu adanya kajian akademis, sebagai upaya mewujudkan terbitnya peraturan untuk melindungi UMKM,” imbuhnya.
Lemahnya pemasaran, membuat UMKM di Kabupaten Jember, kesulitan berkembang.
“Untuk itu perlu terobosan, diantaranya dengan melakukan penguatan data base dan terbukanya peluang pasar,” ujarnya.
Candra mencontohkan Kabupaten Sidoarjo, yang telah mewajibkan ASN untuk berbelanja produk UMKM.
“Untuk itu, kami mengimbau agar di Kabupaten Jember, juga dapat mewajibkan ASN untuk membeli produk UMKM, sehingga mereka dapat tumbuh berkembang,” tandasnya. (Slmt)
